Sebap-sebap dan Cara Penyelesaian Sengketa Internasional

  • Whatsapp
Mendiskripsikan Penyebap Timbulnya
Sengketa Internasional dan Cara Penyelesaian oleh Mahkamah Internasional
 
1.   Sebap-sebap
Terjadinya Sengketa Internasional
Meskipun hubungan antarnegara telah
diatur dalam hukum internasional atau perjanjian internasional, dalam pergaulan
dunia ternyata masih terdapat sengketan internasional. Sengketa internasional
terjadi bermula dari konflik antarbangsa. Dapat juga karena kesalahpahaman tentang
suatu hal atau salah satu pihak sengaja melanggar hak/kepentingan negara lain.
 
Sengketa internasional mencakup
sengketa antarnegara, negara dengan individu, negara dengan korpirasi asing,
atau negara dengan subyek hukum yang lain.

Muat Lebih

Sengketa antar negara ada yang dapat
mempengaruhi kehidupan internasional serta mengancam dunia dan ada pula yang
tidak. Oleh sebap itu sengketa negara atau sengketa internasional haru
dicarikan jalan penyelesaiannya.


Adapun sebap-sebap terjadinya
sengketa internasional antara lain :
a.       Kemiskinan
dan ketidakadilan, hal ini dapat membatasi kesempatan bagi suatu bangsa untuk
berkembang dan menjadi negara maju.
b.      Perbedaan
ras dan agama, dalam kaitannya dengan status sosial. Misalnya sistem kasta dan
politisi rasial.
c.       Ekstrimisme
yaitu sikap dan tindakan yang selalu memaksakan kehendak kepada bangsa lain
yang bahkan dapat merugikan negara.
d.      Kontroversi
sebagai bentuk proses sosial antara persaingan dan konflik yang merupakan sikap
tidak sengan baik secara sembunyi atau terus terang.
e.     
Deskriminasi yaitu pembatasan terhadap suatu
kelompok untuk masuk pada kelompok tertentu
Selain
faktor-faktor diatas, masih terdapat masalah-masalah lain yang bisa
mengakibatkan adanya sengketa internasional, antara lain :
a.       Masalah
etnis, sebagai contoh kerusuhan etnis di negara-negara bekas Uni Soviet dan
Yugoslavia di samping negara-negara Afrika.
b.      Pelanggaran
HAM, pada umunya terjadi hampir di seiap negara.
c.       Ancaman
petumbuhan teknologi nuklir jika tidak digunakan untuk kegiatan damai.
d.      Keadaan
penduduk yang sangat cepat cenderung menimbulkan kerusuhan sosial bahkan
permusuhan antar negara. Jumlah pengungsi internasional yang besar akan
menimbulkan kekacauan bahkan revolusi.
e.     
Merosotnya kualitas moral yang cukup memprihatinkan
saat ini adalah terjadinya banyak negarawan menyalahgunakan kewenangan dan
kekuasaan sehingga bertentangan dengan harapan-harapan manusia.
Berbagai
pelanggaran terhadap hukum internasional atau perjanjian internasional dapat
menyebapkan timbulnya sengketa internasional. Berikut ini contoh sebap-sebap
timbulnya sengketa internasional dalam hubungannya dengan masalah politis dan
batas wilayah :
a.       Segi
politis, adanya pakta pertahanan atau pakta perdamaian.
Pasca perang dunia kedua muncul dua
blok kekuatan besar, yaitu blok barat (NATO) di bawah pimpinan Amerika Serikat
dan blok timur (Pakta Warsawa) di bawah pimpinan Uni Soviet. Keduanya saling
berebut pengaruh di bidang ideologi dan ekonomi serta berlomba memperkuat
persenjataan. Akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara, misalnya
krisis Kuba, perang Korea, kemudian muncul Korea Utara yang didukung blok timur
dan Korea Selatan yang didukung blok barat, perang Kamboja, perang Vietnam, dan
sebagainya.
b.      Segi
batas wilayah
Antarnegara kadang terjadi
ketidakpastian mengenai batas wilayah masing-masing. Kasus semacam ini dapat
kita lihat pada ketidakjelasan batas laut teritorial antara Indonesia dengan
Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan (di Kalimantan), perbatasan di
Kashmir yang hingga kini masih diperdebatkan antara India dengan Pakistan, dan
sebagainya.
2.   
Cara
Penyelesaian Sengketa Internasional
Secara umum terdapat dua cara
penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian
sengketa dengan paksa atau kekerasan.
a.       Penyelesaian
secara damai
Penyelesaian sengketa internasional
secara damai dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :
1)      Rujuk
Rujuk adalah penyelesaian sengketa
melalui usaha penyesuaian pendapat antara pihak yang bersengketa secara
kekeluargaan. Rujuk dapat dilakukan dengan jalan :
a)      Negoisasi,
yaitu perundingan antara pihak yang bersengketa sebagai sarana untuk menetapkan
sikap tentang masalah yang disengketakan.
b)      Mediasi,
merupakan bantuan jasa baik dari pihak ketiga. Pihak ketiga lebih bersingkap
aktif, misalnya berusaha mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, memberikan
saran-saran agar sengketa dapat diselesaikan secara damai.
c)       Konsiliasi,
dapat diarktikan secara luas dan secara sempit. Secara luas, konsiliasi berarti
penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak. Secara
sempit, konsiliasi berarti penyerahan sengketa pada suatu panitia. Panitia
