Pendidikan Tinggi Tak Menjamin Kesuksesan, Jangan Ragu Untuk Sukses

Pendidikan Tinggi Tak Menjamin Kesuksesan, Jangan Ragu Untuk Sukses - Banyak orang beranggapan bahwa dengan menempuh pendidikan yang tinggi maka akan meraih kesuksesan, namun nyatanya banyak ditemui orang-orang yang lulusan sarjana namun masih mengganggur. Sebaliknya, ada orang yang lulusan SMP bahkan SD sudah meraih kesuksesan. Itu artinya pendidikan tinggi tidak menjamin kesuksesan, namun orang yang berpendidikan tinggi lebih berpeluang untuk sukses.

Sejatinya, yang akan mengantarkan kesuksesan antara lain adalah tekad yang kuat dan kerja keras. Tanpa adanya kedua itu maka kesuksesan rasanya akan susah di dapat, jika kita hanya bermalas-malasan, menunggu dan menunggu. Sukses bukan ditunggu tapi di raih dan di capai.

Pendidikan Tinggi Tak Menjamin Kesuksesan, Jangan Ragu Untuk Sukses
Pendidikan Tinggi Tak Menjamin Kesuksesan, Jangan Ragu Untuk Sukses

Setiap orang berhak untuk sukses, termasuk orang yang tidak kuliah. Bila anda adalah orang yang tidak merasakan bangku perguruan tinggi, jangan ragu untuk sukses. Tetaplah berusaha, jangan menyerah dan terus bekerja keras. Tugas kita hanya bekerja keras dan berusaha, disamping berdoa karena hasil akhir adalah urusah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dan buat anda yang lulusan perguruan tinggi, anda tidak hanya bisa mengandalkan gelar saja dalam meraih kesuksesan. Ketika anda sudah memasuki dunia pekerjaan, yang dicari bukan mereka yang hanya memiliki gelar saja, tetapi mereka yang memliki tekad, keuletan dan kerja keras. Semangat juga sangat dibutuhkan, tanpa semangat maka produktivitas kerja pun akan turun. Pribadi yang memiliki loyalitas dan disiplin tinggi juga menjadi kriteria yang dicari oleh mereka para pencari kerja.

Tetap semangat dan jangan ragu untuk sukses.. Jalan akan selalu ada bagi mereka yang berserah diri dan yakin terhadap Tuhannya bahwa ia akan sukses di kemudian hari. 

Ilmu tidak hanya bersumber dari pendidikan yang tinggi, ilmu bisa didapat dari mana saja, kapan saja dan dari siapa saja. Jangan lelah untuk terus belajar, karena kesuksesan akan mudah didapat jika kita tahu ilmunya. Dan ilmu akan kita dapat dengan belajar.

Barangsiapa bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkanyya. Jangan berputus asa dari Rahmat Allah. Selalu bersyukur dengan apa yang diberikan-Nya, karena dengan bersyukur kita akan lebih bahagia. 

Read more

Definisi Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal (Monetary and Filcal Policy)

Pengertian Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy) dan Kebijakan Moneter (Monetary Policy) - Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tujuan-tujuan kebijakan makro ekonomi yang mana ada 5 butir tujuan dari kebijakan tersebut antara lain adalah mestabilkan kegiatan ekonomi, jumlah pengagguran sedikit, tidak ada inflasi, pertumbuhan ekonomi yang teguh, dan mengukuhkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Untuk mengetahui dan memahami tujuan-tujuan tersebut, anda dapat membaca artikel kami sebelumnya yang memiliki judul : Tujuan Kebijakan Makro Ekonomi.


Nah, kebijakan makro ekonomi itu sendiri ada dua yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Apa definisi dari kedua kebijakan tersebut? Berikut adalah penjelasan dari kitapunya.net.

Definisi Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter
Definisi Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

