Sistem Pemerintahan Indonesia Pada Era Reformasi

Sistem Pemerintahan Indonesia Pada Era Reformasi - Pada kesempatan sebelumnya kitapunya.net telah membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia pada era orde lama dan juga pada masa orde baru. Pada masa orde baru, terjadi krisis di Indonesia yang membuat para mahasiswa bersama dengan rakyat Indonesia yang lain menuntut reformasi disegala bidang kehidupan, akibat dari tuntutan itu Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presiden, yang pada waktu itu adalah Prof. B.J. Habibie. Mau tahu lebih tentang sistem pemerintahan pada masa orde baru, bisa baca artikel kami sebelumnya. Yang judul artikelnya adalah sistem pemerintahan Indonesia pada masa orde baru.

Orde baru dimulai dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Berakhirnya orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan oleh Presiden Soeharto kepada Prof. B.J Habibie. Setelah masa orde baru, selanjutnya adalah era reformasi.

Era reformasi dimulai sejak tanggal 21 Mei 1998, setelah bapak B.J Habibie resmi menjadi Presiden, beliau segera membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada era ini, mulai muncul kebebasan berbicara dan kebebasan pers serta ada banyak parpol (partai politik) yang bermunculan.

Program yang sedang digadang-gadang KRP (Kabinet Reformasi Pembangunan) adalah segera diadakannya pemilu (pemilihan umum).

Karena banyaknya partai politik pada waktu itu, maka yang ikut serta dalam pemilihan umum juga sangat banyak. Pada waktu itu, pemilu ditujukan untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kemudian pada tahun 1999 kedua lembaga negara tersebut mengadakan sidang umum.

Sidang umum tersebut menghasilkan beberapa keputusan, antara lain terpilinya K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru, dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presidennya.

Sistem Pemerintahan Indonesia Pada Era Reformasi
Sistem Pemerintahan Indonesia Pada Era Reformasi

Dalam periode ini, kabinetnya dikenal dengan nama Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet yang dipimpin oleh Gusdur ini memiliki misi untuk melanjutkan reformasi, memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya, meningkatkan pernghargaan ham, pemulihan hak-hak sipil.

Dalam perjalanan pemerintahan Gusdur, presepsi dan kebijaksanaan seorang Gusdur sebagai Presiden RI sering bertentangan atau tidak sejalan dengan DPR. Sehingga membuat kontroversi di berbagai kalangan.

Kebijakan Presiden oleh DPR pada waktu itu dianggap kurang tepat, dan perbedaan-perbedaan antara keduanya juga semakin nampak. Pada akhirnya, DPR sebaga lembaga yang mengawai jalannya pemerintahan menyampaikan memorandum yang ditujukan kepada Presiden. Intinya meminta presiden untuk memperbaiki kinerja sebagai pemimipin no 1 di Indonesia pada waktu itu.

Sayangnya, memorandum yang dikeluarkan oleh DPR ini tidak ditanggapi dengan positif oleh Presiden pada waktu itu, sehingga setelah melewati beberapa tahapan, MPR mengadakan sidang istimewa. 

Sidang istimewa yang digelar oleh MPR tersebut menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya adalah memberhentikan K.H Abdurrahman Wahid sebagai presiden Republik Indonesia. Kemudian untuk mengisi kekosongan jabatan Presiden, MPR mengangkat Putri Ir. Soekarno yaitu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden menggantikan Gusdur sampai waktu yang telah ditentukan (sampai masa jabatannya habis).

Tamggal 5 April 2004 adalah waktu yang sangat spesial terutama pada demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Pasalnya pada waktu ini adalah diadakannya pemilu yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Pada pemilu tahun 2004 ini, sejumlah 24 partai politik menjadi peserta dalam pemilu tersebut. Berdasarkan pada Undang-undang No 12 Tahun 2003 dipakai sistem perwakilan penduduk dan perwakilan daerah.

Untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dipakai sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, berbeda lagi untuk memilih anggota DPD yaitu dengan sistem distrik.

Pemilu untuk pertamakalinya diadakan pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, dan DPD.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada tahun 2004 ini Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu setelah dilakukannya pemilu untuk legislatif.

Penyelenggaraan pemilu Presiden dan wakil presiden pada putaran pertama ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004. Setelah itu dilanjutkan untuk putaran yang kedua yaitu pada tanggal 20 September 2004. Pada putaran kedua, yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla.
Load disqus comments

1 comments: