√ Materi Konstitusi: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Sifat dan Ciri-cirinya

Materi Konstitusi: Pengertian, Fungsi, Sifat, Tujuan, Jenis dan Kedudukannya - Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas khusus untuk menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga tidak terjadi kekuasaan yang sewenang-wenangnya. Konstitusi juga bertugas untuk menjamin hak-hak asasi warga negaranya.

Materi Konstitusi
Materi Konstitusi
Karena itulah konstitusi ini sangat penting bagi sebuah negara, pada artikel kali ini akan dijelaskan tentang materi konstitusi mulai dari pengertian konstitusi, fungsi konstitusi, tujuan, sifat dan ciri-ciri konstitusi.

Konstitusi dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh warga negara dan pejabat-pejabat pemerintah. Sekalipun sesuai dengan dalil "Govermment by Laws, Not by Men" atau prinsip Rule of Law (penegakan hukum).

Peran penting konstitusi sebagai dasar bagi rule of law ini bisa kita pahami sebgai berikut. Dengan Rule of Law, penguasa dicegah dari kecenderungan manusiawi untuk menyalahgunakan kekuasaan dan bersifat otoriter yang merugikan masyarakat atau warga negara. Hukum dan penegak hukum amat penting juga bagi penguasa yang baik sekalipun. Sebab kekuatan moral penguasa itu akan diperkuat oleh kekuatan dari luar dalam wujud hukum, termasuk di dalamnya konstitusi yang bersifat objektif.

Di lain pihak, Rule Of Law juga dibutuhkan oleh masyarakat sebab rakyat juga mempunyai potensi untuk menyalahgunakan kekuatan. Kebebasan masyarakat memang sebuah kekuatan yang strategis dan vital dalam masyarakat yang demokratis. Namun, kekuatan itu sendiri harus fungsional dalam kerangka aturan main yang ada. Sebap kekuatan difungsikan di luar batas-batas aturan yang ada maka sebuah anarki sudah menanti di ujung kematian demokrasi.
Ada tiga hal yang diatur dalam sebuah konstitusi, yaitu sebagai berikut :
  1. Jaminan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara dan penduduk
  2. Sistem ketatanegaraan yang mendasa
  3. Kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara.

Pengertian Konstitusi

Pengertian Konstitusi
Pengertian Konstitusi
Definisi konstitusi yaitu sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan rakyat dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu “constitution” dan berasal dari bahasa belanda “constitue” dalam bahasa latin (contitutio,constituere) dalam bahasa jerman “vertassung” dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang–Undang Dasar. 

Menurut Riyanto (2000, hal 17) konstitusi juga berasal dari bahasa prancis berarti "constiture" yang memiliki arti "membentuk", yang dimaksud adalah membentuk suatu negara.

Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan – ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.

Konstitusi juga mempunyai 3 pengertian, yaitu konstitusi dalam arti luas, menengan dan sempit.

a. Dalam arti luas
Konstitusi berarti hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara.

b. Dalam arti menengah
Konstitusi berati hukum dasa, yaitu keseluruhan aturan dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara.

Konstitusi berarti Undang-Undang Dasar (UUD), yaitu satu atau beberapa dokumen (yang tertulis) yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang pokok dan dasar dari ketatanegaraan suatu negara.

Dalam bahasa Belanda, constitutie berarti keselarasan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur dasar-dasar bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan oleh suatu negara.

Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli 

Beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli :

1. Sri Soemantri
Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dari sendi-sendi sistem pemerintahan negara.

2. E.S.C Wade
Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menetukan pokok cara kerja badan tersebut.

3. Herman Finer
Menamakan Undang-undang Dasar sebagai riwayat hidup sesuatu hubungan kekuasaan.

4. K.C. Wheare
Menunjuk kepada seluruh peraturan mengenai ketatanegaraan suatu negara yang secara keseluruhan akan menggambarkan sistem ketatanegaraan.

5. Lasalle
Konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dsb.

6. Menurut Herman Heller
Menurut Herman Heller definisi dari konstitusi dibagi menjadi tiga bagian yaitu (Kusnardi, 1988) :
  • Konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Pengertian ini disebut dengan pengertian secara sosiologis.
  • Secara yuridis, definisi konstitusi adalah satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat.
  • Secara politis definisi konstitusi adaalah suatu aturan yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undan-undang dan berlaku dalam suatu negara.
7. Menurut K. C. Wheare
Pengertian konstitusi menurut K. C. Wheare adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang isinya berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

Fungsi Konstitusi

Fungsi Konstitusi
Fungsi Konstitusi

Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak berbuat sewenang-wenang dan otoriter. Dengan demikian, hak-hak warga negara akan terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme.

Hal-hal yang diatur dalam konstitusi negara umumnya berisi tentang pembagian kekuasaan negara, hubungan antarlembaga, dan hubungan negara dengan warga negara. Aturan-aturan ini masih bersifat umum dan secara garis besar aturan-aturan ini selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada aturan perundangan di bawahnya.

Di negara-negaa Asia-Afrika umumnya, konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan salah satu atribut yang melambangkan kemerdekaan. Diantara negara-negara itu, ada yang menganggap Undang-Undang Dasar sebagai suatu dokumen yang mempunyai ciri khas, seperti negara Filiphina, India termasuk juga Indonesia.

Jadi fungsi konstitusi adalah sebagai berikut :
  1. Menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah
  2. Menjamin hak-hak asasi warga negara
Dalam konstitusi biasanya diatur tentang pembagian kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara/pemerintah, serta batas-batas kekuasaan dan saling chek and balance antar lembaga negara. Pemerintah suatu negara harus diberi kekuasaan cukup agar dapat berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, di lain kekuasaan permerintah juga harus dibatasi kekuasaannya agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sewenang-wenang (otoriter). Selain itu, konstitusi juga mencantumkan ketentuan yang mengakui dan menjamin hak-hak asasi manusia.
 

