bimtek keuangan menuju good governance

Bimtek Keuangan : Menuju Good Governance Dengan LPSE Kemenkeu Part 2

Diposting pada 156 views

Bimtek Keuangan : Menuju Good Governance Dengan LPSE Kemenkeu Part 2 – Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas mengenai good govermance dengan LPSE kementrian keuangan part 1
tentang landasan LPSE dan tujuan LPSE. Sekarang kita akan membahas
tentang part 2 nya tentang tugas dan fungsi pusat LPSE berdasarkan
peraturan menteri keuangan Nomor 234 Tahun 2015. Berikut ini adalah
penjelasannya yang bersumber dari file Pusat Layanan Pengadaan Secara
Elektronik.  

Tugas dan Fungsi Pusat LPSE

1. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa secara elektronik.

2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik kementrian keuangan.

3. Pengelolaan sistem layanan pengadaan secara elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik K/L/I.  

Lingkup Kerjasama di Daerah

Layanan kerja sama kepada SKPD rangka pemanfaatan layanan e-Procurement LPSE Kementrian Keuangan yang meliputi :

– Pemberian User Agency

– Pelatihan

– Helpsdesk

– Pertukaran informasi

– Sosialisasi SPSE/SIMPel  

Bimtek Keuangan

Pengelola LPSE Daerah

Tim bersifat ad hoc (Gugus Kerja)

– Tim Pelaksana Penerapan LPSE Kementrian Keuangan di Daerah dengan unsur : Penanggung jawab (Kepala Perwakilan Kemenkeu), Koordinator, AdminmAgency, Verifikator, & Helpdesk.   Ditetapkan melalui Keputusan Sekjen Kementrian Keuangan

– Tentang keanggotaan, direkrut dari para pejabat/pegawai instansi Vertikal Kemenkeu  

Tugas Pengelola LPSE Daerah

– Koordinasi tugas antara koordinator, tim kerja dan kelompok kerja unit layanan pengadaan (Pokja ULP Daerah).

– Menetapkan garis-garis besar kebijakan. Tim Pengelola LPSE Daerah.

– Berkoordinasi dengan Pusat LPSE dalam pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya.

– Menyediakan kebutuhan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk Tim Kerja dan Pokja ULP Daerah di wilayah kerjanya.

– Menyediakan kebutuhan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk Tim Kerja dan Pokja ULP Daerah di wilayah kerjanya.

– Melakukan koordinasi pelaksanaan PBJ dengan satuan kerja untuk percepatan pengadaan di wilayah kerjanya.  

Baca juga : Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri 2019

Gambar Gravatar
Suka dengan kata dan cinta dengan karya.