menyelidiki persengketaan kedua belah pihak kemudian akan memberikan usul.
d)      Rujuk
dapat dilakukan dengan bantuan panitia penyelidikan. Panitia penyelidikan
bertugas menyelediki kepastian peristiwa dan kemudian menyiapkan penyelesaian
yang disepakati.
2)      Penyelesaian
sengketa di bawah pengawasan PBB
Peran PBB dalam menyelesaikan secara
politik dilakukan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, sedangkan
penyelesaian secara hukum dilakukan oleh Mahkamah Internasional.
Majelis Umum PBB menangani sengketa
dengan jalan memberikan rekomendasi kepada negara yang bersengketa mengenai
tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan secara damai demi
terwujudnya kesejahteraan dan persahabatan. Sengketa yang ditangani Dewan
Keamanan PBB dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :
a)      Sengketa
yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan PBB
dapat merekomendasikan cara yang tepat diantara cara negosiasi, mediasi, penyelidikan
dan sebagainya.
b)      Peristiwa
ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau agresi. Dewan keamanan PBB
berwenang merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan atau
memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, atau meminta pihak-pihak yang
bersengketa untuk memeuhi aturan atau tindakan yang ditetapkan.
3)      Arbitrasi
Arbitrasi adalah cara penyelesaian
sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu yang dipilih
secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa, yang disebut Arbitrator,
biasanya berasal dari negara yang bersangkutan.
Penyerahan penyelesaian sengketa
kepada arbitrator dapat dilakukan melalui perjanjian internasional antara
negara yang bertikai. Didalam perjanjian itu diatur pokok-pokok sengketa, batas
kewenangan, prosedur, dan ketentuan yang dijadikan dasar pembuatan keputusan
arbitrasi. Keputusan yang diambil tidak harus berdasar hukum, tetapi dapat
berdasar ataas kepantasan atau kebaikan. Peraturan arbitrasi internasional
ditetapkan dalam Konvensi Den Haag tahu 1899 dan 1907.
4)      Peradilan
Internasional
Penyelesaian sengketa melalui
peradilan internasional adalah penyelesaian dengan penerapan hukum oleh badan
peradilan internasional. Dalam memutuskan masalah hanya berdsarkan ketentuan
hukum dan bersifat terbuka. Peradilan internasional dapat dilakukan pula oleh
bada peradilan internasional lain dengan persetujuan pihak-pihak yang
bersengketa.
b.      Penyelesaian
sengketa dengan kekerasan
Penyelesaian sengketa dengan
kekerasan yaitu penyelesaian sengketa menggunakan sarana pemaksaan, antara lain
dengan blokade, pertikaian bersenjata, reprisal, dan retorsi.
1)      Blokade
Blokade adalah pengepungan wilayah
untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar, misalnya blokade atau
pengepungan suatu kota atau pelabuhan. Blokade di masa sekarang dianggap
penyelesaian sengketa yang sudah asing, karena blokade sebagai tindakan sepihak
bertentangan dengan Piagam PBB, yang menyebutkkan bahwa blokade hanya boleh
dilakukan oleh anggota-anggota PBB yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan dalam
rangka memelihara perdamaian dan keamanan. Namun banyak blokade dilakukan oleh
negara besar untuk kepentingan bersama, misalnya untuk mencegah terjadinya
perang. Ada dua macam blokade, yaitu blokade masa damai dan blokade masa
perang. Akibat hukum blokade masa damai yaitu negara yang memblokade tidak
berhak menangkap kapal perang, negara pihak ketiga yang melanggar blokade,
tetapi blokade di masa perang adalah negara yang memblokade berhak memeriksa
kapal perang netral atau negara ketiga.
2)      Pertikaian
senjata
Pertikaian senjata adalah
pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan dengan tujuan menundukkan lawan
dan menetapkan persyaratan damai secara sepihak. Pertikaian senjata harus
dibedakan dengan pengertian perang. Yang dimaksud dengan perang adalah
pertikaian bersenjata yang memnuhi persyaratan tertentu, yaitu pihak-pihak yang
bertikai adalah negara dan pertikaian itu disertai pernyataan perang.
3)      Reprisal
Reprisal yaitu pembalasan yang
dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara
lawan dalam suatu pertikaian. Reprisal di masa damai di benarkan apabila negara
yang dikenai perbuatan reprisal bersalah melakukan kejahatan internasional.
Misalnya, berupa pemboikotan barang, embargo, demonstrasi angkatan laut dan sebagainya.
4)      Retorsi
Retorsi adalah pembalasan yang
dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari negara
lain, misalnya pengetatan hubungan diplomatik, penghapusan hak istimewa
diplomatik. Penggunaan retorsi secara sah oleh negara anggota PBB terikat pada
ketentuan Piagam PBB, yang pada intinya tidak mengganggu perdamaian dan
keamanan internasional. Jadi retorsi merupakan perbuatan yang sah dan tidak
melanggar hukum.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *