PENGERTIAN NEGARA: Tujuan, Sifat, Fungsi, Unsur dan Bentuk Negara

Diposting pada 418 views

PENGERTIAN NEGARA : Tujuan, Sifat, Fungsi dan Bentuk-Bentuk Negara – Jika sebuah pengelompokan manusia akibat kesamaan nasib dan tujuan disebut sebagai bangsa, lalu apa yang dimaksud dengan negara? Apakah pengertiannya sama?

Lalu dibuatnya negara itu tujuannya apa? Fungsinya apa? Apakah ada berbagai macam bentuk-bentuk negara? Itulah yang akan kita bahas dalam artikel ini.  

Sebelumnya mungkin kalian sudah begitu familier dengan kata “negara”, itu lhoo negara Malaysia, negara Amerika Serikat, Jepang, Australia, Brazil, Spanyol, Argentina, Inggris, Portugal. Emm, itu nama negara atau Piala Dunia? Memang negara menjadi sebuah identitas dari sebuah rakyat yang menduduki suatu wilayah tertentu, termasuk dalam Piala Dunia yang diikuti oleh berbagai negara-negara maju dengan klub sepak bola terbaiknya.  

Istilah negara biasanya dikaitkan dengan sebuah wilayah yang memiliki batas-batas tertentu, di dalam wilayah tersebut terdapat rakyat dan pemerintah yang mengaturnya.

Untuk dapat disebut sebagai negara, maka negara-negara di dunia juga harus mengakui keberadaan negara tersebut. Terkait hal itu, akan kita pelajari dalam Unsur-Unsur Negara yang terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain.    

Masih bingung? Biar tidak bingung lagi, berikut ini kitapunya.net jelaskan tentang pengertian negara, tujuan negara, sifat negara, fungsi negara dan bentuk-bentuk negara.

Pengertian Negara

Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia dikaruniai berbagai potensi dasar seperti akal, rasa, karsa (kemauan/nafsu) serta bermacam-macam hak asasi dan lain sebagainya.

Manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia harus hidup dengan saling membantu dan tolong menolong. Manusia yang saling bekerja sama akan menciptakan sesuatu yang lebih besar dan berguna bagi pribadi masing-masing.

Maka dari itulah seorang manusia selain sebagai makhluk individu juga harus menjalankan perannya sebagai makluk sosial yaitu dengan cara bersilaturahmi dan hidup bekerja sama di dalam masyarakat.  

Kodrat sebagai makhluk sosial oleh Aristoteles disebut dengan “zoon politicon” yang mempunyai pengertian makhluk yang dalam dirinya selalu muncul dorongan yang begitu kuat berupa keinginan untuk saling bertemu, bergaul dan hidup secara berkelompok dengan orang lain di dalam suatu masyarakat.  

Dimulai dengan menciptakan suatu keluarga yang merupakan kelompok masyarakat terkecil, hingga kelompok masyarakat terbesar yang kita sebut dengan “bangsa”. Masyarakat di dalam suatu bangsa inilah yang membentuk suatu kesepakatan untuk membuat sebuah rumah yang bernama “negara”.  

1. Pengertian Negara Secara Umum

Dalam bahasa Jerman dan Belanda istilah negara yaitu staat. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu state kemudian dalam bahasa Perancis disebut dengan etat yang terakhir dalam bahasa Latin adalah statum.  

Oleh Marcus Tullis Ciciro, statum ini dimaknai sebagai sebuah kedudukan yang berhubungan dengan persekutuan orang banyak.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Prof. Mr. L.J. van Apeldoorn, melalui buku ciptanaanya yang berjudu “Inleiding tot de Studie van Het Nederlandsche Recht” negara dimaknai dengan sebuah penguasa, negara merupakan sekumpulan orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi kepada rakyatnya yang berada pada suatu daerah tertentu.   

Berdasarkan istilah yang saya sebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu organisasi/kelompok tertinggi di antara kelompok masyarakat yang lainnya yang memiliki tujuan, dan berada di suatu wilayah serta memiliki pemerintah yang berdaulat.

Negara adalah Suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak/tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Kelompok masyarakat tersebut memiliki rasa senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan hidup bersama-sama di dalam suatu wilayah yang ada batas-batasnya, membentuk organisasi masyarakat dan memiliki pemerintahan yang sah untuk mengatur warga atau masyarakatnya.

