Materi Pkn Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Sistem hukum dan Peradilan Internasional - Persamaan antara hukum perdata internasional dan hukum publik internasional terletak pada pengaturan hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, sedangkan perbedaannya terletak pada persoalan yang diaturnya.

Dalam menyelesaikan perkara keperdataan yang berhubungan dengan kebangsaan suatu negara terdapat empat ketentuan antara lain:


1. Hukum kolisi. Pengertian dari hukum yang satu ini adalah suatu hukum yang didalamnya terdapat peraturan yang memiliki fungsi atau tugas untuk menentukan hukum nasional yang mana harus dipakai oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang membawa orang-orang berlainan kebangsaannya. Hukum kolisi terdiri dari tiga hal yaitu:
  • Statuta personalia. Pengertiannya adalah suatu hukum pribadi seseorang yang mana selalu mengikuti kemana dan dimana orang itu berada.
  • Statuta realia. Pengertiannya adalah bahwa terhadap benda-benda yang tidak bergerak (hipotek) berlaku UU Negara dimana benda itu berada.
  • Statuta mixta. Pengertiannya adalah bahwa perubahan hukum ditentukan berdasarkan UU Negara dimana perbuatan itu dilakukan.
2. Hukum negara asing:  Pengertiannya adalah sebuah eraturan hukum yang berisikan wewenang hukum dan bertindak orang asing.

3, Keputusan hakim dan akta otentik luar negeri. Suatu negara tidak mengakui segala keputusan hakim dan akta resmi negara lain, kecuali khusus diadakan perjanjiannya.
4. Peraturan khusus hukum perdata:

  • Perjanjian internasional
  • Kebiasaan internasional (International Custom), Pengertiannya adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam perhubungan internasional yang diakui dan ditaati oleh negara-negara yang berkepentingan.
  • Yurisprudensi internasional. Pengertiannya adalah segala keputusan hakim dalam perkara perhubungan internasional yang dijadikan pedoman bagi keputusan-keputusan hakim di kemudian hari.

A. Sumber Hukum Internasional

1. Sumber hukum dalam arti formal
2. Sumber hukum dalam arti material:

  • Teori hukum alam (aliran naturalis): doktrin yang berdasarkan pada hak-hak asasi (fundamental of natural right). Tokoh: Grotius/ Hugo de Groot
  • Teori positivisme (Hans Kelsen)  adanya persetujuan negara-negara yang berdaulat untuk mengikatkan diri pada kaidah-kaidah atau norma hukum internasional yang terdiri dari tiga aliran: Teori common consent: dasar mengikat hukum internasional adalah persetujuan bersama dari negara-negara yang berdaulat untuk mengikatkan diri pada kaidah-kaidah hukum internasional. Teori self limitation: dasar mengikat dari hukum internasional adalah kehendak dari negara yang berdaulat, Teori pacta sun servanda: dasar mengikat hukum internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh negara-negara yang berdaulat.

B. Subjek Hukum Internasional

Pengertian dari subjek hukum internasional adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional.
a. Negara yang berdaulat
b. Palang Merah Internasional
c. Tata Suci Vatikan
d. Organisasi Internasional
e. Orang Perorangan
f. Pihak-pihak yang bersengketa dan Pemberontak (Belligerent)
g. Perusahaan transnasional: :Perusahaan Microsoft

Lembaga Peradilan Internasional:
a. Mahkamah Internasional
b. Arbitrase internasional: ada pada lks halaman 45.
c. Mahkamah Pidana Internasional: bidang hukum pidana internacional yang akan mengadili individu yang melanggar HAM dan kejahatan perang, genocida (pemusnahan ras), kejahatan humaniter (kemanusiaan) dan agresi. Contoh: Yugoslavia, Rwanda.

C. Sengketa Internasional

Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik di mana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.

Empat faktor penyebab timbulnya sengketa internasional antara lain:
1) Intervensi. Pengertiannya adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencampuri urusan negara lain dimana dapat mengganggu kemerdekaan politik negara yang dicampuri
2) Penyerahan (ekstradisi). Pengertian dari ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang dituduh melakukan tindakan pidana atau sudah dijatuhi hukuman oleh Negara, ia bersembunyi atau melarikan diri untuk dikembalikan ke negara asal.
3) suaka (asylum) adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara dari negara lain.
4) hukum netralitas adalah sikap suatu negara yang tidak turut berperang dan tidak ikut dalam permusuhan.

Cara menyelesaikan sengketa internasional antara lain:

1. Cara-cara menyelesaikan sengketa internasional secara damai yaitu:
a. Rujuk adalah penyelesaian sengketa melalui usaha penyesuaian pendapat antara pihak-pihak yang bersengketa secara kekeluargaan dengan cara berikut:

  • Negosiasi yaitu perundingan antara pihak yang bersengketa sebagai sarana untuk menetapkan sikap tentang masalah yang disengketakan.
  • Mediasi yaitu merupakan bantuan jasa baik dari pihak ketiga.
  • Konsiliasi yaitu penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga dengan tidak memihak salah satu pihak.
  • Rujuk yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh panitia penyelidik secara kekeluargaan.

b. Penyelesaian sengketa di bawah pengawasan PBB
Untuk menyelesaian sengketa melalui PBB ini dapat ditempuh secara politik yang dilakukan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan atau secara hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional.
c. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu (arbitrer) yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa.
d. Peradilan internasional adalah penyelesaian secara hukum internasional yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional atau badan peradilan internasional dengan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa internasional dengan jalan kekerasan:

  • Blokade masa damai adalah pengepungan wilayah untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar.
  • Pertikaian senjata adalah petrtentangan yang disertai penggunaan kekerasandengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan damai secara sepihak.
  • Reprisal adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu pertikaian.
  • Retorsi adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari negara lain.

D. Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang berwenang mengadili perselisihan kepentingan dan perselisihan hukum antaranggota PBB.

Prosedur kerja Mahkamah Internasional dalam penyelesaian masalah internasional yaitu:

  • Prosedur tertulis dan perdebatan lisan diatur sedemikian rupa sehingga untuk menjamin sepenuhnya masing-masing pihak mengemukakan pendapatnya;
  • Sidang-sidang mahkamah terbuka untuk umum, sedangkan sidang-sidang arbitrase tertutup.
  • Rapat-rapat hakim mahkamah diadakan dalam sidang tertutup.

Identifikasi keputusan Mahkamah Internasional sebagai berikut:

  • berisi komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa beserta wakil-wakilnya, analisa mengenai fakta-fakta dan argumentasi pihak-pihak yang bersengketa;
  • penjelasan mengenai motivasi Mahkamah;
  • berisi dispositif yaitu keputusan Mahkamah yang mengikat Negara-negara yang bersengketa dan disebutkan jumlah suara yang diperoleh melalui keputusan tersebut.
Load disqus comments

0 comments