Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional - Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan kata lain negara yang berdasarkan atas hukum. Sehingga perlu menegaskan adanya sumber hukum nasional yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundangan-undangan RI. Peraturan perundang-undangan nasional sangatlah penting, karena peraturan tersebut akan menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman dan masih banyak lagi. Bila tidak ada peraturan yang mengikat, maka kita akan hidup dengan yang sebebas=bebasnya dan tidak terkontrol. Mungkin akan terjadi kerusuhan, keributan, pembunuhan, dan kekacauan-kekacacauan yang lainnya.

Negara kita juga merupakan negara demokrasi, yang apabila dipadukan dengan dasar kita maka menjadi demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila yang kita miliki, rakyat mempunyai hak untuk ikut sertak dalam menyampaikan aspirasinya ketika dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dengan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada. 

Orang yang menjadi wakil rakyat atau yang sering disebut dengan pejabat ini biasanya dipilih dalam pemilu atau pemilihan umum. Biasanya mereka juga bergabung dengan Parpol atau partai polikik.  Dalam Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2002 yang membahas tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik ini memiliki beberapa fungsi atau peran yaitu : 

  1. Pendidikan politik bagi anggotanya berserta dengan masyarakat agar menjadi warga negara yang memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
  2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.
  3. Penyerap, penghimpun dan pernyalur aspirasi politik masyarakat
  4. Partisipasi politik warga negara
  5. Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesertaraan dan gender.

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional

UUD 1945
UUD 1945

Sesuai dengan peran parta politik di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa parta politik dapat menjadi salah satu wadah masyarakat untuk berpartisipasi. Bila dikaitkan dengan partisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan nasional maka masyarakat  harus mengajukan keinginan-keingiinan dan/atau aspirasinya kepada lembaga-lembaga perwakilan yang ada.

Lembaga lembaga perwakilan ini mempunyai beberapa tugas, diantaranya adalah menyalurkan aspirasi masyarakat, menetapkan undang-undang dasar, dan menyusun undang-undang, peraturan pemerintah, perda dan peraturan desa. 

Macam-macam lembaga perwakilan
Yang termasuk lembaga perwakilan adalah sebagai berikut :
  1. MPR RI
  2. DPR RI
  3. DPR Provinsi
  4. DPRD Kabupaten/Kota
  5. DPD
Proses penyusunan peraturan perundang-undangan pasti membutuhkan partisipasi rakyat, karena nantinya peraturan tersebut juga untuk kepentingan rakyat atau kepentingan bersama. Sebagai masyarakat kita dapat melakukan partisipasi dengan cara mengajukan atau menyampaikan aspirasi kepada lembaga perwakilan seperti yang telah disebutkan di atas. 

Demonstrasi juga menjadi salah satu cara menyampaikan aspirasi masyarakat, namun kita sering menganggap demonstrasi mengarah ke hal-hal negatif. Hal ini karena demonstrasi biasanya disertai dengan kerusuhan, perusakan fasilitas umum, bentrok dan lain sebagainya. Dan demonstrasi yang seperti ini memang tidak baik. Bila ingin menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, maka harus dijalankan dengan aman dan tertib. 


Aspirasi masyarakat juga bisa disampaikan melalui media atau pers. Bisa melalui media online, media cetak atau media informasi seperti radio, televisi dan lain sebagainya. 
Load disqus comments

0 comments