Asas Peraturan Perundang-undangan Nasional

Peraturan Perundang-undangan adalah suatu peraturan yang berbentuk tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang, dan peraturan ini bersifat mengikat secara umum. Selengkapnya bisa membaca artikel kami sebelumnya tentang Pengertian peraturan perundang-undangan. Untuk sekarang ini kita akan membas tentang asas asas peraturan perundang-undangan.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 5 UU RI Nomor 10 Tahun 2004 bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kepada asas pembentukan peraturan perundang-undanag yang baik, diantaranya asas asas tersebut adalah :

Asas Peraturan Perundang-undangan Nasional

Peraturan Perundang-undangan Nasional
Peraturan Perundang-undangan Nasional

a. Kejelasan Tujuan
Asas yang pertama adalah kejelasan tujuan, maksudnya adalah setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk haruslah memiliki tujuan yang benar-benar jelas, karena apabila tidak jelas maka dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan dapat merugikan pihak pihak tertentu.

b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat
Asas peraturan perundang-undangan yang kedua adalah kelembagaan atau pembentuk yang tepat, maksudnya adalah semua jenis peraturan perundangan-undangan harus dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang. Apabila dibuat oleh lembaga yang tidak memiliki wewenang maka peraturan tersebut dapat dibatalkan (tidak berlaku).

c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan
Asas yang ketiga adalah keseuaian antara jenis dan materi muatan, maksud dari asas ini adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan
Asas peraturan perundang-undangan yang ke-empat adalah dapat dilaksanakan, artinya peraturan perundanga-undangan tersebut apabila diberlakukan maka dapat dilaksanakan oleh semua pihak, ini juga berarti bahwa semua peraturan harus memperhitungkan efektivitas peraturan tersebut didalam masyarakat, baik itu dilihat secara filosofi, yuridis dan sosiologis.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
Asas yang kelima adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan yang mempunyai maksud yaitu semua peraturan perundang-udanganan harus dibuat karena memang benar benar dibutuhkan/penting dan peraturan tersebut juga memiliki manfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Keterbukaan
Asas yang terakhir adalah asas keterbukaan. maksud dari asas ini adalah dalam pembentukan peraturan harus bersifat terbuka dan transparan, tidak boleh ada yang ditutup tutupi. Dengan sifat terbuka dan transparan ini, maka semua rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang luas untuk ikut berpartisipasi seperti memberikan masukan terkait pembentukan aturan tersebut.

Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
Load disqus comments

0 comments