A. Definisi Kebijakan Moneter (Monetary Policy)

Kebijakan moneter adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar berada dalam keadaan yang yang baik, dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Mengatur jumlah uang yang beredar ini bertujuan agar terciptanya kestabilan harga dan tidak terjadi inflasi yang serius serta agar terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua macam, yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif an kebijakan moneter kontraktif. Apa itu kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif? 
a. Kebijakan moneter ekspansif atau yang dalam bahasa inggris dikenal sebagai Monetary Expansive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
b. Kebijakan moneter kontraktif atau Monetary Contractive Policy adalah suatu kebijakan yang tujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy), kebijakan moneter ini dapat dilakukan dengan menjalankan intrumen dari kebijakan moneter. Apa saja instrumen dari kebijakan moneter ini? Berikut adalah instrumen yang ada pada kebijakan moneter :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Definisi dari operasi pasar terbuka adalah suatu cara dalam mengenadilkan uang yang beredar melalui atau dengan cara menjual atau membeli surat berharga pemerintah (goverment securities). Apabila pemerintah ingin meningkatkan atau menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga tersebut. Sebaliknya, jika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar maka pemerintah dapat menjual surat berharga tersebut kepada masyarakat. Surat berharga yang dimaksud antarai lain SBI yang merupakan singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia, ada juga Surat Berharga Pasar Uang atau yang disebut dengan dengan SPBU.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang berader, dengan cara meningkatkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum ini biasanya mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk menambah jumlah uang yang beredar maka pemerintah dapat melakukan penurunan tingkat bunga bak sentral, sebaliknya jika ingin menurunkan jumlah uang yang beredar maka dapat meningkatkan suku bunga bak sentral.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara meningkatkan atau menurunkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurukan jumlah uang yang beredar, pemerintah dapat menaikkan rasio cadangan wajib.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur jumlah uang yang beredar, dengan cara memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Sebagai contoh adalah apabila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menghimbau perbankan pemberi kredit untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kredit. Kemudian sebaliknya jika ingin menambah jumlah uang yang beredar pada perekonomian, maka pemerintah dapat menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral.

B. Pengertian Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Setelah membahas mengenai kebijakan moneter, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah suatu kebiajak ekonomi yang tujuannya hampir sama dengan kebiajakakan moneter yaitu mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik, dengan jalam mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Hampir sama dengan kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, hanya saja kebijakan ini lebih tertuju pada pengaturan pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah.

Seperti yang telah kami sebutkan di atas, bahwa instrumen utama dari kebijakan fiskal adalah pendapatan dan belanja pemerintah yang mana keduanya ini erat hubungannya dengan pajak. Bila dari sisi pajak, apabila tarif pajak yang berlaku diubah entah itu dinaikkan atau diturunkan maka akan berpengaruh pada ekonomi. Ketika tarif pajak diturunkan dari sebelumnya, maka masyarakat bebannya akan sedikit berkurang hal ini akan membuat kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat, ketika daya beli meningkat maka produsen/industri-industri akan meningkatkan penawaran dengan menambah hasil produksi.

Kemudian hal yang sebaliknya akan terjadi ketika pemerintah menaikkan tarif pajak, maka akan membuat daya beli masyarakat menurunkan. Industri-industri pun akan mengurangi jumlah produksi agar tidak terjadi kerugian yang besar.


Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :



Terdapat 3 jenis kebijakan anggaran, yaitu anggara defisit, anggaran surplus dan anggaran berimbang. Apa definisi dari ketiganya? Berikut adalah penjelasan dari kami :

1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) 
Disebut juga dengan Kebijakan Fiskal Ekspansif Anggaran defisit, merupakan suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan agar pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan negara. Terus apa tujuannya? Yaitu untuk memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif (kemerosotan = pertumbuhan ekonomi rill bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun).

2. Anggaran Surplus (Surplus Budget)
Kebalikannya dari kebijakan anggaran defisit. Kebijakan ini dapati disebut sebagai kebijakan fiskal kontraktif anggaran surplus yang memiliki pengertian sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan agar pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan ini biasanya akan dikeluarkan pada saat perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Dari namanya saja sudah dapat kita tebak, pengertian dari kebijakan ini. Imbang yang memiliki arti sama. Jadi kebijakan anggaran berimbang adalah kebiajakan pemerintah untuk membuat pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Sebagai penjelasan lebih lanjut, kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah dalam membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.

Pengeluaran agregrat adalah perbelanjaan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal ini sangat berguna dalam hal memberantas dan mengatasi masalah unemployment/pengagguran. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Di bidang perpajakan langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan.

Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan maupun untuk menambah investasi pemerintah.

Dalam masa inflasi atau pada ketika kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kenaikan harga-harga sudah semakin pesat, langkah sebaliknya harus dijalankan, yaitu pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Langkah ini menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi dapat dikurangi.
Read more

Tujuan-Tujuan Kebijakan Makro Ekonomi

Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Tujuan-tujuan Kebijakan Makro Ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu saja, setiap kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki maksud dan tujuan tertentu yang bermaaf atau berguna bagi negara tersebut. Nah, kebijakan-kebijakan makro yang dimaksud adalah seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan segi penawaran dan masih banyak lagi.

Di postingan selanjutnya akan kami bahas mengenai definisi dari ketiga kebijakan makro ekonomi. Nah, kebijakan makro ekonomi tersebut memiliki beberapa tujuan, tujuannya dapat dibedakan menjadi lima aspek, diantaranya adalah sebagai berikut :
  1. Menstabilkan kegiatan ekonomi
  2. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja (kesempatan kerja) penuh tanpa inflasi
  3. Menghindari masalah inflasi
  4. Menciptakan penumbuhan ekonomi yang teguh
  5. Mewujudkan kekuhan secara pembayaran dan kurs valuta asing

Tujuan-Tujuan Kebijakan Makro Ekonomi
Tujuan-Tujuan Kebijakan Makro Ekonomi


Kelima aspek tersebut akan kami jabarkan masing-masing dalam uraian berikut ini, baca sampai habis ya agar dapat memahami sepenuhnya. Bila perlu di ulang-ulang sampai hafal. Aamiin, saya doaka semoga diberi kefahaman dalam membaca artikel ini.

