Pengertian Ekonomi Maritim: Kegiatan, Peraturan, dan Kesiapan Pemerintah

Diposting pada 433 views

Pengertian Ekonomi Maritim – Kamu pasti sudah tahu bahwa negara Indonesia kita ini dijuluki sebagai negara maritim. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maritim adalah kosakata yang berkenaan dengan pelayaran, perdagangan dan hal-hal di lautan.

Nah, alasan mengapa Indonesia disebut demikian sebab negara ini memiliki wilayah perairan yang bahkan lebih luas dari luas daratannya. 


Yap, Indonesia memiliki kondisi geografis yang berada di antara dua samudra sekaligus dua benua, sehingga tentu saja menjadikannya strategis untuk menjadi jalur lalu lintas laut dunia.

Sayangnya, sumber daya kelautan yang terdapat di wilayah perairan Indonesia ini justru belum dapat dikelola, dimanfaatkan, dan dieksploitasi secara maksimal.

Hal tersebut tentu saja menjadikan potensi kelautan Indonesia semakin rentan untuk dicuri dan dirampok oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. 

Oleh sebab itu, pemerintah terus-menerus menggiatkan pembangunan ekonomi, terutama ekonomi maritim.

Tidak hanya itu saja, bahkan pemerintah berkeinginan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia!

Lalu, apa sih ekonomi maritim itu? Bagaimana pula sektor-sektor yang terdapat dalam ekonomi maritim?

Yuk simak ulasan berikut ini!

Pengertian Maritim

Sebelum membahas akan ekonomi maritim lebih lanjut, ada baiknya kamu harus memahami mengenai apa itu maritim terlebih dahulu. Maritim itu tidak hanya sekadar akan hal-hal yang berkaitan dengan kelautan ya, ternyata ada banyak hal yang menyertainya. 

Maritim berasal dari Bahasa Inggris yaitu “maritime” yang berarti navigasi dan bahari. Nah, dari sinilah kemudian muncul sebuah istilah maritime power, yakni Negara Maritim atau Negara Samudra. Sebelumnya, telah dijelaskan berdasarkan amus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maritim adalah kosakata yang berkenaan dengan pelayaran, perdagangan dan hal-hal di lautan. 

Kemudian, menurut Geoffrey (2004), dalam bukunya yang berjudul Seapower, mengemukakan bahwa maritime dapat dimaksudkan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan laut, angkatan laut, hingga kegiatan yang berhubungan dengan komersial dan penggunaan non-militer terhadap laut. 

Pemahaman akan maritim semakin berkembang menjadi segala aktivitas pelayaran dan perdagangan yang berhubungan dengan kelautan, dan kemudian disebut sebagai pelayaran niaga. 

Pengertian Ekonomi Maritim

Umumnya, ekonomi maritim adalah segala kegiatan perekonomian yang terjadi di lingkup kelautan atau maritim, dan berhubungan dengan adanya transportasi laut, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, hingga tempat pembuatan dan perawatan perahu maupun kapal. Nah, cakupan akan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam ekonomi maritim tidak hanya sekadar itu saja lho… Ternyata ada banyak, mulai dari lingkungan pelabuhan, transportasi laut, perdagangan di wilayah maritim, perikanan, pariwisata, pertanian, pembuatan dan perbaikan kapal kecil maupun kapal besar, industri minyak dan gas, hingga pembangunan infrastruktur. 

Sebenarnya, Indonesia sudah bergerak dalam kegiatan-kegiatan ekonomi maritim tersebut, hanya saja kurang maksimal. Padahal, Indonesia secara “natural” tumbuh sebagai negara dan bangsa maritim yang mempunyai jalur laut mumpuni, baik di tingkat domestik maupun global. Namun sayangnya, Indonesia belum secara maksimal dalam mengembangkan ekonomi maritim ini. 

Kegiatan Ekonomi Maritim

Sebelumnya, telah dijelaskan mengenai beberapa kegiatan ekonomi maritim yang terjadi di wilayah Indonesia ini. Memang bentuk dari kegiatan ekonomi maritim tersebut beragam, dan justru itulah yang menjadikan Indonesia semakin berjalan maju dalam proses pengembangan ekonomi maritim. 

