Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik

Pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 ini kita punya akan share artikel dengan judul Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik, sebelumnya kami sudah membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintah daerah, dan sebelumnya lagi juga sudah dijelaskan mengenai pengertian, fungsi dan tujuan kebijakan publik. Dan berikut ini penjelasan singkatnya mengenai artikel dengan judul yang sudah saya sebutkan di atas tadi :

Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat diwujudkan dalam tahapan proses perumusan kebijakan. Dan berikut ini bentuk-bentuk pastisipasi masyaraat tersebut.

1. Tahap pengidentifikasian dan pengagendaan masalah
Masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara menyampaikan/menyalurkan aspirasi atau kebutuhan dan juga masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat kepada pemerintah. Mereka juga bisa menyampaikan opini atau masukan tentang masalah tersebut.
Penyampaian masalah maupun cara pemecahannya bisa disampaikan langsung melalui media massa atau pada saat kunjungan pejabat pemerintah ataupun anggota.

2. Tahap perumusan (formulasi) rancangan kebijakan
Pada tahap ini, masyarakat dapat memberikan opini, masukan, maupun mengkritik rancangan kebijakan tersebut apabila masih belum memadai untuk menyelesaikan masalah mereka.

3. Tahap pelaksanaan kebijakan
Partisipasi masyarakat dapat ditunjukan dengan mendukung dan melaksanakan kebijakan dengan konsekuensi dan sepenuh hati. Sikap proaktif masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan sangan diharapkan agar masalah yang dihadapi dapat segera terselesaikan. Tanpa dukungan masyarakat, kebijakan publik yang baik pun tidak akan mampu menyelesaikan masalah.

Patisipasi masyarakat akan bermanfaat unutk membentuk perilaku atau budaya demokrasi, memberi pelajaran membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, membentuk manusia yang bermoral dan berakhlak mulia, membentuk masyarakat madani, yaitu masayarakat yang memiliki sukarela, tidak menggantungkan diri kepada orang lain sera mengembangkan diri untuk memperbaiki keadaan.

Tidak aktifnya masayarakat dalam kebijakan publik dikarenakan adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor internal penyebab tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik


  • Masyarakat masih terbiasa pada pola lama, yaitu peraturan-peraturan tanpa partisipasi warga. Warga tinggal menerima dan melaksanakan saja.
  • Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi
  • Masyarakat tidak tahu prosedur partisipasi
  • Rendahnya sanksi hukum di kalangan masyarakat
  • Rendahnya sanksi hukum kepada pelanggar kebijakan publik
Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik
Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik

2, Faktor eksternal penyebab tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

  • Tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
  • Masih adanya anggapan sentralistik yang tidak sesuai dengan otonomi daerah
  • Adanya anggapan bahwa partisipasi masyarakat akan memperlambat pembuatan kebijakan publik
  • Kebijakan publik yang dibuat kadang-kadang belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung
  • Kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui masyarakat
  • Hukum belum ditegakkan secara adil
  • Tidak memihak kepentingan rakyat

Dampak negatif tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

  • Rendahnya efektifitas kebijakan publik
  • Tidak memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh
  • Menyebabkan rendahnya kualitas kebijakan yang dihasilkan
  • Tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat
  • Tidak sejalan/bertentangan nilai-nilai budaya masyarakat
  • Timbulnya gejolak dalam masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, terhambatnya pelaksanaan pembangunan nasional, semakin tertinggal dari bangsa lain
  • Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat sangat tinggi.
Baca, halaman sebelumnya : Proses Perumusan kebijakan publik
Load disqus comments

0 comments