Sistem Pemerintahan Indonesia Kurun Waktu 1950 - 1959

Sistem Pemerintahan Indonesia Kurun Waktu 1950 - 1959 - Setelah pada kesempatan sebelumnya kita membahas mengenai sistem pemerintahan Indonesia kurun waktu 1949 - 1950. Sekarang kita akan membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan untuk kurun waktu 1950 - 1959. Di artikel sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa menurut UUD Sementara 1950, bentuk negara kita adalah kesatuan, dengan sistem sentralisasi, dan Republik untuk bentuk pemerintahannya. Sedangkan sistem pemerintahan menurut UUD S adalah parlementer.

Berdasarkan Undang Undang Dasar Sementara 1950 , Indonesia menggunakan sistem parlementer yang mana sistem ini kepala negara adalah raja dan yang menjadi kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Namun, walaupun raja hanya sebagai kepala negara saja, ia tidak dapat dingaggung gugat dalam hal pemerintahan.

Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan bersama para menteri bertugas untuk menjalankan pemerintahan. Perdana menteri dan para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, melainkan kepada parlemen.

Menurut UUD S ini ala perlengkapan negara Indonesia terdiri dari :

  1. Presiden dan Wakil Presiden
  2. Menteri-menteri
  3. DPR
  4. MA
  5. DPK (Dewan Pengawasan Keuangan)
Pada tanggal 5 Juli 1959 keluarlah Dekrit Presiden yang salah isinya kembali ke UUD 1945. Dekrit presiden ini mempunyai dasar hukum staatnoodrech (hukum darurat negara), definisinya adalah hak yang diberikan kepada penguasa negara untuk mengambil suatu tindakan dan diperkenankan menyimpang dari peraturan hukum yang ada untuk mengatasi bahaya yang mengancam kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa Indonesia. Lalu apasajakah isi dari dekrit presiden 5 5 Juli 1959 ini, berikut adalah isi dari dekrit presiden :
Sistem Pemerintahan Indonesia Kurun Waktu 1950 - 1959
Sistem Pemerintahan Indonesia Kurun Waktu 1950 - 1959

Isi dekrit presiden 5 Juli 1959

  1. Pembubaran konstituante
  2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD S 1950
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS
Selain itu juga ada tindakan yang dilakukan oleh Presiden Soeakano yang digunakan oleh Beliau untuk menstabilkan kehidupan bernegara Indonesia, tidankan tersebut antara lain :

  • Membentuk kabinet, yang akan diumumkan pada tanggal 10 Juli 1959
  • Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan rangkap sebagai menteri dan Presiden menjadi ketua DPAS
  • Presiden membubakan DPR hasil Pemilu pada tahun 1955 melalui penetapan presiden No. 3 Tahun 1960, dan juga membentuk DPRGR melalui Penetapan Presiden Nomor 4 pada tahun 1960.
  • Membentuk MPRS yang semua anggotanya diangkat (dipilih) dan diberhentikan oleh Presiden. Akibatnya MPRS dan DPRGR tidak mampu berfungsi dengan baik, hal ini terbukti dari keluarganya Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 yang mengangkat bahwa Ir. Soekarno akan menjadi Presiden seumur hidupnya.

Load disqus comments

0 comments