2. Pengertian Negara Secara Etimologis

Dari bahasa sansekerta istilah negara berasal dari kata “nagari” atau “nagara” yang mempunyai arti “kota”.

Kemudian secara etimologis, terjemahan dari istilah “negara” bisa berasal dari berbagai macam bahasa.

Kita mulai dari bahasa Jerman “staat”, kemudian Inggris “state”, Perancis “etat”, Latin “status/statum” dan Italia “Lo stato”, yang mempunyai arti suatu kondisi yang memiliki sifat tegak dan juga tetap.

Kata negara memiliki dua arti, yaitu sebagai masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Dan yang kedua, negara merupakan lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, termasuk yang menata dan menguasai wilayah tersebut.

Dalam ilmu politik, negara berarti agency atau alat dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menertibkan masyarakat dalam wilayah tersebut.

Pada kesempata kali ini, kita akan membahas mengenai definisi negara menurut para tokoh-tokoh terkenal dari seluruh dunia. Dimana menurut para ahli, istilah negara memiliki sudut pandang yang beragam.

Namun, keragaman sudut pandang tersebut tentu akan memperluas wawasan kita mengenai negara.

3. Pengertian Negara Menurut Para Ahli

Berikut ini merupakan pendapat beberapa ahli tentang pengertian negara :

a. Kranenburg

Menurut Kranenburg pengertian dari negara yaitu suatu bentuk organisasi yang ada karena keinginan dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.  

b. J.H.A. Logemen

J.H.A Logememen yang merupakan seorang ahli ketatanegaraan abad -20 mengatakan bahwa negara adalah sebuah oraganisasi kemasyarakatan yang bertujuan dan dengan kekuasannya mengatur dan mengurus suatu masyarakat tertentu.

c. Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau

Menurut ke-tiga ahli ini negara yaitu suatu organisasi yang merupakan hasil dari suatu perjanjian di masyarakat.  

d. Max Weber

Menurut Max Weber pengertian negara adalah suatu masyarakat di dalam suatu wilayah yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik yang sah.  

e. Karl Marx

Menurut ahli Karl Marx pengertian dari negara yaitu suatu bentuk kekuasaan bagi manusia (penguasa) yang digunakan untuk menindas orang lain.  

f. Robert M.Mac Iver

Pengertian negara menurut Rober adalah suatu asosiasi yang mengadakan penertiban di dalam masyarakan di wilayahnya dengan berdasar kepada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang diberikan kekuasaan yang bersifat memaksa.  

g, Prof. R. Djokosoetono

Pengertian negara menurut Prof. R. Djokoseotono negara adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.  

h. Harold J. Laski

Menurut Harold definisi dari negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang sifatnya memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompo yang merupakan bagian dari masyarakat itu.  

i. A.G. Pinggodigdo

Pengertian negara menurut A.G. Pringgodigdo adalah suatu organisasi kemanusiaan yang mana haru memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu yaitu pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu sehingga bisa disebut dengan suatu nation (bangsa).  

j. Prof. Mr. Soenarto

Menurut Prof Mr. Soenarto pengertian dari negara yaitu organisasi masyarakat yang memiliki suatu daerah dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan.  

k. Prof. Mirriam Budiarjo

Pengertian negara menurut Prof. Mirriam Budiarjo adalah suatu daerah territorial yang mana rakyar di daerah tersebut diperintah oleh beberapa pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan  malalui pengawasan monopolistis dan kekuasaan yang sah.

l. Aristoteles (384 – 322 M)

Siapa yang tidak tahu seorang ahli yang satu ini, namanya sering disebut ketika mempelajari tentang negara dan hukum. Yaa, beliau adalah ahli negara dan hukum yang berasal dai Yunani.

Menurut Aristoteles negara adalah kekuasaan masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencapai kebaikan tertinggi bagi umat manusia.

