Sistem Demokrasi Ekonomi di Indonesia dan Ciri-cirinya

Sistem Demokrasi Ekonomi di Indonesia dan Ciri-cirinya - Ideologi negara kita adalah Pancasila. Pancasila sendiri memiliki berbagai fungsi seperti sebagai dasar negara, sevagai ideologi negara dan sebagai paradigma pembangunan. Maka dari itu, negara kita tidak menggunakan sistem ekonomi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pnacasila

Negara kita menggunakan sistem ekonomi yang bernaama Sistem Demokrasi Ekonomi. Definisi dari sistem demokrasi ekonomi ini adalsh suatu sistem ekonomi produksi yang dikerjakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rajtat dan tentunya dibawah kepemilikan rakyat.  Dalam sistem demokrasi ekonomi kemakmuran rakyatlah yang menjadi fokus utamanya artinya bukan kemakmuran invividu atau kelompok tertentu seperti pada sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi semacam ini disebut juga dengan sistem ekonomi kerakyatan.

Sistem Demokrasi Ekonomi di Indonesia dan Ciri-cirinya
Sistem Demokrasi Ekonomi di Indonesia dan Ciri-cirinya


Hal ini sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Semua itu juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar yaitu dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Dan berikut ini adalah bunyi pasal-pasal tersebut beserta dengan penjelasannya :

Ayat 1 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pada ayat 1 pada pasal 33 tersebut, sistem demokrasi ekonomi dianggap yang paling cocok karena tidak terlalu mementikan pemerintah dan juga swasta seperti pada sistem ekonomi sosialis. Kegiatan ekonomi melalui koperasi berasas kekeluargaa, Untuk itu, koperasi perlu dikembangkan dan bahkan diharapkan menjadi urat nadi perekonomian bangsa. Sistem demokrasi ekonomi mementingkan kepentingan bersama atau orang banyak.

Ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mengusut hajar hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat tersebut merupakan penegasan dari ayat 1 diatas, yang mana semua cabang-caang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sehingga rakyat dapat merasakannya bukan hanya pihak tertentu (swasta saja). Tanggung jawab merancang perekonomian ada di tangan pemerintah. \Untuk itu perusahaan-perusahaan vital yang memenuhi kebutuhan masyarakat dikuasai dan diatur oleh negara. Tujuannya adalah agar seluruh lapisan masyarakat dapat ikut memanfaatkan secara optimal.

Ayat 3 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bumi, air dan kekayaan alam merupakan unsur utama dari sumber daya alam. Oleh karena itu, harus dikelola untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan sebab itu pula harus dikuasai oleh negara. Apabila dikuasai oleh swasta, maka itu akan dimanfaatkan untuk kepentingannya kelompoknya sendiri dan biasanya pihak swasta akan mengekploitasi alam secara berlebihan tanpa mempedulikan orang disekitarnya. Walaupun begitu pihak swasta tetap diberi kesempatan untuk ikut menggali dan mengelolanya, sedangkan pihak pemerintah mengatur, membimbing, dan mengarahkannya. Dengan demikian pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dalam upaya mencapai kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri Sistem Demokrasi Ekonomi di Indonesia


Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, ciri-ciri sistem perekonomian Indonesia dapat dielaskan sebagai berikut :
1. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan atas kesepakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (MPR, DPR, dan DPRD).
2. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam kesatuan perekenomian nasional dengan mendayaguakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan otonomi daerah.
3. Warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak.
4. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
5. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
6. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara
Load disqus comments

0 comments