partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

Diposting pada 941 views

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat diwujudkan dalam tahapan proses perumusan kebijakan. Dan berikut ini bentuk-bentuk pastisipasi masyaraat tersebut.  

1. Partisipasi dalam Tahap pengidentifikasian dan pengagendaan masalah

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara menyampaikan/menyalurkan aspirasi atau kebutuhan dan juga masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat kepada pemerintah.

Mereka juga bisa menyampaikan opini atau masukan tentang masalah tersebut. Penyampaian masalah maupun cara pemecahannya bisa disampaikan langsung melalui media massa atau pada saat kunjungan pejabat pemerintah ataupun anggota.  

2. Partisipasi dalam Tahap perumusan (formulasi) rancangan kebijakan

Pada tahap ini, masyarakat dapat memberikan opini, masukan, maupun mengkritik rancangan kebijakan tersebut apabila masih belum memadai untuk menyelesaikan masalah mereka.  

3. Partisipasi dalam Tahap pelaksanaan kebijakan

Partisipasi masyarakat dapat ditunjukan dengan mendukung dan melaksanakan kebijakan dengan konsekuensi dan sepenuh hati. Sikap proaktif masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan sangan diharapkan agar masalah yang dihadapi dapat segera terselesaikan. Tanpa dukungan masyarakat, kebijakan publik yang baik pun tidak akan mampu menyelesaikan masalah.  

Patisipasi masyarakat akan bermanfaat untuk membentuk perilaku atau budaya demokrasi, memberi pelajaran membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, membentuk manusia yang bermoral dan berakhlak mulia, membentuk masyarakat madani, yaitu masayarakat yang memiliki sukarela, tidak menggantungkan diri kepada orang lain sera mengembangkan diri untuk memperbaiki keadaan.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintah Daerah

Kita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya mendukung suksesnya pembangunan di daerah yang kita tempati. Di samping itu juga sebagai warga negara yang aktif kita harus selalu tanggap dengan segala kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal itu dimaksudkan untuk :

  1. Agar kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Agar pemerintah di daerah sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
  3. Agar pemerintah di daerah selalu berpihak kepada kepentingan umum (rakyat) bukan kepentingan partai ataupun kepentingan pribadi.

Dukungan warga negara terhadap pemerintahan di daerah dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang positif, yaitu sebagai berikut :

  1. Selalu mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah
  2. Melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat
  3. Merawat lingkungan dan tidak merusak atau mencemari lingkungan hidup
  4. Rutin membayar pajak kendaraan bermotor
  5. Menyampaikan aspirasi dengan cara santun kepada pemerintah daerah setempat

Usul, saran atau pendapat masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik di daerah dapat disampaikan kepada DPRD melalui temu wicara dengan anggota dewan, menyampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah atau DPRD, menulis di media massa seperti surat kabar, media sosial, dan lain sebagainya.  

Partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik terutama di daerah akan memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat daerah.  

Berikut ini dampak positif partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik di daerah :

  1. Adanya perubahan tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, dan juga peningkatan kelembagaan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
  2. Terbentuk dan berperannya forum stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kebijakan publik) di daerah dalam rangka penyampaian aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
  3. Berkembangnya kehidupan demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
  4. Pengelolaan keuangan daerah lebih transparan sejak awal pembahasan. Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
  5. Adanya perubahan pola pikir dan perilaku aparat pemerintah dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik dan transparan
  6. Terbukanya ruang bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial.

Faktor Penyebab Tidak Aktifnya Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

Tidak aktifnya masayarakat dalam kebijakan publik dikarenakan adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal, yaitu sebagai berikut :  

1. Faktor internal penyebab tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

  • Masyarakat masih terbiasa pada pola lama, yaitu peraturan-peraturan tanpa partisipasi warga. Warga tinggal menerima dan melaksanakan saja.
  • Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi
  • Masyarakat tidak tahu prosedur partisipasi
  • Rendahnya sanksi hukum di kalangan masyarakat
  • Rendahnya sanksi hukum kepada pelanggar kebijakan publik

2. Faktor eksternal penyebab tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

  • Tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
  • Masih adanya anggapan sentralistik yang tidak sesuai dengan otonomi daerah
  • Adanya anggapan bahwa partisipasi masyarakat akan memperlambat pembuatan kebijakan publik
  • Kebijakan publik yang dibuat kadang-kadang belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung
  • Kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui masyarakat
  • Hukum belum ditegakkan secara adil
  • Tidak memihak kepentingan rakyat

Dampak negatif tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

Berikut ini adalah dampak negatif yang bisa terjadi ketika masyarakat pasif :

  • Rendahnya efektifitas kebijakan publik
  • Tidak memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh
  • Menyebabkan rendahnya kualitas kebijakan yang dihasilkan
  • Tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat
  • Tidak sejalan/bertentangan nilai-nilai budaya masyarakat
  • Timbulnya gejolak dalam masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, terhambatnya pelaksanaan pembangunan nasional, semakin tertinggal dari bangsa lain
  • Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat sangat tinggi.

Baca halaman sebelumnya : Proses Perumusan kebijakan publik

Gambar Gravatar
Seorang praktisi Pemasaran, SEO dan Digital Marketing. Suka dengan kata dan cinta dengan karya. Turut memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui beragam artikel pendidikan di kitapunya.net.