Sistem pemerintahan Indonesia pada masa orde lama 1959 - 1966

Sistem pemerintahan Indonesia pada masa orde lama - Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan, yang mana dibagi menjadi 3 bagian yaitu yang pertama adalah dari tahun 1945 sampai 1949, yang kedua adalah dari tahun 1949 - 1950 dan yang ketiga adalah dari tahun 1950 sampai 1959.

Nah, setelah itu kita memasuki masa orde lama yaitu dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada masa orde lama ini, apa yang terjadi pada sistem pemerintahan kita? Berikut adalah penjelasan dari kitapunya.net.

Pemerintahan pada masa orde lama dimulai sejak 5 Juli 1959, atau pada saat dekrit presiden dikeluarkan. Isi dari dekrit presiden 4 juli 1959 antara lain adalah konstituante dibubarkan, berlakunya UUD 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS.

Kalau awal mula dari pemerintahan orde lama adalah 5 Juli 1959 maka akhir dari orde lama ini adalah 11 Maret 1966. Setelah orde lama selesai, masuklah ke orde baru. Namun, di artikel ini akan saya bahas tentang sistem pemerintahan orde lama saja.

Dalam masa orde lama, bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia dapat dilihat melalui dua segi yang berbeda. Yaitu dari segi hukum (yure) dan dari segi kenyataan (de facto). Untuk lebih jelasnya, perhatikan ulasan berikut ini :

sistem pemerintahan Indonesia
sistem pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia pada masa orde lama dilihat dari segi hukum (yure)

Seperti yang telah saya singgung di atas, bahwa salah satu isi dari dekrit presiden adalah kembalinya UUD 1945. Dengan demikian bentuk pemerintahan Indonesia bukan serikat lagi, tetapi menjadi seperti semula yaitu Republik. Selain itu juga, sistem pemerintahan Indonesia juga berubah, dari parlementer kembali lagi ke presidensial.

Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah harus menyesuaikan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sistem pemerintahan Indonesia pada masa orde lama dilihat dari segi kenyataan (de facto)

Bila dilihat dari segi kenyataannya, pemerintahan Indonesia tidak berjalan dengan semestinya. Karena indonesia menerapkan demokrasi terpimpin.

Seorang presiden memusatkan kekuasaan negara di tangannya, sehingga presiden cenderung mengarah ke pemerintahan yang otoriter. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, Presiden selalu menggunakan penetapan pressiden untuk mengambil kebijaksanaan pemerintahan.

Dari penetapan yang dilakukan oleh Presiden ini kemudian dikeluarkanlah PerPres atau peraturan presiden.

Mulai dari sinilah terjadi penyelewengan-penyelewengan pada pemerintahan di negara kita. Sehingga, secara tak sadar lama kelamaan negara kita semakin jauh dengan Pancasila dan UUD 1945. Yang pada akhirnya lahirlah Gerakan 30 September/PKI ppada tahun 1965.


Load disqus comments

0 comments