Nilai Instrumental Pancasila dan Contohnya Dalam UUD 1945

  • Whatsapp
Maksud Nilai Instrumental Pancasila dan Contohnya – Pancasila adalah dasar negara yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara.
Selain pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai sistem nilai yang mengandung serangkaian nilai yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Kelima nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini merupakan satu kesatuan utuh.
Kelima nilai ini bersifat abstrak, dengan kata lain nilainya masih bersifat ringkasan/inti/bagian penting. Inilah yang disebut sebagai nilai dasar yang merupakan serangkaian nilai yang sifatnya tetap (tidak berubah).  Nilai dasar ini tidak dapat dirubah karena merupakan asas kerohanian sebagai pedoman negara yang fundamental.
Nilai Instrumental Pancasila
Nilai Instrumental Pancasila
Nilai dasar Pancasila itu kemudian dijabarkan/diwujudkan ke dalam nilai-nilai instrumental dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku. Baru setelah itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal sebagai nilai praksis.

Baca juga artikel yang dulu pernah saya publish : Pengertian dan Contoh Nilai Dasar, Instrumental dan Praxis

Pengertian Nilai Instrumental

Nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk pasal-pasal UUD 1945 dan peraturan Perundang-undangan dibawahnya.

Muat Lebih

Silahkan baca tata urutan perundang-undangan di Indonesia agar lebih memahami tentang macam-macamnya dan kedudukannya.

Kedudukan pasal-pasal UUD 1945 berbeda dengan kedudukan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang sifatnya tetap, pasal-pasal UUD 1945 ini dapat dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, tentu saja harus sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945.

Contoh Nilai Instrumental Pancasila dalam UUD 1945

Penjabaran dari nilai dasar Pancasila menjadi nilai instrumental dapat kita temukan dalam bentuk pasal-pasal UUD 1945, yaitu sebagai berikut :
No
Nilai Dasar
Pancasila
Nilai
Instrumental
1
Nilai
Sila 1 : Ketuhanan
Pasal 28E
(1)
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak
kembali.
(2)
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keper-cayaan, menyatakan pikiran
dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3)
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.
Pasal 29
(1)
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2)
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2
Nilai
Sila 2 : Kemanusiaan
Pasal 1 ayat (3) Negara
Indonesia adalah negara hukum.
Pasal 27 ayat
(1) dan (2)
(1)
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2)
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
Pasal-pasal
tentang HAM (Hak Asasi Manusia) seperti Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C,
Pasal 28D, Pasal 28F, Pasal 28J dan lain-lain.
3
Nilai
Sila 3 : Persatuan
Pasal 25****)
Negara
Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara
dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang.**
Pasal 27 ayat
(3)
(3)
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.***)
Pasal 30 ayat
(1) sampai (5)
tentang
Pertahanan Negara dan Keamanan Negara
4
Nilai
Sila 4 : Kerakyatan
Pasal 1 ayat (1)
dan (2)
(1)
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
(2)
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar. ***)
Pasal
2 dan Pasal 3 tentang MPR
Pasal 4
(1)
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar.
(2)
Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Pasal 7
Presiden
dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat
dipilih
kembali
dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)
Pasal 19 tentang DPR
Pasal 22C tentang DPD
Pasal 22E
tengtang Pemilihan Umum
(1)
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil setiap lima tahun
sekali.***
)
(2)
Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.*** )
(3)
Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*** )
(4)
Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah
perseorangan.*** )
(5)
Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri.***)
(6)
Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***
)
5
Nilai
Sila 5 : Keadilan
Pasal 23
(1)
Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara
ditetapkan
setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung
jawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*** )
Pasal 28H
(1)
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan
hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
(2)
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan
manfaat
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.** )
(1)
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh
sebagai
manusia yang bermartabat.**)
(4)
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara
sewenang-wenang
oleh siapapun.** )
Pasal 31 dan 32 tentang
Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 31
(1)
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)
(2)
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya.****)
Dst…
Pasal 33 dan 34 tentang Perekonomian
Nasional dan Kesejahteraan Sosial
Pasal 33
(1)
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2)
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak
dikuasai
oleh negara.
(3)
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan
untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4)
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip
kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan
menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang.****)
Pasal 34
(1)
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** )
(2)
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat
yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.**** )
(3)
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan
umum
yang layak.****)
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang.****)

Keterangan :
Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang
– Perubahan Pertama : *
– Perubahan Kedua : **
– Perubahan Ketiga : ***
– Perubahan Keempat : ****

Baca juga : Konstitusi Yang Pernah Berlaku di Indonesia

Kurang lebih itu adalah contoh penjabaran dari nilai dasar Pancasila menjadi nilai instrumental, jika artikel ini bermanfaat jangan lupa share ke-temen-teman kalian yaa. Terimakasih.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *