perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer

Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Diposting pada 1.117 views

Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer – Ada dua macam sistem pemerintahan yang kita pelajari dalam pendidikan kewarganegaran, yaitu presidensial dan parlementer.

Pada sistem parlementer raja hanya bertindak sebagai kepala negara, sementera itu kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri. Sedangkan pada sistem pemerintahan yang satunya atau presidensial, presiden memegang dua sekaligus yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh perdana menteri dan menteri-menteri.  

Perdana menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden, itu kalau di sistem pemerintahan presidensial. Presiden berhak memilih dan memberhentikan para menteri-menteri, karena ia mempunyai suatu hak yang disebut dengan hak prerogratif.  

Kalau pada sistem pemerintahan parlementer perdana menteri dan para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen pun juga berhak memberhentikan para menteri seperti presiden yang mempunyai hak prerogratif, yaitu melalui mosi tidak percaya.  


Setelah itu kita beralih ke masa jabatan presiden dan masa jabatan raja. Pada sistem presidensial, presiden dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu.

Dan masa jabatannya adalah terbatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Sementara itu, raja yang merupakan kepala negara dalam sistem pemerintahan parlementer, tidak dipilih melainkan berdasarkan turun temurun dan masa jabatannya adalah seumur hidup.  

Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

PerbedaanPresidensialParlementer
Masa jabatan kepala pemerintahanSudah ditentukan.Tergantung dukungan parlemen
Kepala pemerintahan dan kepala negaraJadi satu dipegang oleh presidenTerpisah, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri, kepala negaranya adalah raja, ratu, sultan atau presiden
Pemilihan kepala pemerintahPresiden dipilih oleh rakyatPerdana menteri dipilih oleh parlemen berdasarkan kekuatan politik di parlemen.
KabinetBertanggung jawab kepada presiden, bukan ke parlemenBertanggung jawab kepada parlemen baik keseluruhan kabinet maupun masing-masing menteri
Eksekutif vs LegislatifEksekutif cenderung lebih kuat bila dibandingkan dengan legislatifLegislatif (parlemen) lebih kuat dibandingkan dengan eksekutif
Masa Jabatan Kepala NegaraPresiden masa jabatannya terbatas dan diatur dalam Undang-undang atau konstitusiRaja diangkat berdasarkan turun temurun, bukan dipilih oleh rakyat (pemilu).

Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem presidensial, presiden dipilih oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui badan pemilihan. Pada sistem pemerintahan tipe parlementar, yang mana presiden atau raja hanya sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri.

Berbeda jika pada sistem presidensial ini, presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Itu artinya pada sistem presidensial para menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Masa jabatan dari presiden diatur di dalam Undang-undang, berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial yang mana masa jabatan seorang presiden atau raja adalah tidak terbatas (seumur hidup).
 
Badan legislatif (perwakilan) tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menjatuhkan Presiden, hal ini dikarenalkan dukungan politiknya lemah atau karena tidak efisiennya kinerja pemerintah.

Kemudian jika terjadi suatu pertentangan atau perselisihan antara badan eksekutif dengan legislatif maka yang akan menengahinya atau memutuskannya adalah badan yudikatif.  

Dalam presidensial, badan eksekutif (presiden dan menteri-menterinya) tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan atau parlemen.

Masing-masing memiliki kekuasaan yang bisa dikatakan mempunyai kekuatan yang hampir sama, walaupun sebenarnya eksekutif lebih kuat daripada legislatif, antara keduanya terjadi pemisahan kekuasaan akan tetapi mereka dapat bekerja sama untuk membuat undang-undang.

Bada eksekutif mempunyai kebebasan yang agak luas terhadap badan legislatif. Hal ini mengakibatkan kekuatan dari badan eksekutif lebih besar daripada badan legislatif.

Disamping itu juga para menteri dalam kabinet presidensial ditentukan oleh presiden, presiden mempunyai hak prerogatif atau hak untuk mengankat dan memberhentikan menteri-mentrinya.  

Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif. Masa jabatan yang tetap dalam sistem presidensial, membuat posisi Presiden relatif kuat.

Presiden tidak dapat dijatuhkan karena alasan-alasan politik yang bersifat subyektif, seperti rendahnya dukungan politik terhadap Presiden saat dia menjalankan suatu kebijakan.

Meski demikian tetap  saja ada mekanisme untuk melakukan kontak dengan Presiden. Bahkan presiden dapat diturunkan di tengan masa jabatannya jika melakukan pelanggaran konstitusi.

Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

1. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

Pada SPP (sistem pemerintahan presidensial) presiden tidak hanya sebagai kepala negara seperti pada sistem parlementer, melainkan juga sebagai kepala pemerintahan.

Ini juga yang menjadi salah satu penyebab mengapa pada sistem presidensial ini, eksekutif kedudukannya relatif lebih kuat bila dibandingkan dengan legislatif.  

2. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen

Pada SP Parlementer seorang raja sebagai kepala negara atas saran kepala pemerintahan (perdana menteri & menteri-menteri) dapat membubarkan parlemen (legislatif).

Tetapi pada sistem pemerintahan presidensial ini seorang presiden walaupun sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak dapat membubarkan parlemen (legislatif).  

3. Presiden dibantu oleh para menteri

Pada presidensial ini seorang presiden dibantu oleh para menteri, dan menteri-menteri tersebut langsung dipilih oleh presiden, dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh presiden karena presiden memiliki hak prerogratif.  

4. Perdana menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden

Karena para menteri dipilih oleh presiden, maka mereka juga bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer yang mana perdana menteri dan menteri-menterinya bertanggung jawab kepada parlement.  

5. Masa jabatan presiden dan para menteri terbatas

Maksud dari terbatas, adalah bahwa masa jabatan seorang presiden beserta kabinetnya dibatasi sesuai dengan undang-undang.

Di Indonesia masa jabatan seorang presiden adalah 5 tahun, dan boleh menjabat 5 tahun lagi kalau terpilih dalam pemilu. Kalau pada SP parlementer seorang raja masa jabatannya seumur hidup.  

6. Presiden dipilih oleh rakyat

Di Indonesia dikenal yang namanya pemilu (pemilihan umum) yang salah satunya adalah untuk memilih presiden. Jadi pada sistem pemerintahan presidensial, presiden dipilih oleh rakyat, sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer seorang raja tidak dipilih melainkan berdasarkan keturunan.

Contoh Negara Yang Menggunakan Sistem Pemerintahan Presidensial

Berikut ini adalah beberapa negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial :

  • Afghanistan
  • Angola
  • Argentina
  • Benin
  • Bolivia
  • Brazil
  • Burundi
  • Chili
  • Filipina
  • Kolombia
  • Komoro
  • RepublikKongo
  • KostaRika
  • Siprus
  • RepublikDominika
  • Ekuador
  • ElSalvador
  • Gambia
  • Ghana
  • Guatemala
  • Honduras
  • Indonesia
  • Kenya
  • Liberia
  • Malawi
  • Maladewa
  • Meksiko
  • Myanmar
  • Nikaragua
  • Nigeria
  • Palau
  • Panama
  • Paraguay
  • Seychelles
  • SierraLeone
  • SudanSelatan
  • Sudan
  • Suriname
  • Turkmenistan
  • AmerikaSerikat
  • Uruguay
  • Venezuela
  • Zambia
  • Zimbabwe

Terimakasih sudah membaca artikel berjudul Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial, baca juga artikel yang lain :

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer

Pada sistem presidensial presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintaha. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer seorang raja hanya memegang sebagai kepala negara, dan yang menduduki sebagai kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri.

Perdana menteri bersama menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden seperti pada sistem pemerintahan presidensial, melainkan kepada parlemen. Kalau pada sistem presidensial yang mempunyai hak prerogratif atau mengangkat dan memberhentikan para menteri, parlemen pada Sistem pemerintahan presidensial juga berhak memberhentikan para menteri yaitu melalui mosi tidak percaya.  

Dalam sistem sistem pemerintahan parlementer, eksekkutif parlementer terikat kepada legislatif. Kabinet yang dibentuk merupakan cerminan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendungkungnya.

Sifat ketergantungan yang dimiliki eksekutif terhadap legislatif mungkin antara satu negara dengan negara yang lainnya berbeda-beda. Tetapi pada umumnya dicoba untuk mencapai keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif agar pemerintahan dapat lebih stabil.  

Mula-mula dilakukan pemilihan anggota legislatif melalui pemilu, dan jumlah kursi ditetapkan oleh Undang-undang untuk para pemenang pemilu untuk membentuk pemerintahan pada kabinet parlementer.

Misalnya satu parpol yang memenangkan 2/3 jumlah kursi di parlemen berhak membentuk kabine yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri.  

Pada beberapa negara kebanyakan Sistem Pemerintah Parlementer ini digabung diiringi dengan sistem kepartaian yang multipartai. Dengan demikian kita tidak dapat memberikan contoh banyak mengenai satu partai yang memenangkan mayoritas di parlemen. Contoh adalah Inggris yang merupakan negara dengan sistem pemerintahan parlementer yang dibentuk oleh partai tunggal.  

Dalam banyak kasus tidak terdapat satu partai mayoritas yang menguasai parlemen. Partai politik yang mempunyai jumlah kursi banyak biasa memimpin koalisi dengan satu atau lebih partai lain hingga jumlah total kursi kelompok koalisi tersesbut dapat mencapai jumlah terbanyak (mayoritas) di parlemen.  

Pada sistem parlementer ini kontrol terhadap kekuasan eksekutif dapat dilakukan dengan sangat efektif, karena rakyat melalui parlemen dapat mengontrol kerja di kekuasaan eksekutif. Bila para menteri dan perdana menteri tidak bekerja dengan baik, tidak sesuai dengan kehendak rakyat maka dapat dijatuhkan oleh parlemen setiap saat melalui mosi tidak percaya.  

Dalam sistem pemerintahan ini, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh dua orang yang berbeda, hal ini memiliki keuntungan bahwa kekuasaan eksekutif tidak terpusat pada satu tangan. Perdana menteri dan para menteri sebagai kepala pemerintahan, dan raja sebagai kepala negara yang jabatannya seumur hidup dan tidak dipilih oleh rakyat melainkan turun temurun.

Ciri ciri sistem pemerintahan parlementer 

  1. Presiden atau raja berperan sebagai kepala negara saja, tidak ditambah sebagai kepala pemerintahan seperti pada sistem pemerintahan presidensial.
  2. Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan
  3. Kabinet yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden.
  4. Raja bersifat simbolis
  5. Legislatif lebih kuat daripada eksekutif
  6. Masa jabatan raja seumur hidup, dan diangkat berdasarkan turun temurun
  7. Umumnya sistem multi partai 
  8. Presiden selaku kepala negara atas sara pemerintah (Perdana menteri) dapat membubarkan parlemen
  9. Pembentukan kabinet yang terdiri dari menteri dan perdana menteri dadasarkan pada kekuatan-kekuatan politik yang terdapat pada parlemen. Para anggota kabinet mungkin berasal dari parlemen dan umumnya kekuatan partai politik yang besar mempunyai peluang besar untuk mendudukkan anggotanya sebagai perdana menteri.
  10. Lama masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan meskipun mempunyai masa jabatan dalam waktu tertentu sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh mosi tidak percaya dari parlemen.

Baca juga : Ciri ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

Contoh Negara Yang Menggunakan Sistem Pemerintahan Parlementer

Berikut ini adalah beberapa negara di dunia yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer :

  • The Bahamas
  • Barbados
  • Belize
  • Canada
  • Dominica
  • Grenada
  • Jamaica
  • Saint Kittsand Nevis
  • Saint Lucia
  • Malaysia
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • Cambodia
  • India
  • Iraq
  • Israel
  • Japan
  • Kuwait
  • Kyrgyzstan
  • Lebanon
  • Malaysia
  • Mongolia
  • Nepal
  • Pakistan
  • Singapore
  • Thailand
  • Turkey
  • Albania
  • Austria
  • Belgium
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Italy
  • Kosovo
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Republic of Macedonia
  • Malta
  • Moldova
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Serbia
  • Slowakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom

Sumber : LKS Pkn SMA-SMK-MAK Kelas 12 Semester 1 dan 2

Demikian artikel tentang perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.

Gambar Gravatar
Seorang praktisi Pemasaran, SEO dan Digital Marketing. Suka dengan kata dan cinta dengan karya. Turut memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui beragam artikel pendidikan di kitapunya.net.