Beberapa Penyelewengan Kolonial Belanda pada Sistem Tanam Paksa

Pada pelaksanaannya sistem tanam paksa banyak ditemukan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial belanda di Hindia Belanda, penyelewengan ini tidak sesuai dengan ketentuan tanam paksa yang disetujui sebelumnya. Pemerintah Belanda seolah-olah juga tutup mata dengan adanya penyelewengan ini, karena memang sejak awal itu juga yang diinginkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Perlu diketahui bahwa sistem tanam paksa diberlakukan untuk memperbaiki perekonomian Belanda yang hampir bangkrut akibat membiaya perang. Sistem Tanam Paksa atau Cultuurstelsel merupakan usulan dari Gubernur Jendral Van den Bosch, menurutnya bahwa daerah jajahan itu berfungsi sebagai sumber keuntungan bagi negeri induk. Dengan kata lain, Jawa harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk negeri penjajah (Belanda).

Dalam artikel sebelumnya yang berjudul Ketentuan-ketentuan Sistem Tanam Paksa di Nusantara, ada setidaknya 8 ketentuan tanam paksa yaitu :
  1.  Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa.
  2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
  3. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
  4. Tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
  5. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat.
  6. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah.
  7. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum.
  8. Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun.
Pada pelaksanaannya ditemukan berbagai penyelewengan ketentuan-ketentuan yang sangat merugikan bagi rakyat Hindia Belanda.

Sistem tanam paksa tidak semua diurusi oleh pemerintah kolonial Belanda, bahkan pada pelaksanaannya sistem tanam paksa menggunakan organisasi dan kekuasaan tradisional yang sudah ada. Dengan kata lain, sistem tanam paksa juga melibatkan para pejabat bumiputra, kaum priayi dan kepala desa yang mampu menggerakkan kaum tani agar mau menanam.
Penyelewengan tanam paksa
Penyelewengan tanam paksa

Pelibatan tokoh masyarakat ini tidak lain adalah agar masyarakat mau menanam, mereka biasanya mengerahkan tenaga kerja melalui kegiatan-kegiatan seperti sambatan, gotong royong maupun gugur gunung.

Kepala desa juga berperan sebagai penghubung antara atasan dan pejabat pemerintah, karena posisinya yang sangat penting kepala desa ini juga diawasi oli para pamong praja.

Sebagai imbalannya para penguasa pribumi dan juga kepala desa ini mendapatkan bonus dari pemerintah kolonial belanda, bonus ini disebut dengan cultur procenten. Besar bonus tergantung dari besar kecilnya setoran yang diberikan ke pemerintah kolonial belanda. Semakin besar setoran dari petani, maka pejabat pribumi tersebut juga akan semakin besar bagian bonusnya.

Hal inilah yang mendorong terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan tanam paksa, para pejabat berusaha semaksimal mungkin agar setoran kepada pemerintah kolonial Belanda semakin besar. Berikut adalah beberapa penyelewengan dalam pelaksanaan tanam paksa :

Penyelewengan Dalam Pelaksanaan Tanam Paksa Yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan

1. Tanah pertanian milik rakyat yang ditujukan untuk sistem tanam paksa melebihi 1/5 dari tanah milik petani, bahkan ada yang 1/3 atau 1/2 dari yang dimiliki. Dengan jumlah yang melebihi ketentuan ini tentunya pemerintah kolonial Belanda akan mendapatkan hasil yang lebih besar.

2. Dari segi waktu untuk menenam tanaman paksa, pada kenyataannya melebihi waktu yang diperlukan untuk menanam padi. Padahal dalam ketentuan tidak boleh demikian.

3.  Dalam pelaksanaannya disertai dengan tindak kekerasan, dan tindakan menakut-nakuti para petani.

Sistem tanam paksa telah membawa penderitaan bagi banyak petani, sebagian petani mengalami kelaparan, sakit-sakitan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. 

Semoga perjalanan kelam Indonesia itu menjadi semangat kita berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat ini, dan jangan sampai ada penjajahan seperti itu lagi karena jelas-jelas tidak sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan.


Demikian artikel tentang beberapa penyelewengan kolonial belanda pada sistem tanam paksa, semoga bermanfaat.

Belum ada Komentar untuk "Beberapa Penyelewengan Kolonial Belanda pada Sistem Tanam Paksa"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel