Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer - Kitapunya.net sebelumnya teleh merangkum pengertian sistem pemeritanahan presidensial, yang mana pada postingan tersebut juga sudah disinggung sedikit tentang sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem presidensial presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintaha. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer seorang raja hanya memegang sebagai kepala negara, dan yang menduduki sebagai kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. O iya, untuk memudahkan saya akan menggunakan singkata, SPPi : sistem pemerintahan presidensial, dan SPPa : sistem pemerintahan parlementer.

Perdana menteri bersama menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden seperti pada SPPi, melainkan kepada parlemen. Kalau pada sistem presidensial yang mempunyai hak prerogratif atau mengangkat dan memberhentikan para menteri, parlemen pada SPPi juga berhak memberhentikan para menteri yaitu melalui mosi tidak percaya.

Dalam sistem SPPa, eksekkutif parlementer terikat kepada legislatif. Kabinet yang dibentuk merupakan cerminan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendungkungnya. Sifat ketergantungan yang dimiliki eksekutif terhadap legislatif mungkin antara satu negara dengan negara yang lainnya berbeda-beda. Tetapi pada umumnya dicoba untuk mencapai keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif agar pemerintahan dapat lebih stabil.

Mula-mula dilakukan pemilihan anggota legislatif melalui pemilu, dan jumlah kursi ditetapkan oleh Undang-undang untuk para pemenang pemilu untuk membentuk pemerintahan pada kabinet parlementer. Misalnya satu parpol yang memenangkan 2/3 jumlah kursi di parlemen berhak membentuk kabine yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri.

Pada beberapa negara kebanyakan SPPa ini digabung diiringi dengan sistem kepartaian yang multipartai. Dengan demikian kita tidak dapat memberikan contoh banyak mengenai satu partai yang memenangkan mayoritas di parlemen. Contoh adalah Inggris yang merupakan negara dengan sistem pemerintahan parlementer yang dibentuk oleh partai tunggal.

Dalam banyak kasus tidak terdapat satu partai mayoritas yang menguasai parlemen. Partai politik yang mempunyai jumlah kursi banyak biasa memimpin koalisi dengan satu atau lebih partai lain hingga jumlah total kursi kelompok koalisi tersesbut dapat mencapai jumlah terbanyak (mayoritas) di parlemen.

Pada sistem parlementer ini kontrol terhadap kekuasan eksekutif dapat dilakukan dengan sangat efektif, karena rakyat melalui parlemen dapat mengontrol kerja di kekuasaan eksekutif. Bila para menteri dan perdana menteri tidak bekerja dengan baik, tidak sesuai dengan kehendak rakyat maka dapat dijatuhkan oleh parlemen setiap saat melalui mosi tidak percaya.

Dalam sistem pemerintahan ini, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh dua orang yang berbeda, hal ini memiliki keuntungan bahwa kekuasaan eksekutif tidak terpusat pada satu tangan. Perdana menteri dan para menteri sebagai kepala pemerintahan, dan raja sebagai kepala negara yang jabatannya seumur hidup dan tidak dipilih oleh rakyat melainkan turun temurun.

Pengertian sistem pemerintahan parlementer

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlemnter
Pengertian Sistem Pemerintahan Parlemnter

Kesimpulan dari artikel ini adalah definisi SSPa. Sistem pamerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Kepala negara adalah raja
  2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri
  3. Legislatif (parlemen) lebih kuat dibandingkan dengan eksekutif
  4. Umumnya sistem multi partai
  5. Raja diangkat berdasarkan turun temurun, bukan dipilih oleh rakyat (pemilu)
  6. Masa jabatan raja seumur hidup
  7. Perdana menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen
Load disqus comments

0 comments