Tujuan Tujuan Kebijakan Makro Ekonomi

1. Menstabilkan kegiatan ekonomi
Kestabilan kegiatan ekonomi menjadi salah satu tujuan dari kebijakan makro ekonomi. Setiap negara baik itu negara yang sudah maju apalagi negara-negara yang sedang berkembang seperti negara kita ini pasti mengidam-idamkan kegiatan ekonomi yang keadaan ekonomi di dalamnya tidak terdapat masalah ekonomi, seperti masalah jumlah pengangguran yang tidak terkendali, inflasi yang terlalu besar hingga krisis moneter maupun krisis ekonomi yang lebih parah. Setiap negara juga menginginkan terjadinya kestabilan harga-harga.  Kestabilan ekonomi dalam suatu negara dapat berwujud 3 hal di bawah ini : 
  • Tinggak penggunaan tenaga kerja yang tinggi
  • Tingkat harga-harga tidak menunjukan perubahan yang berani
  • Terdapat keseimbangan di antara ekspor dan impor dan lalu lintas moda dari/ke luar negeri
Tujuan menstabilkan ekonomi adalah untuk menghindari terjadinya fluktuasi (naik turunnya) yang tajam dalam hal kegiatan ekonomi dari satu periode ke periode yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali, terlalu cepat misalnya dapat saja menyebabkan terjadinya inflasi. Jika inflasi ini melebihi batas normal atau tidak dapat dikendalikan, maka pada periode yang selanjutnya dikhawatirkan terjadi kemerosotan ekonomi yang parah.

2. Penggunaan Tenaga Kerja Penuh Tanpa Inflasi
Tidak adanya pengangguran dan inflasi merupakan cita-cita yang menjadi tujuan dari berbagai negara berkembang. Tidak adanya pengangguran berarti tenaga kerja semuanya mendapatkan pekerjaan.
Berusaha mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi merupakan cita-cita paling ideal kalau dibandingkan dengan tujuan-tujuan lainnya. Dalam bahasa Inggris tujuan ini dinyatakan secara ungkapan berikut : "to achieve full employment without inflation" yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa kita memiliki arti : "mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi". Apabila suatu negara tertentu sudah mencapai level ini, maka secara otomatis tujuan lainnya seperti kestabilan da pertumbuhan ekonomi yang baik akan tercapai.

3. Menghindari masalah Inflasi
Telah kami singgung sedikit di bagian atas, bahwa inflasi yang berada di luar batas akan berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian yang ada pada suatu negara. Inflasi sendiri bisa diakibatkan karena kondisi politik atau kondisi ekonomi yang kacau atau tidak stabil. Inflasi juga bisa disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat dalam jumlah yang berlebihan, penawaran yang berlebihan dan juga biaya produksi yang meningkat tajam. Untuk mengatasi inflasi ini, maka pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan makro ekonomi.


4. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Teguh
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh merupakan tujuan makro ekonomi yang sifatnya jangka panjang. Artinya faktor-faktor produksi akan mengalami pertambahan yang positif dari segi kuantitas dan kualitas, di ukur dari satu periode ke periode lainnya. Pertambahan jumlah penduduk akan menambah pula jumlah tenaga kerja, penawaran modal akan menambah barang-barang mdal dan meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih modern. Beberapa perkembangan dan perbaikan ini nantinya akan menambah kemampuan suatu negaa untuk memproduksi barang dan juga jasa.

Pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang ini diperlukan karena negara perlu menyediakan kesempatan kepada tenaga kerja yang terus menerus bertambah, disamping itu juga untuk meningkatkan tingkat kemakmuran/kesejahteraan masyarakat. Kedua alasan tersebut adalah pendorong utama bagi pemerintah agar berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh.


5. Mengukuhkan Neraca Pembayaran dan Kurs Valuta Asing
Indonesia dengan beberapa negara Asia lainnya pernah mengalami pengalaman pahit di tahun 1997 sampai 1999, yaitu krisis moneter bahkan sampai terjadi krisis ekonomi yang tentunya menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kegiatan ekonomi dalam negeri.

Berkurangnya kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana keluar negeri yang berlebihan dapat disebabkan oleh neraca pembayaran yang tidak kukuh. Akibat dari itu semua adalah jumlah cadangan mata uang asing akan merosot, dan kurs mata uang asing akan meningkat. Dampat buruk tersebut juga menimbulkan efek buruk dalam negeri seperti inflasi yang berlebihan, biaya produksi meningkat, dan daya beli masyarakat menurun.

Berbagai dampak diatas akan menganggu kegiatan ekonomi suatu negara, serta akan terjadi PHK secara bersamaan yang akan meningkatkan jumlah pengangguran.

Dari pengalaman tersebut, menunjukan bahwa kebijakan-kebijakan makro ekonomi perlu agar kedudukan neraca pembayaran dan kurs valuta asing selalu stabil dalam kondisi yang normal.

Read more

Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Bernegara Secara Objektif dan Subjektif

Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Bernegara Secara Objektif dan Subjektif - Kitapunya.net kali ini kembali membahas tentang dasar negara kita, yaitu Pancasila. Memang tidak ada habisnya jika membicarakan Pancasila, dari mulai sejarahnya hingga pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan membahas mengenai Pengamalannya dalam kehidupan bernegara, yang nantinya dilakukan dengan dua cara yaitu secara objektif dan subjektif. 

Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi dasar bagi warga negara untuk bertingkah laku dan bersikap. Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar negara yang statis, ini disebabkan karena Pancasila tersebut adalah landasan dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, Pancasila juga dinamis karena Pancasila memiliki sifat fleksibel (luwes) dan dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman. Sifat fleksibel inilah yang merupakan pemaknaan dari Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Proses perumusan Pancasila tidaklah sembarangan, proses perumusannya sangat panjang dan melibatkan orang-orang hebat dari berbagai daerah di Indonesia. Pancasila juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa.

Pengamalan Pancasila
Pengamalan Pancasila


Pada dasarnya sikap positif kita terhadap Pancasila adalah sejauh mana kita memaknai nilai-nilai yang ada atau terkandung didalam Pancasila itu sendiri. Tentu saja tidak hanya sampai pada memaknai saja, tetapi implementasi atau pengamalan dalam kehidupan sehari-hari itulah yang lebih penting. Percuma saja apabila kita mengetahui makna dari nilai-nilai tersebut, namun tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah implementasi dari Pancasila dalam kehidupan bernegara, ada dua cara untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu secara objektif dan juga secara subjektif, dan berikut ini adalah penjelasannya :

1. Pengamalan Pancasila secara objektif 

Implementasi dalam kehidupan bernegara secara objektif berarti melaksanan dan juga mentaati peraturan perundang-undangan susai norma hukum negara yang berlandaskan Pancasila. Pengamalan secara objektif ini harus ada dukungan dari pihak yang berkuasa di suatu negara. Pengamalan pancasila secara objektif ini memiliki sifat memaksa, dan apabila kita melanggar maka ada sanksi hukum yang mengikat. Dengan kata lain, semua warga negara yang melakukan pelanggaran hukum adakan mendapatkan hukuman atau sanksi. Pengamalan yang seperti ini merupakan konsekuensi dan perwujudan dari nilai dasar Pancasila sebagai norma hukum negara.

2. Penamalan secara subjektif

Nah, selain dari pengamalan secara objektif yang selanjutnya pengamalan dalam kehidupan bernegaar adalah pengamalan secara subjektif. Pengamalan secara subjektif ini berarti menjalankan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya di dalam pengamalan secara subjektif ini Pancasila menjadi sumber atau dasar etika bagi semua warga negara dan penyelenggara negara (pemerintah) dalam bersikap dan bertingkah laku.

Etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 adalah norma-norma etik yang dapat kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran terhadap norma etik tidak mendapatkan sanksi hukum, tetapi sanksi diri sendiri seperti rasa malu, dikucilka atau diejek. Pengamalan secara subjektif merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai dasar Pancasila sebagai norma etik  dalam berbangsa dan bernegara. 

Read more

Pengertian dan Rumus Fungsi Produksi

Pengertian dan Rumus Fungsi Produksi - Salah satu kegiatan ekonomi adalah produksi. Produksi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau suatu perusahaan besar. Hasil dari proses produksi bisa berupa barang maupun jasa, kedua-duanya memiliki nilai jual yang harapannya membuahkan keuntungan.

A. Pengertian Fungsi Produksi

Seperti yang sudah kami singgung di atas, bahwa kegiatan produksi ini menghasilkan suatu produk yang jenisnya dapat berupa barang maupun jasa. Sehingga produk yang dihasilkan akan tergantung dari proses produksi yang dilakukan.

Nah, proses produksi tersebut terdiri dari serangkaian proses yang didalamnya terdapat faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, SDA dan kewirausahaan. Jadi proses produksi tergantung dari faktor produksi yang terdapat di dalamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai produk yang dihasilkan pada proses produksi juga tergantung dari nilai faktor produksinya. Hubungan antara nilai produk (output) dengan nilai faktor produksi (input) dalam proses produksi disebut dengan fungsi produksi. Lalu apa yang dimaksud dengan fungsi produksi?



