Definisi Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal (Monetary and Filcal Policy)

Pengertian Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy) dan Kebijakan Moneter (Monetary Policy) - Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tujuan-tujuan kebijakan makro ekonomi yang mana ada 5 butir tujuan dari kebijakan tersebut antara lain adalah mestabilkan kegiatan ekonomi, jumlah pengagguran sedikit, tidak ada inflasi, pertumbuhan ekonomi yang teguh, dan mengukuhkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Untuk mengetahui dan memahami tujuan-tujuan tersebut, anda dapat membaca artikel kami sebelumnya yang memiliki judul : Tujuan Kebijakan Makro Ekonomi.


Nah, kebijakan makro ekonomi itu sendiri ada dua yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Apa definisi dari kedua kebijakan tersebut? Berikut adalah penjelasan dari kitapunya.net.

Definisi Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter
Definisi Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

A. Definisi Kebijakan Moneter (Monetary Policy)

Kebijakan moneter adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar berada dalam keadaan yang yang baik, dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Mengatur jumlah uang yang beredar ini bertujuan agar terciptanya kestabilan harga dan tidak terjadi inflasi yang serius serta agar terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua macam, yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif an kebijakan moneter kontraktif. Apa itu kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif? 
a. Kebijakan moneter ekspansif atau yang dalam bahasa inggris dikenal sebagai Monetary Expansive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
b. Kebijakan moneter kontraktif atau Monetary Contractive Policy adalah suatu kebijakan yang tujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy), kebijakan moneter ini dapat dilakukan dengan menjalankan intrumen dari kebijakan moneter. Apa saja instrumen dari kebijakan moneter ini? Berikut adalah instrumen yang ada pada kebijakan moneter :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Definisi dari operasi pasar terbuka adalah suatu cara dalam mengenadilkan uang yang beredar melalui atau dengan cara menjual atau membeli surat berharga pemerintah (goverment securities). Apabila pemerintah ingin meningkatkan atau menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga tersebut. Sebaliknya, jika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar maka pemerintah dapat menjual surat berharga tersebut kepada masyarakat. Surat berharga yang dimaksud antarai lain SBI yang merupakan singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia, ada juga Surat Berharga Pasar Uang atau yang disebut dengan dengan SPBU.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang berader, dengan cara meningkatkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum ini biasanya mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk menambah jumlah uang yang beredar maka pemerintah dapat melakukan penurunan tingkat bunga bak sentral, sebaliknya jika ingin menurunkan jumlah uang yang beredar maka dapat meningkatkan suku bunga bak sentral.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara meningkatkan atau menurunkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurukan jumlah uang yang beredar, pemerintah dapat menaikkan rasio cadangan wajib.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur jumlah uang yang beredar, dengan cara memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Sebagai contoh adalah apabila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menghimbau perbankan pemberi kredit untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kredit. Kemudian sebaliknya jika ingin menambah jumlah uang yang beredar pada perekonomian, maka pemerintah dapat menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral.

B. Pengertian Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Setelah membahas mengenai kebijakan moneter, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah suatu kebiajak ekonomi yang tujuannya hampir sama dengan kebiajakakan moneter yaitu mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik, dengan jalam mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Hampir sama dengan kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, hanya saja kebijakan ini lebih tertuju pada pengaturan pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah.

Seperti yang telah kami sebutkan di atas, bahwa instrumen utama dari kebijakan fiskal adalah pendapatan dan belanja pemerintah yang mana keduanya ini erat hubungannya dengan pajak. Bila dari sisi pajak, apabila tarif pajak yang berlaku diubah entah itu dinaikkan atau diturunkan maka akan berpengaruh pada ekonomi. Ketika tarif pajak diturunkan dari sebelumnya, maka masyarakat bebannya akan sedikit berkurang hal ini akan membuat kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat, ketika daya beli meningkat maka produsen/industri-industri akan meningkatkan penawaran dengan menambah hasil produksi.

Kemudian hal yang sebaliknya akan terjadi ketika pemerintah menaikkan tarif pajak, maka akan membuat daya beli masyarakat menurunkan. Industri-industri pun akan mengurangi jumlah produksi agar tidak terjadi kerugian yang besar.


Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :



Terdapat 3 jenis kebijakan anggaran, yaitu anggara defisit, anggaran surplus dan anggaran berimbang. Apa definisi dari ketiganya? Berikut adalah penjelasan dari kami :

1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) 
Disebut juga dengan Kebijakan Fiskal Ekspansif Anggaran defisit, merupakan suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan agar pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan negara. Terus apa tujuannya? Yaitu untuk memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif (kemerosotan = pertumbuhan ekonomi rill bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun).

2. Anggaran Surplus (Surplus Budget)
Kebalikannya dari kebijakan anggaran defisit. Kebijakan ini dapati disebut sebagai kebijakan fiskal kontraktif anggaran surplus yang memiliki pengertian sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan agar pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan ini biasanya akan dikeluarkan pada saat perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Dari namanya saja sudah dapat kita tebak, pengertian dari kebijakan ini. Imbang yang memiliki arti sama. Jadi kebijakan anggaran berimbang adalah kebiajakan pemerintah untuk membuat pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Sebagai penjelasan lebih lanjut, kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah dalam membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.

Pengeluaran agregrat adalah perbelanjaan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal ini sangat berguna dalam hal memberantas dan mengatasi masalah unemployment/pengagguran. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Di bidang perpajakan langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan.

Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan maupun untuk menambah investasi pemerintah.

Dalam masa inflasi atau pada ketika kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kenaikan harga-harga sudah semakin pesat, langkah sebaliknya harus dijalankan, yaitu pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Langkah ini menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi dapat dikurangi.
Load disqus comments

0 comments