Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional

  • Whatsapp
Prosedur
Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional
Didalam penyelesaian sengketa
internasional melalui Mahkamah Internasional dikenal dengan istilah ajudikasi
(adjudication), yaitu tekhnik hukum untuk menyelesaikan sengketa internasional
dengan menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan. Perbedaanya dengan
arbitrasi adalah bahwa ajudikasi mencakup proses kelembagaan yang dilakukan
oleh lembaga peradilan tetap, sedangkan arbitrasi dilakukan melalui prosedur ad
hoc.
Secara ringkas, bagaimana prosedur
penyelesaian adalah sebagai berikut :
a.       Persengketaan
antar negara akan diserahkan penyelesaiannya atau diproses oleh Mahkamah
Internasional setelah pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan
penyelesaiannya pada Mahkamah Internasional.
b.      Dua
pihak yang bersengketa masing-masing menunjuk seorang hakim untuk mewakili
negara dalam proses persidangan. Dalam Mahkamah terdapat 15 orang hakim.
c.       Hakim
wakil negara yang bersengketa memaparkan permasalahan yang menjadi sengketa.
Contoh : Dalam kasus sengketa Pulau
Sipadan – Ligitan
Hakim wakil RI memaparkan masalah
kepemilikan wilayah tersebut oleh RI, dan Hakim wakil Malaysia juga memaparkan
kepemilikan wilayah tersebut.. Keduanya secara tertulis.
d.      Kedua
wakil hakim diberi kesempatan menyempaikan argumentasi secara lisan di hadapat
musyawarah 15 hakim.
e.      Persidangan
dilanjutkan oleh 15 hakim Mahkamah Internasional. Dalam musyawarah tersebut,
para hakim menyusun tanggapan pertamanya serta mendiskusikannya.
f.       
Komisi Rancangan (Drafting Committee) segera
dibentukm dan komisi segara menyususn secara berurutan tiap naskah pendapat
para hakim, yang kemudian di baca oleh seluruh hakim dan menjadi bahan diskusi
ataupun amandemen dalam rapat pleno para hakim.
g.       Dari
diskusi akhirnya muncul sebuah pendapat yang mendapat dukungan mayoritas hakim
di persidangan. Pendapat akhir Mahkamah yang sebenarnya merupakan putusan
dibacakan dalam persidangan terbuka, di depan para penasehat hukum kedua pihak
yang bersengketa.
Pada bagian terdahulu disebutkan
bahwa selain ada Mahkamah internasional adapula Mahkamah Pidana Internasional
(International Criminal Court) yang memiliki kewenangan menyelesaikan masalah
internasional tentang kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan ataupun
pembantaian umat manusia (genocide).
Adapaun prosedur penyelesaian oleh
MPI secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :
a.Telah
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, pembantaian umat manusia di suatu
negara (wilayah negara)
b. Ada
pengaduan dari korban ke Komisi Tinggi HAM PBB atau lembaga-lembaga HAM Internasional.
c.  Pengaduan
ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap terdakwa
(perorangan atau pemerintah negara) pelaku kejahatan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *