Penggolongan dan Asas-asas Hukum Internasional

  • Whatsapp
Pada Kesempatan ini, saya akan membahas tentang penggolongan hukum internasional dan asas-asas hukum internasional, semoga dapat bermanfaat. Langsung saja, ini dia :

1. Penggolongan Hukum Internasional

Dilihat dari persoalan yang di bahas, hukum
internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
  • Hukum perdata internasional, adalah keseluruhan
    peraturan dan asas hukum tentang persoalan-persoalan perdata antara warganegara yang melintasi batas negara.
  • Hukum Publik internasional (hukum antar negara), yaitu hukum tentang persoalan-persoalan yang melintasi batas negara yang bukan
    perdata. Misalnya pengiriman duta, batas wilayah suatu
    negara dan sebagainya.
Selain itu hukum internasional di bedakan
menjadi :

Muat Lebih

  • Hukum internasional umum, adalah hukum yang
    berlaku umum
  • Hukum internasional regional, adalah hukum
    internasiona yang terbatas lingkungan berlakunya pada region (bagian dunia) tertentu.
    Contoh : Hukum internasional Eropa
  • Hukum Internasional khusus adalah hukum
    internasional yang hanya berlakupada negara negara tertentudan terbatas pada
    suatu region. Contoh : Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia

Secara garis besar hukum internasional
dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

  • Hukum tertulis adalah hukum internasional yang
    berupa perjanjian antar negara dalam bentuk tertulis (International Agreement
    In Written Form). Perjanjian ini ditandatangani oleh pemerintah negara yang
    membuat perjanjian. Contoh : Perjanjian “Ceah Timor” tahun 1990 tentang batas
    landas kontinen dan eksplorasi di Celah Timur yang ditandatangani oleh
    Pemerintah Republik Indonesia dan Australia.
  • Hukum tidak tertulis adalah hukum internasional
    antar negara dan subyek hukum lainya dalam bentuk tidak tertulis (Internasional
    Agreement not in Written Form). Hukum tidak tertulis dapat berupa
    perjanjian-perjanjian yang dilakukan secara lisan disertai catatan-catatan
    tertulis atau nota pribadi, dari pejabat negara yang bersangkutan.

2.       Asas-asas Hukum Internasional

Hukum internaional diberlakukan dalam rangka mewujudkan dan memelihara
hubungan dan kerjasama antar negara, sebap ada kecenderungan bahwa negara yang
kuat ingin menanamkan pengaruhnya dan bahkan ada yang ingin menguasai yang
lemah. Oleh sebap  itu diperlukan berlaku
dan terwujudnya asas-asas hukum internasional.
a.      
Asas-asas PBB yang termuat dalam pasal 2 Piagam
PBB, yaitu :
1)     
Setiap anggota mempunyai persamaan kedaulatan
2)     Setiap anggota harus memenuhi kewajiban yang tercantum
dalam piagam PBB
3)    Setiap anggota akan menyelesaikan persengketaan
internasional dengan jalan damai
4)    Setiap anggota mencegah tindakan ancaman atau
kekerasan terhadap negara lain dalam menjalani hubungan internasional
5) Setiap anggota akan berperan aktif dalam
membantu program PBB sesuai dengan piagam PBB
6)   PBB 
menjamin negara yang bukan anggota PBB bertindak selaras dengan asas
asas PBB.
7)     
PBB tidak dibenarkan ikut campur tangan urusan
dalam negeri anggotanya.
b.     
Asas Berlakunya Hukum Internasioanal
Berlakunya hukum internasional dalam rangka mengatur hubunganinternasional harus berdasarkan pada asas-asas berikut:
1)   Asas Teritorial. Asas ini didasarkan pada
kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum
bagi semua orang-orang dari semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi terhadap
semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlakunya hukum
asing (internasional) sepenuhnya.
2)     
Asas kebangsaan. Asas ini didasarkan pada
kekuasaan negara terhadap warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga
negara di manapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum negaranya. Asas ini mempunyai
kekuatan exteritorial. Artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga
bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing.
3)     
Asas kepentingan umum. Asas ini didasarkan pada
wewenang negara untk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan
bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua
keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak
terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.
Ketiga asas diatas harus diperhatikan oleh setiap negara yang membangun
hubungan internasional, supaya hubungan tersebut dapat memberikan keuntungan
bagi semua pihak serta tujuan dari hubungan tersebut dapat tercapai. Apabila
ketiga asas tersebt tidak diperhatikan, maka akan timbul kekacauan hukum daam
hubungan internasional. Oleh karena itu antara satu negara dengan negara lain
harus  menciptakan hubungan yang teratur
dan tertib yang berdasarkan kepada ketentuan hukum internasional.
Keduduakan perjanjian internasional dianggap sangat penting, karena :
1)     
Perjanjian internasional lebih menjamin
kepastian hukum  sebab perjanjian
internasional diadakan secara tertulis.
2)     
Perjanjian internasional mengatur masalah-masalah
kepentingan bersama di antara para subjek hukum internasional.
Dari dua alasan tersebut, suatu perjanjian internasional yang dibuat
secara sepihak karena ada unsur paksaan dianggap tidak sah dan batal demi
hukum. Oleh karena itu dalam membuat suatu perjanjian internasional harus
diperhatikan asas-asas berikut:
1)   Pacta Sunt Servada, yaitu asas yang menyatakan
bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang
mengadakannya.
2) Egality Rights, yaitu asas yang menyatakan bahwa
pihak yang saling mengadakan hubungan atau perjanjian internasional mempunyai
kedudukan yang sama.
3) Reciprositas, yaitu asas yang menyatakan bhwa
tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibahas setimpal, baik
tindakan yang bersifat negatif maupun positif.
4)   Bonafides, yaitu asas yang menyatakan bahwa
perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh itikad baik dari kedua belah
pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
5)  Courtesy, yaitu asas saling menghormati dan
saling menjaga kehormatan negara.
6)     
Rebus sig Stantibus, yaitu asas yang dapat
digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan
perjanjian itu.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *