Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Di bawah ini akan kami uraikan pokok-pokok proses perumusan pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan mengetahui sejarah atau proses terbentuknya dasar negara kita, diharapkan kita menjadi lebih cinta terhadap Indonesia dan Pancasila. Ada beberapa tahap atau proses yang panjang untuk menghasilkan Pancasila yang kita kenal saat ini. Dari sila pertama sampai sila ke lima semuanya mengandung makna dan nilai-nilai luhur. Seperti apakah sejarah perumusan pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pancasila Sebagai Dasar Negara

A. Badan Penyelediki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (29 April 1945).

Pada bulan April tahun 1945, tepatnya pada tanggal 29 Jepang membentuk BPUPKI yang memiliki kepanjangan Badan Penyelidik Usahan-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUKI dalam bahasa jepang Dokuritsu Junbi Choosakai.

Ketua dari BPUPKI adalah Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat dengan anggota yang berjumalhnya 62 orang yang berasal dari Indonesia, dan beberapa orang dari Jepang. Sekitar satu bulan setelah pembentukan BPUPKI, atau pada tanggal 28 Mei 2015 BPUPKI dilantik (diresmikan) dan satu hari setelah itu (29 Mei 2015) BPUPKI sudah mulai bekerja.

Sesuai dengan namanya badan ini bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk merdeka. Untuk merumuskan tersebut, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali yaitu :
1. Sidang pertama berlangsung di gedung "Chuo Sangi In"  (Sekarang dikenal sebagai gedung Pancasila) dari tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini yang dibahas adalah bentuk negara Indonesia, filsafat negara "Indonesia Merdeka dan merumuskan dasar negara Indonesia.

2. Sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan tanggal 16 Juli 1945. Dalam sidang yang kedua BPUPKI membahas tentang :Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidengajaran.

Sesuai dengan point pertama di atas, bahwa pada sidangnya yang pertama BPUPKI memberikan para anggotanya untuk merumuskan dasar negara untuk negara kita apabila sudah merdeka. Semua anggota sepakat bahwa yang akan menjadi dasar negara Indonesia adalah benar-benar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain para anggota BPUPKI tidak mau dasar negara kita adalah hasil duplikasi dari negara lain.

Berikut adalah para anggota BPUPKI yang memberikan usulannya terkai dasar negara yang akan digunakan oleh negara kita.

1. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
 Pada sidang yang pertama BPUPKI yang dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, Mr Muhamaad Yamin mendapatkan jatah yang pertama untuk berpidato didepan anggota-anggota BPUKAI yang lainnya. Intinya Mr. Muhammad Yamin mengungkapkan bahwa usulannya tentang dasar negara Indonesia ada lima asas yaitu :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan

2. Prof. Dr. Mr. Supomo (31 Mei 1945)
Berbeda waktu dengan Mr. Muhammad Yamin. Prof. Dr. Mr. Supomo menyampaikan pada tanggal 31 Mei 145 yang mana ia mengatakan bahwa negara kita harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

3. Ir. Sukarno (1 Juni 1945)
Ir. Sukarno mendapat giliran berpidato pada tanggal 1 Juni 1945, ia mengungkapkan bahwa lima hal untuk menjadi dasar negera merdeka adalah sebagai berikut :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau perikamunisiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Keutuhan yang berkebudayaan

Dalam pidatonya, beliau memberi usul bahwa akan menamakan lima asas dasar negara Indonesia dengan nama "Pancasila". Beliau juga menyampaikan bahwa nama itu ia dapat dari teman beliau yang ahli bahasa. Nama ini kemudian diterima oleh anggota sidang lainnya, dan namanya digunakan untuk dasar negara kita.

Dua tahun setelah itu, atau tahun 1947, pidato Ir. Soekarno di sidang BPUPKI yang pertama atau tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945 dipublikasikan dan diterbitkan dengan nama "Lahirnya Pancasila". Dari situ kemudian masyarakat mulai menyebut dasar negara kita dengan nama Pancasila, walalupun usul dasar negara yang disampaikan oleh Ir. Soekarno, bunyi rumusan dan sistematika serta metode berpikir serta antara sul dasar tanggal 1 Juni 1945 tidak sama dengan yang sah atau yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

B. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Pada tanggal 22 Juni 1945, sembilan tokoh nasional yang juga merupakan anggota dari BPUPKI mengadakan pertemuan yang tujuannya untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai asas dasar negara yang telah disampaikan pada sidang BPUPKI sebelumnya.

Hasil dari musyawarah itu terkenal disebut dengan "Piagam Jakarta". Piagam Jakarta memuat rumusan dan sistemitakiat Pancasila sebagai berikut :

1. Keutuhan dengan kewajiban menjalan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sembilan tokoh yang melakukan musyawarah dan menghasilkan Piagam Jakarta tersebut antara lain :
  • Ir. Soekarno
  • Drs. Moh Hatta
  • Mr. A. A. Maramis
  • Abikusno Tjokrosoejoso
  • Abdulkahar Muzakir
  • Haji Agus Salim
  • Mr. Achmad Subrdjo
  • K.H. Wachid Hasjim
  • Mr. Muh. Yamin

C. Penerimaan Piagam Jakarta oleh BPUPKI (14 Juli 1945)

Piagam Jakarta yang didalamnya terdapat perumusan dan juga sistematika Pancasila sebagaimana diuraikan itu kemudian diterima oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 atau pada saat sidang kedua. 

D. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (9 Agustus 1945)
PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno bersama Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketuanya. PPKI adalah badan buatan jepang, namun setelah Indonesia merdeka dan Jepang ditlakkukan maka PPKI ini memiliki sifat badan nasional Indonesia.

Badan ini sebelumnya bertuga untuk memeriksa hasil-hasil dari BPUPKI, tetapi menurut sejarah PPKI ini memiliki fungsi yang sangat penting yaitu :

  • Mewakili seluruh bangsa Indone
  • Sebagai pembentuk negara (yang menyusun negara Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan)
  • Menurut teori hukum, badan seperti ini memiliki wewenang untuk meletakkan dasar negara (pokok kaidah negara fundamental.

E. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah kepada sekutu. Sehingga pada saat itu di negara kita terjadi kekosongan kekuasaan. Situasi kekosongan ini tentunya tidak di sia-siakan oleh bangsa kita, para pemuda Indonesia segera menanggapi situasi ini dengan mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia secepatnya. Dan persiapan ini dilakukan oleh PPKI, sehingga pada 17 Agustus 1945 bangsa kita telah terbebas dan merdeka. Berita kemerdekaan ini kemudian di sebarluaskan. 

F. Pengesahan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945

Setelah Indonesia merdeka alat-alat perlengkapan negara kita harus segerah dipenuhi salah satunya adalah konstitusi atau undang-undang. Satu hari setelah Indonesia merdeka atau 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang. Dalam sidang tersebut UUD 1945 telah disahkan, dan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tercantum rumusan Pancasila yang berbunyi :
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Rumusan dasar yang terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 inilah yang sah dan benar dan memiliki kedudukan konsitusional, serta disahkan oleh wakil wakil rakyat Indonesia yaitu PPKI, yang sama saja telah disahkan dan disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia.


Load disqus comments

0 comments