Fungsi Konstitusi Menurut Para Ahli

1. Attamimi (1990: 215)
Konstitusi berfungsi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan. 
2. Projodikoro (1983:12-13) 
Fungsi konstitusi adalah mengadakan tata-tertib tentang lembaga-kenegaraan, wewenang-wewenangnya  dan  cara  bekerjanya, dan menyatakanhak-hak asasi manusia yang harusdijamin perlindungannya.
3. Kusnardi (1988: 65)
Menurut Kusnardi fungsi konstitusi adalah untuk menegaskan bahwa suatu konstitusi memerlukan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat mengenai bentuk dan isinya.   

Sifat dan Ciri-ciri Konstitusi

Menurut Kusnardi (1988:74-75) konstitusi negara mempunyai sifat pokok yaitu fleksibel (luwes), atau juga ada yang rigid (kaku)

Konstitusi dikatakan mempunyai sifat fleksibel apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan zaman. Contoh : Konstitusi Inggris dan Selandia Baru. 

Konstitusi dikatakan rigid apabila konstitusi itu sulit diubah kapan pun. Contoh : Amerika, Kanada, Jerman, dan Indonesia.

Lebih lanjut Bryce (Thaib, 2003) dalam bukunya menjelaskan bahwa konstitusi dengan sifat fleksibel memiliki dua ciri yaitu (1) elastis, (2) diumumkan dan diubah dengan cara sama seperti undang-undag. Sedangkan untuk konstitusi dengan sifat rigid memiliki ciri-ciri sebagai berikut (1) mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, (2) hanya dapat diubah dengan cara khusus/istimewa/persyaratannya rumit.

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar memuat berbagai ketentuan pokok tentang penyelenggaraan negara, salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah kewajiban negara di berbagai bidang kehidupan, misalnya pendidikan, keseatan dan sebagainya. 

Setidaknya konstitusi memiliki 3 ciri ciri umum, apa sajakah ciri ciri umum tersebut? Berikut kami sebutkan dari satu sampai tiga :
  1. Konstitusi terdiri dari berbagai kaidah hukum yang mana kedudukannya lebih tinggi daripada kaidah hukum yang lainnya, hal ini bertujuan agar konstitusi dapat membatasi wewenang penguasa sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan pemerintahan.
  2. Di dalam konstitusi terdapat prinsip prinsip dan juga aturan yang dianggap paling pokok mengenai kehidupan bersama dalam suatu negara
  3. Lahirnya konstitusi biasanya dari momen sejarah masyarakat yang bersangkuta. Sebagai contoh, Indonesia yang membuat konstitusi setelah merdeka dari Penjajahan oleh negara lain selama bertahun-tahun.

Dua Macam Konstitusi
Umumnya konstitusi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (CF.Strong) :
  1. Konstitusi  tertulis,  yaitu  suatu  naskah  yang  menjabarkan  (menjelaskan)  kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari  badan-badan  pemerintahan  tersebut.  Konstitusi tertulis  ini  dikenal  dengan sebutan undang-undang dasar. 
  2. Konstitusi  tidak  tertulis,  merupakan  suatu  aturan  yang  tidak  tertulis  yang  ada  dan dipelihara  dalam  praktik  penyelenggaraan  negara  di suatu  negara.  Konstitusi  tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi.  

perubahan konstitusi
perubahan konstitusi

Tujuan Konstitusi

Pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi tindakan kesewenangan pemerintah untuk menjamin hak-hak warga negara dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Setiap konstitusi mempunyai dua tujuan, yaitu :
  1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik di suatu negara. Hal ini bertujuan agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dan merugikan rakyat.
  2. Sebagai pedoman penyelenggaraan negara.
  3. Menjamin hak-hak warga negara (HAM).
  4. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa, serta menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.
Konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena konstitusi menjadi tolok ukur untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang erat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu.

Kedudukan Konstitusi Sebagai Hukum Dasar dan Hukum Tertinggi

Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda baik dalam hal tujuan, bentuk dan isinya, tetapi pada umumnya mempunyai kedudukan formal yang sama, berikut ini penjelasannya :

1. Konstitusi sebagai Hukum Dasar
Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar, karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara khusus konstitusi memuat aturan-aturan tentang badan-badan pemerintah dan sekaligus memberikan kewenangan kepadanya. Misalnya, didalam konstitusi biasanya akan ditentukan adanya badan legislatif, cakupan kekuasaan badan legislatif itu dan prosedur penggunaan kekuasaannya. Demikian pula dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.

Jadi konstitusi menjadi dasar adanya sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara. Oleh karena itu konstitusi juga mengatur kekuasaan badan legislatif (pembuat undang-undang), Undang-Undang Dasar (UUD) juga merupakan dasar adanya dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawahnya.

2. Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi
Konstitusi juga berkedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karena itulah aturan-aturan lain dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. 

Baca juga Materi Konstitusi yang lain :
Daftar Pustaka
  1. Thaib,  Dahlan,  Jazim  Hamidi,  Ni`matul  Huda.  2003. Teori  dan Hukum Konsitusi. RadjaGrafindo Persada. Jakarta.
  2. Kusnardi, Mohd,  Harmaily  Ibrahim.  1988. Pengantar  Hukum  Tata Negara.Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 
  3. Astim Riyanto,Teori Konstitusi,(Bandung: Yapemdo, 2000), hal 17

Belum ada Komentar untuk "√ Materi Konstitusi: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Sifat dan Ciri-cirinya"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel