Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Nasional

Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional sangat diperlukan, urutan ini dimulai dari yang paling tinggi yaitu UUD 1945, itu artinya peraturan yang berada di tingkat bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila bertentangan atau bertolak belakang maka peraturan tersebut tidak berlaku. Peraturan yang berada di bawah UUD 1945 adalah UU/Perpu yang kemudian dilanjutkan dengan PP (Peraturan Pemerintah). Untuk yang berada tingkat bawahnya perhatikan ulasan berikut ini :

Tata urutan perundang-undangan negara kita, di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 dalam Pasal 7 Ayat (1) yang intinya urutannya adalah : (Koreksi : sekaran sudah tidak digunakan lagi, yang digunakan adalah UU No 12 Tahun 2011)
  1. UUD 1945
  2. UU (Undang-Undang) / Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu)
  3. Peraturan Pemerintah
  4. Peraturan Presiden
  5. Peraturan Daerah (Perda)
(Koreksi : Sekaran UU No 10 Tahun 2004 sudah digantikan dengan UU No 12 Tahun 2011)

Kemudian selain itu terdapat peraturan lain yang mengatur hal yang sama, yaitu Tap. MPR No III/MPR/2000 Pasal 2. Namun peraturan ini tidak kita gunakan, karena yang kita gunakan adalah UU. No 10 Tahun 2004. Alasan tidak digunakan adalah karena peraturan ini tidak memiliki daya laku dan daya guna karena telah terbentuk UU yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan.

Sebagai pengetahuan saja, tata urutan peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Tap. MPR No. III/MPR/2000 adalah :
  1. UUD 1945
  2. Tap MPR
  3. UU
  4. PERPU
  5. PP
  6. KEPRES
  7. PERDA

Update !! Peraturan Terbaru UU No. 12 Tahun 2011

Beberapa tahun yang lalu, lebih tepatnya pada tahun 2011 terbentuk peraturan baru yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yaitu UU. No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
  1. UUD 1945
  2. Tap MPR
  3. UU/PerPu
  4. Peraturan Pemerintah
  5. PerPres (Peraturan Presiden)
  6. Peraturan Provinsi
  7. Peraturan Daerah (Kab/Kota)

1. UUD 1945
UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal pasal. UUD Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertulis neara Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

UUD Negara Indonesia Tahun 1945
UUD Negara Indonesia Tahun 1945

2. Ketetapan MPR
Pengertian Ketetapan MPR adalah putusan yang diambil dalam sidang MPR. Ketetapan MPR juga dapat diartikan sebagai produk hukum yang ditetapkan oleh MPR melalui sidang umum ataupun sidang tahunan.

3. UU/Perpu
Pengertian Undang undang adalah peraturan perundangan yang memiliki tujuan untuk melaksanakan UUD 1945 dan Tap MPR. Yang memiliki wewenang untuk membuat UU atau Undang-undang ini adalah DPR bersama Presiden. UU dan Perpu ini kedudukannya adalah sejajar. Perpu dibuat oleh presiden.

4. Peraturan Pemerintah
Pengertian peraturan pemerintah adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.

5. Peraturan Presiden
Definisi peraturan presiden adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan peraturan pemerintah. PerPres ini mempunyai sifat khusus, sifat khususnya yaitu di dalam melaksanakan salah satu ketentuan undang-undang dasar atau ketetapan MPR.

6. Peraturan Daerah (PerDa)
Peraturan Daerah adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah dibagi menjadi dua, yaitu peraturan daerah Provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota.

Load disqus comments

0 comments