Definisi fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara faktor-faktor produksi (input) dan tingkat produksi yang dihasilkan (Output). Selain itu juga dapat diartikan sebagaii hubungan antara jumlah produk yang dihasilkan (output) dengan faktor-faktor produksi yang ada dalam proses produksi. Rumus fungsi produksi ditulis sebagai berikut:

Rumus Fungsi Produksi 
Q = f (C, L, R, T)

Keterangan :
Q (quantity) = jumlah barang atau jasa yang dihasilkan (output)
f (function) = simbol persamaan fungsi
C (capital) = kapital/modal
L (labour) = tenaga kerja
R (resources) = sumber daya alam
T (technology)= teknologi dan kewirausahaan
(C, R, L, T) = faktor-faktor produksi (input)

Asumsi dasar untuk menjelaskan fungsi produksi ini adalah berlakunya “The Law Diminishing Returns” yang menyatakan bahwa Apabila suatu input ditambahkan dan input - input lain tetap, maka tambahan output dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan mula-mula menaik, tapi pada suatu tingkat tertentu akan menurun jika input tersebut terus ditambahkan.

Ada 3 tingkat produksi:
Tahap I            : Produksi terus bertambah dengan cepat.
Tahap II          : Pertambahan produksi total semakin lama semakin kecil.
Tahap III         : Pertambahan produksi total semakin berkurang.

Beberapa pengertian penting dalam Teori Produksi:
1. Produk total (Total product) yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu.
2. Produk rata-rata (Average product) yaitu produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja /input variabel (AP = TP / L)
3. Produk marjinal (marginal product) yaitu tambahan produk yang diakibatkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja, dan sebaliknya (DTP / DL)
Read more

Alasan-Alasan Kegagalan dan Keberhasilan Bisnis Kecil

Alasan-Alasan Kegagalan dan Keberhasilan Bisnis Kecil - Dalam menjalankan bisnis tentunya ada gagal ada berhasil, dan semua itu ditentukan oleh berbagai faktor. Orang yang satu melakukan dengan cara A mungkin dapat berhasil, tapi orang yang kedua melakukan dengan cara A yang sama dengan orang pertama belum tentu berhasil. Lalu apa sajakah faktor-faktor yang bisa mendukung keberhasilan, dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang gagal dalam menjalankan bisnis kecil.

Nah, untuk yang pertama kami sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang gagal dalam menjalankan bisnis kecilnya. Totalnya ada 4 faktor yang pertama berkaitan dengan manajerial, kurang fokus, kontrol yang lemah, dan terbatasnya modal bisnis yang dimiliki. Dan berikut adalah penjelasan dari masing-masing faktor.

1. Manajerial yang tidak kompeten atau tidak berpengalaman. 
Calon wirausahawan banyak ditemui memiliki pola pikir tentang keberhasilan hanya melalui penggunaan logika saja, terlalu yakin dengan keahlian manajerial yang dimilikinya juga dapat menyebabkan kegagalan. Makanya kita perlu belajar tentang manajerial kepada orang yang sudah ahli dalam bidangnya. Para calon wirausahawan terkadang juga berfikir bahwa mereka dapat sukses hanya apabila dia kerja keras, padahal kerja keras saja tidaklah cukup untuk suskes. Apabila manajer tidak tahu cara membuat keputusan dasar bisnis atau memahami konsep dan prinsip dasar manajemen, maka kecil kemungkinan mereka bisa berhasil dalam jangka panjang.

2. Kurang memberi perhatian
Sebab kegagalan berikutnya adalah kurangnya memberi perhatian. Kurang memberi perhatian dapat dikatakan wirausahawan tersebut tidak fokus menjalankan bisnis kecil yang dilakoninya. Walaupun hanya dibilang bisnis kecil, tapi untuk sukses harus dibutuhkan totalitas dan membutuhkan komitmen waktu yang sangat tinggi. Para wirausahawan yang tidak fokus dan totalitas, akan sulit bertahan pada bisnis kecilnya.

3. Sistem kontrol yang lemah
Sebab kegagalan bisnis kecil yang ketiga adalah sistem kontrol yang lemah. Sistem kontrol yang efektif berguna untuk membantu agar bisnis yang dijalani dapat tetap bertahan dan sistem ini juga berguna untuk membantu manajer mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul, dengan kata lain mencegah terjadinya masalah yang dapat membahayakan bisnis kecilnya. Jika sistem kontrol yang lemah, manajer mungkin tidak mengetahui adanya masalah-masalah yang berpotensi menggagalkan bisnisnya.

4. Kurangnya modal
Kegagalan bisnis kecil bisa juga disebabkan oleh kurangnya modal. Beberapa wirausahawan sangat optimis untuk mendapatkan laba sehingga bisa bali modal. Akan tetapi sebagian besar kasus diperlukan waktu yang lama bahkan sampai berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan laba yang diharapkan. Nah, jika laba belum didapatkan, maka kita tetap membutuhkan modal untuk membayar para karyawannya. Banyak para ahli mengatakan bahwa suatu bisnis haruslah memiliki modal yang cukup, agar bisnisnya dapat beropersai setidaknya 6 bulan dengan laba yang pas-pasan. Beberapa diantaranya bahkan mengatakan harus memiliki modal yang bisa menjamin selama satu tahun. 

Alasan-alasan Keberhasilan

Kebalikan dari kegegalan adalah keberhasilan, nah bisnis kecil yang berhasil ini memiliki beberapa faktor yang mendukungnya. Sama juga seperti kegagalan, ada 4 faktor dasar yang dapat dikatakan sebagai dasar keberhasilan suatu bisnis kecil. Apa sajakah itu? Berikut ini kami sebutkan jdan jelaskan :

Alasan-Alasan Kegagalan dan Keberhasilan Bisnis Kecil
Alasan-Alasan Kegagalan dan Keberhasilan Bisnis Kecil


1. Kerja keras, dorongan dan dedikasi.
Para pemilik bisnis kecil harus berkomitmen dalam mencapai keberhasilan dan rela menghabiskan waktu (focus) dan usaha sebanyak mungkin, kerja keras dan pantang menyerah untuk dapat mewujudkannya. 

2. Permintaan pasar akan produk atau jasa yang disediakan
Mengetahui peluang pasar atau kebutuhan dari para konsumen menjadi salah satu kunci keberhasilan bisnis kecil. Ketika ada peluang yang baik, dan berhasil memanfaatkannya maka kemungkinan untuk suksesnya besar. 

3. Kompetensi manajerial
Para pemilik bisnis kecil yang berhasil mungkin mendapatkan kompetensi melalui pelatihan atau pengalaman, atau dengan belajar dari keahlian orang lain. Hanya sedikit wirausahawan berhasil yang dapat sukses sendiri atau langsung berhasil setelah lulus sekolah. Sebagian besar bekerja dulu di perusahaan besar atau bersekutu dengan teman-teman lain lain agar dapat memiliki lebih banyak keahlian dalam suatu bisnis baru.

4. Keburuntungan
Walaupun dengan cara yang sama, bisnis yang sama, teknik yang sama dengan bisnis kecil yang sudah sukses sekalipun belum tentu membuat bisnis tersebut bisa sukses. Karena adanya faktor keberuntungan, inilah faktor yang tidak bisa kita duga-duga. Tapi faktor ini memang ada di dalam diri setiap orang.

Mungkin itu beberapa alasan-alasan kegagalan dan keberhasilan bisnis kecil. Semoga bermanfaat dan terimakasih banyak. 
Read more

Definisi Sistem Hukum, Struktur Hukum, Subtansi Hukum dan Budaya Hukum

Definisi Sistem Hukum, Struktur Hukum dan Subtansi Hukum - Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang definisi sistem hukum dan substansi hukum. Sistem dalam bahasa inggris adalah system yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian sistem diantaranya adalah sebagai berikut : 

  • Menurut Ludwig Von Bertalanffy, Systems are complexes of element standing in interaction
  • Menurut A.D. Hall dan R.E. Fagen, A system is a set of objects together with relathionship between the objects and between the attributers.


Jadi pengertian dari sistem itu sendiri adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling  berinteraksi, bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing dan merupakan suatu kesatuan yang utuh serta adanya sesuatu yang membatasi lingkungan internal dengan lingkungan eksternalnya.

Definisi Sistem Hukum, Struktur Hukum, Subtansi Hukum dan Budaya Hukum
Definisi Sistem Hukum, Struktur Hukum, Subtansi Hukum dan Budaya Hukum


Pengertian sistem hukum

Apabila kita mengartikan istilah sistem hokum, tidak berarti menggabungkan pengertian sistem dan pengertian hokum secara apa adanya. Istilah sistem hukum mengandungpengertian yang spesifik dalam ilmu hukum yang pejelasannya dapat diuraikan sebagai berikut :

a.       Menurut JH. Merryman dalam bukunya The Civil Law Tradition : An Introduction to the Legal
System of Western Europe and Latin America, halaman 1 mengatakan : Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. (Sistem hukum adalah seperangkat lembaga (hukum), prosedur dan aturan-aturan hukum yang beroperasi).
b.      Menurut Friedman (seperti dikutip Ade Maman Suherman, 2004: 11-12), sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur dan budaya hukum.

1). Struktur hukum

Struktur hukum (legal structure) merupakan institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan (di Indonesia) yang terdiri dari Pengadilan Tingkat 1, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Tingkat Kasasi, jumlah hakim serta intergrated justice system. Selain itu juga dikenal adanya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak. Selanjutnya Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum, antara lain struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

2). Substansi Hukum
Adapun yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut,  sebagai contoh :
a.       Pengemudi melebihi batas kecepatakan akan dikenakan denda
b.      Seseorang yng membeli barang-barang harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut.\

Di Indonesia dikenal adanya hukum materil (hukum perdata, hukum tata Negara, hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum formil (hukum acara pidana, hukum acara perdata dan lain-lain).