Sumber : G.S. Diponalo, Ilmu Negara, Jilid 1, (Jakarta:Balai Pustaka, 1975. 23).

m. Marsilius (1280 – 1317)

Seorang ahli dari abad pertengahan, Marsilius memandang bahwa negara adalah sebuah badan yang memiliki dasar-dasar hidup dan tujuan tertinggi yaitu untuk menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian.

n. Mac. Ivar

Menurut Mac. Ivar negara dirumuskan sebagai sebuah asosiasi penyelenggara penertiban di dalam suatu masyarakat di wilayah tertentu berdasarkan pada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah dengan tujuan untuk memberikan kekuasaan yang memaksa.

o. H.J Laski

H.J Laski adalah seorang ahli negara dan hukum pada zaman berkembangnya kekuatan abad ke-20. Menurut beliau, negara diartikan sebagai kumpulan masyarakat yang diiintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung dari individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

Sekumpulan masyarakat yang merupakan negara tersebut harus diatati oleh individu di dalam wilayah kekuasaan tersebut, negara juga memiliki wewenang yang memiliki sifat memaksa dan mengikat.

Fungsi Negara

Tidak hanya pengertian negara dan tujuan negara yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi fungsi negara juga banyak para ahli yang berpendapat tentang hal ini.

Setiap negara pasti memiliki tujuan, dan tujuan itu pasti mengarah kearah yang lebih baik. Selain tujuan negara pasti juga memiliki fungsi.

Pada kesempatan ini kami dari blog yang membahas secara khusus tentang negara, akan share lagi artikel yang berkaitan dengan tema fungsi negara.  

Fungsi Negara Menurut Para Ahli

Untuk menjalankan atau mewujudkan tujuan negara yang telah dibuat, maka negara tersebut harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Berikut ini para ahli telah mengemukakan pendapatnya tentang fungsi negara.  

1. John Locke

John Locke mengemukakan bahwa fungsi negara dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu :

  • Fungsi negara untuk membuat/menciptakan peraturan (Legislatif)
  • Fungsi negara untuk melaksanakan peraturan yang telah dibuat (Eksekutif)
  • Fungsi negara yang ketiga adalah untuk mengurusi urusan luar negeri, perang serta damai. (Federatif)

2. Monstequieu

Menurut Monstequieu fungsi negara dibagi menjadi tiga buah kekuasaan yang saling terpisah (teori Trias Political = teori tentang pemisahan kekuasaan), yaitu :

  • Fungsi negara berupa kekuasaan untuk membuat undang-undang (Legislatif)
  • Fungsi negara berupa kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat (Eksekutif)
  • Fungsi negara berupa kekuasan untuk mengadili pelanggar undang-undang (kehakiman)

 3. Van Vallenhoven

Berbeda dengan fungsi negara menurut john locke dan monstequieu, menurut Van Vallenhoven ini dibagi menjadi empat (4) bagian yang disebut dengan teori Catur Praja :

  • Fungsi pertama negara untuk membuat peraturan (Regeling)
  • Fungsi kedua negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Bestuur)
  • Fungsi ketiga negara untuk mengadili/kehakiman (Rechtpraak)
  • Fungsi keempat negara untuk ketertiban dan keamanan (Politie)

4. Goodnow

Bila yang lainnya membagi menjadi 3 atau empat bagian, menurut Goodnow ini fungsi negara hanya dibagi menjadi dua (teori Dwi Praja), yaitu :

  • Fungsi negara untuk membuat kebijakan, peraturan dan tujuan negara (Policy Making)
  • Fungsi negara untuk melaksanakan kebijakan dan peraturan, agar tujuan tersebut tercapai (Policy Executing)

5. Charles E. Merriam

Fungsi negara menurut Charles E. Merriam dapat dibagi menjadi lima yaitu:

  • Keamanan ekstern (Pertahanan)
  • Ketertiban intern (Kepolisian)
  • Keadilan (Yudikatif/Rechtspraak)
  • Kesejahteraan umum (Kemakmuran)
  • Kebebasan (Jaminan HAM)

6. Jacobsen dan Lipman

Menurut dua ahli ini fungsi negara dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

  • Fungsi Essensial atau pokok yang terdiri dari pemeliharaan angkatan perang, kepolisian, pengadilan, hubungan luar negeri, sistem pajak dll.
  • Fungsi Jasa, terdiri dari pemeliharaan fakir miskin, pembangunan jalan dll.
  • Fungsi Perniagaan, terdiri dari jaminan sosial, pencegahan pengagguran, perlindungan deposito dll.

7. Miriam Budiarjo

Miriam Budiarjo berpendapat dan mempunyai kesimpulan bahwa setiap negara harus menyelenggarakan empat fungsi miimal yang mutlak diperlukan, yaitu :

  • Fungsi negara yang pertama untuk melaksanakan penertiban
  • Fungsi negara yang kedua untuk mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
  • Fungsi negara yang ketiga untuk pertahanan
  • Fungsi negara yang keempat untuk menegakkan keadilan

Tujuan Dibentuknya Negara

Negara merupakan suatu kumpulan manusia yang menduduki suatu wilayah, yang didalamnya terdapat rakyat dan ada suatu pemerintahan yang berdaulat serta diakuai oleh negara-negara yang lain.

Setiap negara pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, termasuk juga negara kita ini. Tujuan negara Indonesia sudah tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Namun sekarang bukan membahas tujuan negara Indonesia, melainkan tujuan negara secara umum.

Ketika suatu bangsa memutuskan untuk mendirikan sebuah negara, pastinya memiliki beberapa tujuan yang ingin di raih untuk menciptakan kebaikan bersama. Dan berikut ini meruapakan pendapat para tokoh mengenai tujuan dibentuknya negara.

1. Shang Yang

Ia adalah seorang mentri di Tiongkok, China. Tujuan negara yang dikemukakan oleh Shang Yang adalah untuk membentuk sebuah kekuasaan. Teori ini dikenal dengan istilah negara kekuasaan.

Ketika membentuk sebuah kekuasaan dalam negara, harus ada perbedaan yang tajam antara negara dengan rakyat.

Maka dari itu jika ingin membentuk negara yang benar-benar kuat dan berkuasa secara mutlak, rakyat harus dibuat selemah mungkin, sehingga apabbila rakyat menentang penguasa dalam negara tersebut segera dapat diatasi dengan cepat dan mudah.   

2. Nicolio Machiavelli

Nicolio Machiavelli berpendapat bahwa tujuan negara dibentuk adaah untuk mendapatkan kekuasaan dan menjalankan kekuasan itu di dalam negara tersebut. Nicolio juga menambahwak bahwa selain tujuan tersebut juga ada tujuan yang tersembunyi yaaitu untuk kepentingan kehormatan serta kebahagian suatu bangsa.  

3. Dante Alleghieri

Berbeda dengan pendapat Nicolio, menurut Dante Alleghieri negara dibentuk dengan tujuan untuk menyatukan seluruh negara yang ada di dunia ini di bawah kekuasaan seorang raja yang dipercaya dapat memberikan kesempurnaan hidup kerohanian pada semua umat manusia di dunia ini.

Dante berpendapat demikian dengan alasan yang sangat kuat, ia beralasan apabila jumlah raja yang berkuasa lebih dari satu maka dunia ini sulit akan damai dan aman, karena pasti akan terjadi permusuhan, peperangan antar raja yang merugikan masing-masing negara.  

4. Immanuel Kant

Menurut Immanual Kant salah satu tujuan negara adalah untuk menciptakan dan mempertahankan hukum yang bisa juga diartikan untuk membentuk sebuah negara hukum. Ia berpendapat bahwa dengan negara hukum akan membuatu terjaminnya kesamaan kedudukan dalam hukum dan hak-hak warga negara terpenuhi.

Dalam suatu negara hukum penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri karena baik penguasa maupun rakyatnya harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara tersebut.

5. Menurut Muhlisin (2005)

Secara umum tujuan negara dapat di kelompokkan menjadi tiga hal yaitu:
a. Tujuan negara adalah untuk memperluas kekuasaan,
b. Tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan ketertiban umum.
c. Tujuan negara adalah untuk mencapai kesejahteraan umum.

6. Thomas Aquinas dan St. Agustinus

Menurut Thomas Aqinas dan St. Agustinus tujuan dibentuknya suatu negara adalah bertujuan untuk menciptakan penghidupan dan kehidupan aman tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan Yang Maha Esa.

