Dampak Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme di Bidang Politik-Pemerintahan dan Ekonomi

Kolonialisme dan Imperialisme – di Indonesia telah membawa dampak yang sangat besar di bidang politik-pemerintahan Hindia Belanda, begitu juga berdampak pada bidang ekonominya. Nusantara yang awalnya dipimpin oleh orang asli pribumi, harus berubah ketika diduduki oleh pemerintah kolonial Belanda.

Dalam bidang politik, para penjajah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat memberatkan rakyat, bahkan cenderung menindas dan tidak mempedulikan nasib rakyat Hindia Belanda. Kebijakan penjajah ini kemudian juga membuat penguasa-penguasa lokal menjadi bawahan Belanda. Penguasa lokal dijadikan sebagai alat oleh Belanda dalam menggerakkan rakyat pribumi.

Kebijakan-kebijakan Belanda seperti tanam paksa, kerja rodi, beban pajak, maupun monopoli perdagangan berdampak pada kehidupan rakyat Hindia Belanda, tentu saja mereka menjadi semakin menderita.

Sementara itu di Bidang Ekonomi, adanya Kolonialisme dan Imperialisme tentu saja membuat rakyat semakin miskin. Dilain sisi terjadi perkembangan pada sistem ekonominya, yang awalnya masyarakat menggunakan sistem perekonomian tradisional kemudian dikenalkan sistem ekonomi uang. Di masyarakat mulai diberlakukan uang sebagai alat pembayaran.

Sumber : Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid 5 2012

Itu adalah beberapa contoh dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik-pemerintahan dan ekonomi. Nah biar semakin paham, berikut adalah penjelasan yang lebih mendetail.

1. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik dan struktur pemerintahan

Pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik yang memecah belah, istilahnya adalah devide et impera. Hindia Belanda dipecah belah agar tidak timbul rasa persatuan yang dapat mengancam posisi Belanda. Selain itu kebijakan-kebijakan Belanda juga cenderung menindas, mencurangi dan menghalalkan segala cara yang melanggar peri kemanusiaan. Sebagai contoh kasus penangkapan Pangeran Diponegoro, awalnya Belanda ingin berunding meminta damai, tetapi malah berkhianat dan menangkap Pangerean Diponegoro.

Secara politik, martabat pemimpin dan rakyat Indonesia jath dan tidak berdaulat. Rakyat Indonesia menjadi kelompok masyarakat kelas tiga setelah orang-orang Barat (Penjajah) dan orang-orang timur asing.

Ketika kekuasaan Belanda semakin meluas, Belanda juga memanfaatkan penguasa-penguasa pribumi sebagai alat/bawahan untuk menggerakkan rakyatnya. Sebagai contoh pada sistem tanam paksa, penguasa-penguasa Pribumi ditugaskan untuk mengumpulkan hasil panen, sebagai imbalannya penguasa tersebut mendapatkan hadiah.

Bahkan Kolonial Belanda juga turut ikut dalam pemilihan atau pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan. Intervensi dalam pergantian kekuasaan ini bertujuan agar penguasa terpilih adalah orang yang pro dengan kolonialisme dan imperialisme.

Pembaruan bidang politik dan administrasi pemerintahan

Awalnya bangsa kita banyak berkembang sistem kerajaan, namun pada masa Gubernur Jenderal Daendels dilakukan pembaruan bidang politik dan administrasi pemerintahan. Pemerintah Kolonial Belanda membagi Hindia Belanda di Jawa menjadi sembilan prefektur dan 30 regentschap (kabupaten). Setiap prefektur diangkat pejabat kepala pemerintahan yang disebut dengan prefek. pejabat ini diambil dari orang Eropa. Sementara setiap regentschap (kabupaten) dikepalai oleh seorang regent (bupati) yang berasal dari kaum pribumi. Status bupati sampai cama (priayi) sepenuhnya menjadi pegawai negeri baru terwujud setelah diterapkannya Tanam Paksa pada pertengahan 1850-an, mereka juga digaji namun hak jabatan yang diwariskan secara turun temurun tidak berlaku lagi.

Dalam struktur pemerintahan juga terdapat pemerintahan tertinggi seperti pemerintah pusat, posisi tertinggi ini dijabat oleh seorang gubernur jendral. Pada tingkat pusat ini ada yang disebut dengan “Raad van Indie” yang merupakan lembaga yang berperan sebagai dewan penasihat. Selain adanya dewan penasihat, juga sudah terdapat departemen-departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum. Beberapa departemen itu antara lain Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan Agama, Departemen Keuangan, Departemen Urusan Perang dan lain sebagainya.

Jadi kesimpulannya Dampak Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme di bidang Politik dan Sistem Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Rakyat menjadi rendah diri karena kebijakan penjajah yang cenderung menindas dan mengintervensi politik di lingkungan istana kerajaan.
Penjajahan orang Eropa di Indonesia telah mengenalkan birokrasi pemerintahan.
Rakyat hidup menderita karena kebijakan pemerintah kolonial Belanda seperti monopoli, tanam paksa, beban pajak dan kerja rodi.
Penguasa lokal menjadi bawahan kolonial sehingga banyak yang tidak memperhatikan rakyatnya.

2. Dampak Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme di Bidang Ekonomi

Selain membawa dampak pada perubahan sistem pemerintahan, kolonialisme dan imperialisme juga memberi dampak di bdiang perekonomian. Mencari uang dan mengumpulkan kekayaan adalah tujuan utama dari kolonialisme dan imperialisme, bahkan tanah-tanah yang awalnya adalah milik raja-raja kemudian diakuisisi sebagai tanah miliki pemerintahan kolonial Belanda.

Uang dan kekayaan ini diperlukan pemerintahan kolonial Belanda untuk membiayai keperluan pemerintahan pada saat itu, termasuk untuk membiayai perang. Pemerintah kolonial juga menerapkan wajib pajak kepada rakyat dan petani, bahkan hasil bumi para petani juga dibelinya dengan harga yang ditetapkan sendiri.

Pada masan Daendels dibangun jalan Raya Pos (Grote Postweg) yang selain mendapatkan kecaman banyak orang karena dinilai menggunakan kerja rodi yang menimbulkan banyak korba jiwa, jalan ini mendatangkan keuntungan bagi penduduk setempat. Selain akses yang semakin mudah dan cepat, distribusi lancar juga ramainya perdagangan di sepanjang jalan yang menghubungkan Anyer sampai Panarukan ini.

Pada masa pemerintahan Rafles, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyewakan tanah sehingga pemerintah juga mendapatkan pajak tanah. Dengan demikian pelaku ekonomi adalah pihak swasta, sistem ini telah membuka kemerdekaan ekonomi yang didukung oleh kepastian hukum usaha. Pada masa ini juga telah diberlakukan perdagangan bebas yang berdampak positif bagi kemakmuran rakyat, maka dari itu sejak sistem ini diberlakukan kegiatan ekonomi uang di desa-desa Jawa dan daerah lain di Hindia Belanda berubah menjadi sistem ekonomi komersial dari yang semula sistem ekonomi swadaya.

Sistem ekonomi uang terus berkembang, setelah Rafles diganti sistem ini juga terus berkembang apalagi dengan munculnya perbankan yang masuk ke Hindia Belanda sejak tahun 1828. Masuknya perbankan di Hindia Belanda ini ditandai dengan didirikannya De Javasche Bank di Batavia pada tanggal 24 Januari 1928 yang kemudian juga diikuti oleh bank-bank lain.

Dampak lain dari perkembangan kolonial dan imperialisme juga munculnya kota-kota baru yang juga disertai dengan jaringan transportasi seperi jalur-jalur kereta api. Muncul juga pelabuhan-pelabuhan sebagai penghubung antar pulau.

Perkembangan transportasi ditambah kemajuan komukasi berdampak baik pada ekonomi masyarakat, karena pasar sudah semakin luas. Bahkan sistem ekonomi kapitalis mulai bangkit yang ditandai dengan masyarakat Indonesia yang mulai mengenal beberapa jenis tanaman perkebunan yang diekspor di pasar dunia.

Sehingga dalam bidang ekonomi, dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme ini adalah sebagai berikut :

Mulai diperkenalkan sistem ekonomi uang, untuk menggantikan sistem perekonomian tradisional.
Mulai dikenal tanaman-tanaman yang laku di pasar dunia, serta dibanungan sarana prasarana pertanian dan perkebunan.
Dibangunnya sarana prasana transportasi kereta api, dan pelabuhan-pelabuhan yang berdampak baik perekonomian.