3). Budaya Hukum
Budaya hukum (legal culture) adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait, dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya.

Read more

Faktor Penyebab Inflasi dan Akibat Buruk Inflasi

Faktor Penyebab Inflasi dan Akibat Buruk Inflasi

Pada kesempatan kali ini kitapunya.net akan membahas tentang inflasi yang merupakan salah satu permasalah dalam perekonomian suatu negara. Definisi dari inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku di dalam suatu perekonomian. Kenaikan harga yang terjadi adalah dari satu periode ke periode yang lain, selain itu juga dari suatu negera ke negara lain. 

Presentasi dari pertambahan kenaikan harga disebut dengan tingkat inflasi. Tingkat inflasi ini bervariasi, tingkat inflasi dapat dikatakan renah (normal) apabila tingkat inflasinya di bawah 2 atau 3 persen. Dan tingkat inflasi yang moderat dapat mencapai 4 - 10 persen. Sementara itu tingkat inflasi yang sangat parah, atau serius adalah mencapai beberapa puluh persen atau bahkan mencapai beberapa ratus persen selama setahun. 

Bahkan ada suatu negara yaitu Negara Zimbabwe tingkat inflasinya mencapai 200 juta persen. Sehingga disana pernah uang 100.000 dollar Zimbabwe setera dengan 1 US dollar. 

Faktor-faktor Penyebab Inflasi

Faktor Penyebab Inflasi dan Akibat Buruk Inflasi
Faktor Penyebab Inflasi dan Akibat Buruk Inflasi

Kenaikan harga-harga yang berlaku di suatu negara atau berbagai negara, ditentukan atau disebabkan oleh berbagai macam faktor penyebab. Nah, berikut ini merupakan beberapa faktor penyebab terjadinya inflasi yang dapat membahayakan suatu perekonomian negara apabila tingkat inflasinya melebihi batas. Di bawah ini adalah faktor penyebab inflasi yang ada di negara-negara yang berbasis industri :

  1. Tingkat pengeluran agregat yang besarnya melampaui kemampuan perusahaan-perusahaan dalam menhasilkan barang dan juga jasa. Keinginan untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan oleh para konsumen, akan mendorong para konsumen tersebut meminta barang pada harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, para pengusaha kemudian akan mencoba menahan barangnya dan hanya akan menjual barang-barang tersebut, kepada para pembeli yang mampu atau bersedia untuk membeli barang tersebt dengan harga yang lebih tinggi. 
  2. Para pekerja atau buruh di berbagai sektor ekonomi meminta kenaikan upah/gaji. Apabila para pekerja meminta kenaikan gaji, otomatis biaya produksi semakin mahal. Terlebih lagi apabila para pengusaha mulai kesukaran dalam mencari tambahan pekerja guna menambah jumlah produksi, maka para pekerja akan meminta agar para pengusaha menaikkan gaji mereka. Ketika tuntutan ini meluas ke perusahaan atau pengusaha yang lainnya, maka akan membuat kenaikan biaya produksi dari berbagai barang dan jasa. Naiknya biaya produksi ini tentunya akan memaksa perusahaan untuk menaikkan harga jual barang-barang produksi mereka
Kedua masalah yang saya sebutkan di atas, umumnya berlaku di negara-negara maju yang penggunaan tenaga kerjanya sudah sangat baik. Dengan begitu, masalah inflasi pada negara-negara yang sudah maju sangat erat kaitannya dengan tingkat penggunaan tenaga kerja. Nah, disamping dua hal penyebab inflasi diatas, masih ada beberapa penyebab lainnya seperti :

  1. Kenaikan harga-harga barang yang diimpor.
  2. Penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang.
  3. Kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab.

Akibat buruk Inflasi

Tidak hanya pengangguran saja yang memeberi dampak buruk terhadap individu, masyarakat dan juga  perekonomian secara menyeluruh. Maka dari itu tingkat inflasi harus dijaga agar berada di tingkat yang normal, tidak baik terlalu berlebihan atau bahkan sampai membuat terjadinya krisis ekonomi.

Lalu apa saja sih dampak buruk ataua akibat buruk dari terjadinya inflasi? Berikut ini kami papakarkan.

Salah satu akibat buruknya adalah menurunnya taraf kemakmuran/kesejahteraan segolongan masyarakat, hal ini dikarenakan harga terus melambung naik sementara pendapatan cenderung tetap (sama). Inflasi ini biasanya datang dengan waktu yang relatif cepat, sementara kenaikan gaji atau upah belum tentu ada.

Akibat selanjutnya yaitu prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memburut apabila inflasi tidak bisa dikendalikan. Inflasi akan semakin parah, apabila tidak segera ditangani. Inflasi yang semakin parah akan mengurangi investasi produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Tentu dengan kondisi ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Mungkin ini sedikit artikel tentang faktor penyebab dan akibat buruk dari Infalasi, semoga dapat bermanfaat dan terimakasih. 
Read more

Bagaimana Seseorang Dapat Kehilangan Kewarganegaraan Di Indonesia

Bagaimana Seseorang Dapat Kehilangan Kewarganegaraan Di Indonesia - Untuk memperoleh status kewarganegaraan disebut dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Pada postingan sebelumnya kita sudah membahas tentang dua cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia (naturalisasi). 

Ada dua asas yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu asas ius saunginis dan asas ius soli. Keduanya merupakan asas yang berguna untuk menentukan kewarganegaraan, yang satu berdasarkan keturunan dan yang satunya berdasarkan tempat dilahirkan. Untuk membedakan keduanya dapat membaca artikel kami sebelumnya yang berjudul : Asas-asas kewarganegaraan dan contohnya.

Dengan perbedaan asas yang ada di setiap negara ini, akan membuat kemungkinan seseorang memiliki dua kewarganegaraan (bipatride) dan tidak memiliki kewarganegaraan atau yang disebut dengan apatride. Baca postingan sebelumnya : Pengertian bipatride, apatride dan multipatride.

Pengertian Apatride dan Bipatride
Pengertian Apatride dan Bipatride


Nah, kalau kemarin kita membahas tentang cara memperoleh, sekarang kita membahas tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan terutama di negara kita yaitu Indonesia. Kewarganegaraan ternyata bisa hilang, bagaimana kok bisa hilang? Berikut ini adalah beberapa penyebabnya :

1. Kawin dengan seorang laki-laki asing
2. Putusnya peprkawinan seseorang wanita asing dengan laki-laki warga negara Indonesia
3. Anak yang orang tuanya yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia
4. Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri
5. Tidak menolah/melepaskan kewarganegaraan lain
6. Diakui oleh seseorang orang asing
7. Diangkat anak secara sah oleh orang asing
8. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh menteri kehakiman dan dengan persetujuan dewan menteri
9. Masuk dalam dinas asing tanpa izin terlebih dahulu dari menteri kehakiman RI
10. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing
11. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negaraasing
12. Mempunyai paspor dari negara asing
13. Bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI, kecuali jika ia ada dalam dinas negara RI.

Jika kewarganegaraan Indonesia itu diperoleh dengan cara yang tidak sewajarnya, misalnya diperoleh atas keterangan-keterangan yang tidak benar, maka yang berwajib dapat mencabut kembali kewarganegaraan itu.
Read more

Dua Cara Memperoleh Kewarganegaraan (Naturalisasi) Di Indonesia

Dua Cara Memperoleh Kewarganegaraan (Naturalisasi) Di Indonesia - Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas mengenai asas-asas kewarganegaraan, yang mana membagi menjadi dua yaitu asas ius soli dan ius saunginis. Asas asas kewarganegaraan yang berbeda di setiap negara ini menyebabkan munculnya orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda (bipatride) atau orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (apatride). Sudah tahu apa itu pewarganegaraan atau naturalisasi kan? Berikut ini kami jelaskan terlebih dahulu, mengenai definisi dari naturalisasi atau pewarganegaraan.

Pewarganegaraa atau naturalisasi adalah suatu cara bagi orang untuk memperoleh kewarganegaraan suatu negara. Jika dipandang dari segi hukum, naturalisasi adalah perbuatan hukum yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dengan jalan pewarganegaraan sebagaimana ditentukan dalam UU. No. 12 Tahun 2006 atau dengan jalan perkawinan.

Dua cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia yaitu dengan naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Apa yang dimaksud dengan dua cara memperoleh kewarganegaran tersebut? Berikut kami jelaskan masing-masing :

Apatride dan Bipatride
Apatride dan Bipatride

1. Naturalisasi biasa
Cara yang pertama untuk memperoleh kewarganegaraan adalah dengan jalan naturalisasi biasa. Naturalisasi biasa ini merupakan naturalisasi yang dilakukan melalui permohonan dan prosedur yang telah ditentukan. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh permohonan kepada presiden lewat menteri dengan berbahasa Indonesia, syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut :
a). Telah berusia minimal 18 tahun atau sudah kawin
b). Sudah bertempat tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut
c). Sehat jasmani dan rohani
d). Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945
e). Tidak pernah dijatuhi pidana penjara 1 tahun atau lebih
f). Tidak memiliki kewarganegaraan ganda
g). Memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap
h). Membayar pewarganegaraan ke kas negara

2. Naturalisasi istimewa
Cara yang kedua dalam memperoleh kewarganegaraan yaitu naturalisasi istimewa. Definisi dari naturalisasi istimewa adalah pewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah (presiden) dengan persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Contohnya pewarganegaraan istimewa yang diberikan oleh Presiden Megawati kepada pemain bulu tangkis nasional Hendrawan.


Read more