Sistem Pemerintahan Indonesia (1949 - 1950) awal kemerdekaan

Sistem Pemerintahan Indonesia (1949 - 1950) awal kemerdekaan - Pada sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan dibagi menjadi 3 bagian, yang pertama sudah saya jelaskan pada kesempatan sebelumnya yaitu tentang sistem pemerintahan indonesia 1945 - 1949 pada awal kemerdekaan. Nah, bagian kedua adalah yang akan kami jelaskan pada kesempatan ini.

Pada saat itu Belanda masih ingin menjajah bangsa Indonesia dan merebut kemerdekaan bangsa kita, dan di bangsa kita terjadi agresi militer yang dilakukan oleh Belanda sebanyak 2 kali. Pada agresi militer 2, PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) memaksa pihak-pihak yang masih bertikai untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur musyawarah (perundingan).

Sehingga pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 September 1949 diadakan KMB (Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB ini diadakan di Den Haag yang mana dalam konferensi ini dihadiri oleh orang-orang besar yang berasal dari Indonesia, Bijeenkomst Voor Federal Overleg (BFO), UNCI,.


Dalam perundingan ini didapat beberapa keputusan yaitu :

  1. Mendirikan negara Republik Indonesia Serikat disingkat dengan RIS
  2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS
  3. Didirikan uni antara RIS dengan kerajaan belanda
Selain menghasilkan 3 keputusan diatas, KMB di Den Haa ini sekaligus juga menyusun Rancangan Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia serikat oleh wakil Republik Indonesia dan BFO. RUUD tersebut diterima oleh kedua belah pihak dan sudah ditandatangi pada tanggal 14 Desember 1949 sehingga pada tanggal 27 Desember 1949 RUUD ini mulai berlaku dan ditetapkan menjadi Konsttusi Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disebut dengan Konstitusi RIS.

Menurut Konstitusi RIS ini bentuk negara Indonesia adalah Federasi/Serikat, kemudian bentuk dan sistem pemerintahannya adalah republik dan parlementer.

Mulai bulan januari tahun 1950 ada siati geralam daro lai imotaros di beberapa negara bagian dam daerah daerah di Indonesia. Mereka menutut pemerintah merubah bentuk negara kita dari serikat menjadi kesatuan.

Karena adanya tuntutan tersebut, pada bulan Mei 1950 negara kita hanya tinggal 3 negara bagian, ketiga negara bagian tersebut adalah :
  • Republik Indonesia
  • Negara Indonesia Timur
  • Negara Sumatera Timur
Dengan adanya pergerakan unitaris yang sangat cepat perkembangannya, membuat harus mengadakan perundingan-perundingan. Hasilnya adalah Piagam Persetujuan RIS - RI, 19 Mei 1950. Dalam pendahuluan piagam persetujuan tersebut disepakati untuk secepat mungkin melaksanakan negara kesatuan sebagai jelmaan dari RI berdasarkan 17 Agustus 1945.

Baca juga artikel ini :
  1. Definisi sistem pemerintahan
  2. Pengertian sistem pemerintahan presidensial
  3. Pengertian sistem pemerintahan parlementer
  4. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial
  5. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer
  6. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer


Berdasarkan Piagam Persetujuan 19 Mei 1950 emudian terbentuklah Panitia Bersama RIS - RI yang berguna dalam menyusun RUUD Sementara Negara kesatuan. Pada tanggal 30 Juni `950 hasil pekerjaan mereka disepakati oleh Republik Indonesia Serikat dan RI. Tanggal 14 Agustus, parlemen RIS menerima RUUDS dengan bak.

Pada tanggal 15 Agustus 1945, RUUDS ini mendapatkan persetujuan dan telah ditandatangani oleh Presiden dan Menteri Kehakiman RIS dan diundang sebagai UUDS RI. UUDS RI ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.


Menurut UUD Sementara 1950 bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, dengan sistem desentralisasi, bentuk republik Indonesia adalah Republik dan sistem pemerintahannya adalah parlementer.

Load disqus comments

0 comments