7. Charles E. Merriam

Tujuan negara menurut Charles E. Merriam ini ada 5 hal, yaitu :

a) Keamanan ekstern (eksternal security)
b) Pemeliharaan ketertiban intern (maintenance of internal order)
c) Fungsi keadilan (justice)
d) Kesejahteraan (welfare)
e) Kebebasan (freedom  

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dua bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, panitia sembilan telah berhasil menyusun rancangan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada tanggal 22 Juni 1945. Rancangan piagam jakarta ini kemudian oleh PPK disahkan menjadi Pembukaan UUD 1945 setelah dilakukan perubahan seperlunya.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat buah alinea, yang mana pada alinea ke-4 terdapat tujuan negara Republik Indonesia yaitu :

  • Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  • Memajukan kesejahteraan umum
  • Mencerdaskan kehidupan bangsa
  • Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya oleh Prof. Muh. Yamin tujuan negara RI diatas dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan nasional yaitu butir 1 – 3. Dan tujuan negara internasional yaitu butir 4. 

Sifat-sifat Negara

a. Sifat negara memaksa

Sifat negara paling awal ini adalah memaksa. Sifat ini harus dimiliki oleh setiap negara, tujuannya adalah agar peraturan yang telah dibuat dan disepakati dapat ditaati oleh rakyat sehingga keamanan dan ketertiban dari rakyat terjaga dengan baik selain itu juga timbulnya anarkhi dapat dicegah.

Sarana yang digunakan antara lain adalah tentara, jaksam polisi dan hakim.

b. Sifat negara mencakup semua

Sifat negara yang satu ini sangat dibutuhkan oleh setiap negara, tujuannya tidak lain adalah supaya semua peraturan perundangundangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh suatu negara, peraturan tersebut berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

c. Sifat negara monopoli

Sifat negara yang ketiga adalah monopoli, sifat negara ini berhubungan dengan kewenangan penguasa negara untuk menentukan arah serta tujuan yang ingin dicapai bersama suatu negara. Dimana cara untuk mencapai tujuan tersebut, biasanya ditetapkan dan dimonopoli oleh suatu negara. 

Kalau sudah mengetahui tentang pengertian negara, bisa lanjut dengan materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur suatu negara. Sesuatu dapat dikatakan sebagai negara apabila mempunyai unsur-unsur negara (unsur konstitutif) berikut :

Baca selanjutnya : Sifat-sifat negara

Unsur-unsur Negara

Terbentuknya suatu negara harus memenuhi tiga syarat mutlak dibawah ini yang merupakan unsur-unsur (unsur konstitutif) suatu negara.

1. Wilayah (Daerah Kekuaasaan)

Suatu yang disebut dengan negara harus memiliki unsur ini, yaitu wilayah. Wilayah adalah seluruh tempat baik berupa daratan, lautan, dan juga udara yang ada diatasnya yang memiliki batas-batas tertentu. Suatu negara batas-batas wilayahnya dapat ditentukan dengan cara :

  • Yang pertama adalah batas alam, batas wilayah suatu negara yang berupa alam adalah danau, gunung, sungai, selat, laut.
  • Batas buatan, batas wilayah suatu negara yang berupa batas buatan adalah tembok/pagar, jalan raya. Sebagai contohnya adalah tembok cina.
  • Batas astronomi, berbeda dengan batas alam dan batas buatan, batas astronomi ini berupa garis lintang dan garis bujur. Sebagai contoh batas astronomi negara kita “Indonesia” yaitu 6 derajat LU – 11 derajat LS dan 95 derajat – 141 derajat BT.
  • Batas perjanjian, batas wilayah ini dapat berupa konvensi, traktat, misalnya konvensi hukum laut internasionel.

2. Rakyat atau Penduduk

Unsur unsur terbentuknya suatu negara yang ke dua adalah rakyat atau penduduk. Pengertian rakyat yang merupakan unsur unsur negara adalah kumpulan orang yang distukan oleh rasa persamaan yang secara bersama-sama berada/mendiami di suatu wilayah tertentu.

Sedangkan pengertian penduduk adalah semua orang yang berkedudukan, bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara. Orang yang berada dalam wilayah suatu negara hanya sementara (tidak menetap) maka disebut dengan bukan penduduk. Contoh orang yang bukan penduduk seperti wisatawan asing, tamu negara,. Penduduk terdiri dari warga negara dan bukan warga negara.

Pengertian warga negara adalah penduduk yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Warga negara terdiri dari warga negara asli dan warga negara keturunan asing.

Berbeda dengan warga negara, kalau pengertian dari bukan warga negara adalah seseorang yang tidak memiliki ikatan hukum dengan negara tersebut, disebut juga dengan warga negara asing (WNA).

