Sistem Pemerintahan Indonesia Masa Orde Baru (1966 - 1998)

Sistem Pemerintahan Indonesia Masa Orde Baru (1966 - 1998) - Kitapunya.net sebelumnya sudah membahas mengenai sistem pemerintahan masa orde lama, yang mana pada waktu itu setelah adanya Dekrit Presiden maka UUDS 1950 tidak berlaku, dan negara kita kembali menggunakan UUD 1945.

Karena kita sudah kembali ke UUD 1945 maka sistem pemerintahan negara kitapun juga berubah dari parlementer menjadi presidensial. Namun, pada masa orde lama ini pada kenyataanya negara kita tidak menggunakan sistem pemerintahan presidensial, tetapi lebih mengarah ke sistem parlementer dan lama kelamaan menjauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila. Yang pada akhirnya, terjadilah G30 SPKI pada tahun 1964.

Pada masa orde baru, pemberontakan PKI yang ditandai dengan peristiwa G30 S PKI berhasil diatasi. ABRI di bawah pimpinan Mayjend Soeharto bersama dengan rakyat, menuntuk pembubabara partai yang satu ini. Namun, pada saat itu pemerintah tidak mengabulkan keinginan rakyat, hasilnya timbul konflik antara rakyat dengan pemerintah.

Selanjutnya rakyat Indonesia, para pemuda serta mahasiswa melakukan demo, dan beraksi untuk menuntut agar pemerintah segera membubarkan PKI ini. Tuntutan rakyat Indonesia ini kemudian dikenal oleh masyarakat luas sebagai TRITURA yang mempunyai kepanjangan TRI TUNTUTAN RAKYAT (tiga tuntutan rakyat). Isi dari Tritura antara lain :
  1. Bubarkan PKI
  2. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
  3. Turunkan harga/perbaikan ekonomi
Demo atau aksi yang dilakukan oleh rakyat Indoesia yang didominasi oleh pemuda dan mahasiswa ini menyebabkan berbagai pemasalahan dan kekacauan. Untuk mengatasi hal ini Presiden Indonesia yang pada waktu itu adalah Presiden Soekarno mengeluarkan Surat perintah 11 Maret 1966 yang ditujukan kepada Jendral Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk mengembalikan negara Indonesia ke zona aman dan menstabilkan pemerintah. Surat perintah ini sering disebut juga dengan Super Semar.

Pada waktu itu ternyata Jendral Soeharto berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, dengan begitu negara kita sudah aman dan stabil. Dengan suksesnya tugas yang diberikan oleh Presiden Soekarno, kemudian Jendral Soeharto diangkat menjadi Presiden RI yang kedua menggantikan Presiden Soekarno.

Pada awak pemerintahannya, negara kita masih menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Yang mana lembaga negara dibentuk berdasarkan UUD 1945. Sehingga, pada masa orde baru neara kita merupakan negara yang bentuk negaranya adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik. Dan sistem pemerintahannya adalah sistem presidensial.

Orde baru merupakan suatu tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Kegiatan yang difokuskan pada masa orde baru ini adalah penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasil).

Masa orde baru adalah masa pembangunan, pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan lima tahun yang disingkat dengan PELITA. Pembangunan lima tahun ini berhasil. Sehingga negara kita berhasil berswasembada beras (menghasilkan beras sendiri) dan penghargaan Purnawirawan Jenderal Soeharto sebagai bapak Pembangunan.

H.M. Soeharto menjabat sebagai presiden Indonesia yang kedua selama 32 tahun. Akibat dari masa jabatan Presiden yang tidak dibatasi ini, maka timbul berbagai penyalahgunaan kekuasaan. Bukti nyata penyalahgunaan kekuasaan dari akibat lamanya jabatan Presiden antara lain maraknya praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

Selain itu juga rakyat tidak mendapatkan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, selain itu lembaga negara tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Akibatnya, Indonesia mengalami krisis yang diawali dengan krisis moneter dan ekonomi.

Krisis ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat Indonesia, dan berefek pada semua bidang kehdipuan. Dan akhirnya krisis kepercayaan masyakarat Indonesia kepada pemerintah juga terjadi, dengan kata lain masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kinerja pemerintah.

Sistem Pemerintahan Indonesia Masa Orde Baru (1966 - 1998)
Sistem Pemerintahan Indonesia Masa Orde Baru (1966 - 1998)

Di saat Indonesia mengalami krisis yang sangat parah ini, para mahasiswa yang notabene adalah pemuda mengajak masyarakat Indonesia yang lain untuk melakukan demostrasi dan lahirlah gerakan reformasi yang menghendaki perbaikan atar reformasi di segala bidang.

Gerakan ini berkembang pesat di Indonesia pada waktu itu, hampir di seluruh wilayah Indonesia melakukan demonstrasi dengan tujuan yang sama. Hasilnya, pada tanggal 21 Mein 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Prof. BJ, Habibie.
Load disqus comments

0 comments