Nah, berikut adalah uraian mengenai kegiatan ekonomi maritim. 

1. Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal

Kegiatan ekonomi maritim yang pertama bergerak di industri perkapalan, yakni berupa pembuatan dan perbaikan kapal. Kamu pasti sudah paham bahwa kapal merupakan alat transportasi di laut, sehingga keberadaan industri ini akan terus berjalan seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi maritim. 

Dalam industri pembuatan kapal, pihak-pihak yang terkait akan mengikuti standar yang ada mengenai bagaimana memproduksi model kapal. Standar tersebut telah diatur dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dengan tujuan untuk memastikan kapal memenuhi standar keamanan, kelayakan, dan berkualitas terjamin supaya dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi maritim ini.

Selain industri pembuatan kapal, ada juga industri perbaikan kapal, yakni berupa layanan untuk memperbaiki adanya kerusakan pada kapal, baik itu pada mesin, suku cadang, maupun bodi kapal. 

2. Layanan Penyeberangan Kapal

Apakah kamu pernah melakukan study tour secara lintas pulau? Misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, atau sebaliknya? Dalam perjalanannya, pasti kamu akan melakukan penyeberangan lintas pulau menggunakan kapal khusus bukan? 

Nah, kegiatan penyeberangan kapal tersebut dapat menjadi contoh kegiatan layanan dalam ekonomi maritim. Nyatanya, kegiatan ekonomi ini justru banyak pihak yang akan diuntungkan dalam proses transaksi, baik itu pemilik dan staf kapal maupun wisatawan yang hendak menyeberang pulau. 

3. Tol Laut

Program Tol Laut ini sebenarnya telah digagas sejak masa pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang akhirnya berhasil  dijalankan pada masa Presiden Joko Widodo. Sama halnya dengan jalan tol yang ada di daratan, tol laut ini juga berupa jalan panjang yang membentang lautan untuk mempermudah lalu lintas kapal. 

Perlu diketahui bahwa kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan transaksi menggunakan sistem uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, keberadaan tol laut juga menjadi kegiatan ekonomi yang “berjalan” di atas maritim atau bidang kelautan. 

4. Industri Logistik

Industri logistik adalah kegiatan penyaluran atau pengiriman barang. Nah, dalam bidang maritim, industri logistik ini juga tentu saja ada, dengan melewati jalur laut. Berhubung Indonesia adalah negara kepulauan, maka kegiatan industri logistik maritim-nya dapat berjalan secara teratur. 

Terutama dalam kegiatan menyuplai kebutuhan masyarakat yang bertempat tinggal di lintas pulau. Melalui kegiatan ekonomi maritim ini, masyarakat yang berada di pulau-pulau terpencil dapat memenuhi kebutuhan mereka. 

5. Industri Perikanan dan Bioteknologi

Pemanfaatan industri perikanan dan bioteknologi ini dapat berupa industri makanan dan minuman, farmasi, hingga kosmetik dan bio energi.

Adapun produk-produk yang dapat dihasilkan dari rekayasa biota laut dapat berupa makanan, pasta gigi, tablet, cat, tekstil perekat, karet, pelembab, shampoo, lotion, dan lainnya. Produk-produk tersebut tentu saja dapat dihasilkan dari sumber daya alam yang telah tersedia di Indonesia. 

Sebenarnya, industri bioteknologi ini dapat memberikan keuntungan besar bagi negara, terutama negara Indonesia yang mempunyai wilayah laut luas.

Bahkan, di Amerika Serikat, industri ini diperkirakan dapat meraup nilai ekonomi sebesar 82 miliar dolar per tahunnya. Sayangnya, Indonesia belum berpotensi demikian karena jarangnya pengusaha yang terjun ke sektor industri ini. 

6. Pariwisata Bahari

Wisata Bahari merupakan seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian pada permukaannya, dalamnya, ataupun pada dasarnya termasuk didalamnya taman laut.

Saat ini, Indonesia tengah gencar-gencarnya mengembangkan pariwisata bahari, terutama di wilayah-wilayah yang memang mempunyai sumber daya alam cukup untuk dijadikan sebagai pariwisata. Sebut saja Pulau Wakatobi yang terletak di Sulawesi Tenggara, Karimunjawa di Jepara Jawa Tengah, Pulau Pahawang di Lampung, dan masih banyak lagi. 

Aturan-Aturan yang Berkenaan dengan Ekonomi Maritim

Menurut perundang-undangan kelautan di Indonesia, sudah banyak aturan yang mengatur akan kegiatan ekonomi maritim ini. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi maritim. 

1. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BATAM, BINTAN DAN KARIMUN

Dalam Permendag yang telah ditetapkan pada 27 Maret 2009, mengemukakan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BBK atau KPBPB-BBK, adalah suatu kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.

2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN No.45/PMK.03/2009 Tentang Penerapan FTZ BBK

Dalam Permenkeu ini mengemukakan tentang tata cara pengawasan, pengadministrasian, pembayaran serta pelunasan pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah; dan atas pengeluaran dan atau penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean; serta pemasukan dan atau penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas. 

Maksudnya, bahwa barang apapun yang berasal dari luar Batam kemudian hendak masuk ke wilayah Batam, harus diperlakukan sama seperti kiriman Incoming Internasional. Hal tersebut sejalan juga dengan Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor Kep.07/BC/2019 tertanggal 01 Februari 2019. 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Dalam peraturan ini menekankan bahwa  pemerintah daerah berwenang melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan.

Pemanfaatan sumber daya kelautan yang penting dikembangkan yakni perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan sumber daya nonkonvensional. Untuk pengusahaan sumber daya kelautan pemerintah daerah perlu memfokuskan pada industri kelautan, wisata bahari, perhubungan laut; dan bangunan laut. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam peraturan tersebut, meskipun tidak mengacu terlalu detail akan kelautan, tetapi isinya masih tetap berkaitan dengan kewenangan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut di Indonesia. 

Dalam peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan oleh pemerintah daerah provinsi dengan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi:

a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;

b) pengaturan administratif;

c) pengaturan tata ruang;

d) ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan ;

e)ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Kesiapan Pemerintah dalam Membangun Ekonomi Maritim

Untuk mewujudkan keinginan yang berkenaan dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia, termasuk dalam kegiatan ekonominya, maka pemerintah juga memerlukan kesiapan dan peran utama dari pihak pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini dapat berupa pemerintah di provinsi, kota, maupun kabupaten yang nantinya harus saling bersinergi secara baik dengan pemerintah pusat. 

Dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang berlaku di Indonesia ini, maka pemerintah daerah yang berada di wilayah perairan, pantai, dan pesisir, harus memprioritaskan pembangunan daerah masing-masing pada wilayah kelautan dan perairan. Nah, berikut adalah strategi dan kebijakan yang sekiranya dapat menonjolkan pengembangan aspek ekonomi maritim. 

1. Ekonomi Maritim

Pemerintah daerah harus mampu mengembangkan potensi ekonomi maritim dengan memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir pantai dengan berbagai kebijakan dan stimulus agar supaya mereka berdaya di laut dalam mencari mata pencaharian di wilayah pesisir, laut, perairan dan maritim.

Pengelolaan perikanan harus dikembangkan, pemberdayaan nelayan, sarana prasarana penangkapan ikan, pemasaran hasil laut, pelabuhan, tempat pelelangan ikan, dan penguatan sumber daya manusia kelautan agar supaya mendukung eksploitasi yang optimal terhadap hasil-hasil laut, sehingga akan menjadikan aspek maritim sebagai potensi ekonomi rakyat yang mensejahterakan.

Ujung tombaknya adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi masalah kelautan dan perikanan, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun kabupaten/ kota.

2. Pariwisata Maritim

Pemerintah daerah harus mampu menjadikan wilayah perairan, lautan, kepulauan dan pesisir pantai sebagai potensi pariwisata yang menjanjikan keuntungan potensial.

Melalui maritime tourism, maka harus dirancang berbagai infrastruktur kemaritiman berupa kapal, jalan menuju pantai, jembatan antar penghubung pulau, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya, supaya daya tarik kepada wilayah kemaritiman menjadi tinggi dan mendatangkan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. 

Wisata bahari, wisata maritim dan wisata laut harus menjadi unggulan dan prioritas dalam membangun pariwisata dengan berbagai infrastruktur pendukungnya yang memadai.

3. Ketenagakerjaan Maritim

Ekonomi maritim yang maju dan pariwisata maritim yang pesat tentunya akan mempengaruhi pada peningkatan kesempatan kerja dan lowongan pekerjaan di berbagai sektor karena ekonomi di wilayah pesisir dan perairan akan meningkat, yang tentunya harus dimanfaatkan oleh berbagai masyarakat kepulauan, terutama masyarakat pesisir dan anak-anak nelayan. 

Para masyarakat kepulauan ini untuk bekerja di berbagai lini dan sektor di pelabuhan, pelayaran, perkapalan, dan berbagai kegiatan pariwisata maritim lainnya. 

4. Budaya Maritim

Pemerintah daerah harus mampu membangun budaya maritim (maritime culture) dengan menggali berbagai potensi kearifan lokal yang ada di masyarakat kepulauan, pesisir, pantai dan perairan sehingga akan menjadi nilai tambah dalam pranata sosial kebudayaan. Hal tersebut dinilai dapat meningkatkan interaksi sosial antar masyarakat.

Budaya maritim akan membentuk pola pikir, pola hidup dan gaya hidup yang berbasis pada nilai-nilai kelautan sehingga akan dapat menghasilkan budaya, seni, dan artistik kelautan di tengah masyarakat.

Hal-Hal yang Harus Dilakukan Pemerintah Untuk Pembangunan Ekonomi Maritim di Daerah

1. Anggaran Dana

Pemerintah pusat harus memberikan alokasi anggaran kepada pemerintah melalui skema DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum) yang ditujukan untuk pembangunan sektor kemaritiman di wilayahnya masing-masing.

Daerah-daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan pembangunan kemaritiman harus diberikan pertimbangan untuk menambah DAU dan DAK sehingga akan dapat meningkatkan setiap prioritas kebijakan pembangunan maritim

2. Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah pusat harus memikirkan cara untuk membangun infrastruktur kemaritiman seperti pembangunan pelabuhan, pengembangan tol laut, bandara perintis antar pulau, jembatan antar pulau dan jalan menuju akses ke pantai, pelabuhan dan pulau-pulau terluar sehingga antar pulau di Indonesia tercipta keterhubungan antar masyarakat. 

Pembangunan infrastruktur maritim sangat penting agar supaya lalu lintas dan mobilitas barang, manusia dan jasa antar pulau menjadi lebih cepat, murah dan praktis.

Keterhubungan antar masyarakat yang berada di antar pulau ini dapat melalui jalan tol dan jembatan sangat diperlukan di masa depan dalam konteks pembangunan maritim di Indonesia.

3. Sistem Keamanan

Pemerintah pusat melalui kementerian pertahanan dan TNI harus mampu memberikan jaminan keamanan di wilayah perairan, kelautan dan kemaritiman.

Berbagai kejahatan transnasional, seperti illegal fishing, illegal logging, illegal mining, drug trafficking dan berbagai kejahatan lintas negara lainnya harus mampu ditangani antara TNI dengan Polri.

TNI dan Polri harus mampu hadir di setiap pulau dan memberikan jaminan rasa aman bagi para nelayan dan berbagai pihak yang melakukan aktivitas di wilayah laut. 

Nah, itulah ulasan mengenai pengertian ekonomi maritim dan hal-hal yang sekiranya harus diperhatikan oleh pihak pemerintah supaya kegiatan ekonomi maritim di Indonesia ini dapat berkembang.

Apalagi, Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai jalur laut luas, sehingga memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat. 

Sumber: 

Subagyo, Agus. KESIAPAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN VISI INDONESIA POROS MARITIM DUNIA.