3. Pemerintah yang berdaulat

Syarat mutlak terbentuknya suatu negara yang merupakan unsur negara yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat ini memiliki pengertian yaitu suatu pemerintah yang memiliki suatu kedaulatan/kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara-negara secara penuh, yang mana kedaulatan ini ada dua macam yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulan ke luar. Pengertian “pemerintah” dapat dibedakan menjadi dua macam :

  • Dalam arti luas pengertian pemerintah yaitu meliputi seluruh lembaga0lembaga negara dan kekuasaan yang ada yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.
  • Sementara dalam arti yang sempit pengertian pemerintah adalah meliputi kekuasaan eksekutifnya saja, baik di tingkat daerah maupun pusat. Yang merupakan pemerintah daerah seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Sedangkan yang termasuk pemerintah pusat adalah Presiden, Wakil Presiden dan Para Mentri (kabinet).

Ketiga unsur-unsur negara diatas merupakan unsur yang mutlak harus ada pada suatu negara atau disebut dengan unsur konstitutif. Ada tambahan lagi satu unsur yang merupakan unsur deklaratif, yaitu adanya pengakuan dari negara lain.

4. Pengakuan dari Negara Lain (Unsur deklaratif)

Pengakuan dari negara lain ini diperlukan untuk menjamin berlangsungkan kerjasama internasional dengan negara lain, ada dua jenis pengakuan dari negara lain yang ada yaitu :

  • Pengakuan secara de facto, yang mempunyai arti pengakuan dari negara lain yang berdasarkan pada fakta berdirinya suatu negara telah memenuhi persyaratan.
  • Pengakuan secara de yure, yang memiliki artik sebagai pengakuan secara yuridis formal berdasarkan hukum internasional.

Pengakuan de facto biasanya merupakan awal dari pengakuan dari negara lain secara de yure. Sebagai contohnya : Negara Inggris mengakui pemerintah Uni Soviet secara de facto dan de yure tidak bersamaan, secara de facto pada tanggal 16 Maret 1921 dan secara de yure baru tanggal 1 Februari 1924.

Bentuk-bentuk Negara

1. Negara Kesatuan

Pengertian dari negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang bersusun tunggal, dimana di dalam negara tersebut hanya terdapat satu buah negara, tidak ada negara di dalam negara. Negara dengan kesatuan mempuyai beberapa ciri-ciri yang akan saya sebutkan dibawah ini :

a) Memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah. 
b) Memiliki satu konstitusi (UUD) yang berlaku di seluruh wilayah negara.
c) Memiliki satu kepala negara untuk seluruh rakyat.
d) Memiliki satu lembaga perwakilan
e) Memiliki satu kabinet/dewan mentri Dalam negara kesatuan ini terdapat dua macam sistem, yaitu sistem sentralisasi dan juga sistem desentralisasi.

Salah satu contoh negara kesatuan adalah negara kita sendiri yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contoh negara kesatuan :

  • Afghanistan
  • Albania
  • Algeria
  • Angola
  • Antigua dan Barbuda
  • Armenia
  • Aruba
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Belarus
  • Belize
  • Benin
  • Bhutan
  • Bolivia
  • Botswana
  • Brunei
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Kamboja
  • Kamerun
  • Cape Verde
  • Republik Afrika Tengah
  • Chad
  • Chili
  • Republik Rakyat Tiongkok
  • Kolombia
  • Republik Kongo
  • Kosta Rika
  • Pantai Gading
  • Kroasia
  • Kuba
  • Curaçao
  • Siprus
  • Republik Czech
  • Denmark
  • Djibouti
  • Dominika
  • Republik Dominika
  • Kongo
  • Timor Leste
  • Ekuador
  • Mesir
  • El Salvador
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Estonia
  • Fiji
  • Finlandia
  • Perancis
  • Gabon
  • Georgia
  •  Ghana
  • Yunani
  • Grenada
  • Guatemala
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Guyana
  • Haiti
  • Honduras
  • Hungaria
  • Islandia
  • Indonesia
  • Iran
  • Irlandia
  • Israel
  • Italia
  • Jamaika
  • Jepang
  • Jordan
  • Kazakhstan
  • Kenya
  • Kiribati
  • Kuwait
  • Kirgizstan
  • Laos
  • Latvia
  • Lebanon
  •  Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Makedonia
  • Madagaskar
  • Malawi
  • Maladewa
  • Mali
  • Malta
  • Kepulauan Marshall
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Moldova
  • Monako
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Moroko
  • Mozambik
  • Myanmar
  • Namibia
  • Nauru
  • Belanda
  • Selandia Baru
  • Nikaragua
  • Niger
  • Korea Utara
  • Norwegia
  • Oman
  • Palau
  • Panama
  • Papua Nugini
  • Paraguay
  • Peru
  • Filipina
  • Poland
  • Portugal
  • Qatar
  • Romania
  • Rwanda
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent dan Grenadines
  • Samoa
  • San Marino
  • Sao Tome dan Principe
  • Arab Saudi
  • Senegal
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapura
  • Sint Maarten
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Kepulauan Solomon
  • Afrika Selatan
  • Korea Selatan
  • Spanyol
  • Sri Lanka
  • Suriname
  • Swaziland
  • Swedia
  • Suriah
  • Republik Tiongkok (Taiwan)
  • Tajikistan
  • Tanzania
  • Thailand
  • Gambia
  • Togo
  • Tonga
  • Trinidad dan Tobago
  • Tunisia
  • Turkey
  • Turkmenistan
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Ukraine
  • Britania Raya
  • Uruguay
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Vatikan
  • Vietnam
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabwe

2. Negara Serikat (Federasi)

Bentuk negara yang kedua adalah negara serikat. Pengertian dari negara serikat adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan mempunyai satu buah pemerintah federasi yang mana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut.

Negara bagian pada negara yang berbentuk serikat tidak memegang kedaulatan negara, sebab yang memegang adalah pemerintah federal. Negara bagian masih mempunyai kedaulatan ke dalam untuk mengatur/mengurus rumah tangga daerah sendiri.

Kemudian yang berkaitan dengan keuangan, keamanan, dan peradilan biasanya diurus oleh pemerintah federal.  Amerika Serikat, Kanada dan Australia adalah contoh negara serikat (federasi).

  • Amerika serikat
  • Brazilia
  • India
  • Jerman
  • Komoro
  • Malaysia
  • Nigeria
  • Tanzania
  • Meksiko

3. Perserikatan Negara (Konfederasi)

Pada hakikatnya, konfederasi atau perserikatan negara bukanlah merupakan negara itu sendiri, melainkan suatu gabungan dari negara-negara yang sudah merdeka. Masing-masing negara memiliki kedaulatan secara penuh.

Dan biasanya perserikatan/konfederasi ini dibentuk dengan tujuan tertentu, misalnya untuk membentuk pertahanan bersama, atau utuk urusan politik luar negeri.

4. Uni

Berbeda dengan konfederasi kalau pengertian dari uni adalah suatu gabungan dari berbagai negara yang memiliki satu kepala negara untuk semua negara yang tergabung dalam uni. Uni terdapat dua macam, yaitu uni riil dan uni personal.

5. Dominion

Kemudian bentuk negara yang selanjutnya adalah Domonion. Pengertiannya adalah suatu bentuk negara yang secara khusus terjadi didalam sejarah ketatanegaraan.

Negara inggris merupakan gabungan dari negara-negara merdeka bekas jajahan Negara Inggris pada masa lalu, tetapi tetap mengikatkan diri dalam lingkungan kerajaan Inggris.

6. Koloni atau negara jajahan

Pengertian dari negara koloni adalah suatu negara yang berada dalam kekuasaan atau jajahan negara lain dan belum merdeka.

7. Protektorat

Pengertian dari protektorat yaitu suatu negara yang berada di bawah perlindungan negara yang lain, dimana negara tersebut dianggap lebih kuat sehingga dijadikan sebagai tempat perlindungan.

8. Mandat

Pengertian dari mandat adalah suatu negara bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II yang kemudian diatur oleh pemerintah perwalian dengan pengawasan Komisi Mandat Liga Bangsa-Bangsa.

9. Trust

Bentuk negara selanjutnya adalah trust. Pengertian dari trust ini adalah suatu negara yang mana pemerintahannya diawasi Dewan Perwalian (Trusteeship Council) PBB.

Seorang praktisi Pemasaran, SEO dan Digital Marketing. Suka dengan kata dan cinta dengan karya. Turut memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui beragam artikel pendidikan di kitapunya.net.