Pengertian, Dasar Hukum dan Prinsip Bela Negara

Pengertian, Dasar Hukum dan Prinsip Bela Negara -  Sudah menjadi kewajiban bagi warga negara untuk membela negaranya ketika terancam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah pada tanggal 17 Agustus 1945, yang mana kemerdekaan tersebut diperoleh melalui pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan. 

Setelah Indonesia ini merdeka, kita sebaga warga negara Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengisi kemerdekaan. Kita juga diwarisi oleh para pendiri negara Indonesia yaitu berupa dasar negara dan undah-undang dasar sebagai pedoman dalam mengisi kemerdekaan ini. Sudah seharusnya kita harus membela dan mempertahankan, menegakkan kemerdekaan kedaulatan negara Indonesia, yang tentunya dengan menggunakan dasar Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai seorang pelajar, kita juga harus memiliki rasa nasionalisme atau rasa cinta kepada tanah air Indonesia raya, ya tentunya bukan hanya rasa nasionalisme saja tetapi dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang mencerminkan cinta kepada negara Indonesia.


Dari sedikit ulasan diatas, apakah kira-kira sudah mengerti tentang pengertian bela negara? Seharusnya sudah sedikit mengerti, agar lebih tahu lagi berikut ini kita punya merangkumnya dalam Pengertian, Dasar Hukum dan Prinsip Bela Negara.

Pengertian, Dasar Hukum dan Prinsip Bela Negara
Pengertian, Dasar Hukum dan Prinsip Bela Negara

A. Pengertian Bela Negara

Upaya bela negara adalah suatu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi rasa cinta pada tanah air. 
Seperti yang sudah saya sebutkan diatas, bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban untuk semua warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945. Disamping itu juga, membela negara adalah suatu kehormatan bagi warga negara yang diberikan oleh suatu negara tersebut. Maka dari itu, bela negara harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh kesadaran dan tanggung jawab serta rela berkorban demi kepentingan bersama yaitu bangsa dan negara.

B. Dasar hukum bela negara 

Salah satu hak dan kewajiban setiap warga negara adalah membela negaranya. Dalam Undang-undang sudah diatur mengenai hak dan kewajian warga negara dalam upaya bela negara. Dan berikut ini dasar hukum bela negara.
a. UUD 1945 Amandemen kedua
1) Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa semua/setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
2) Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
c. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peranan Tentara Nasional Republik Indonesia dan Peranan Kepulisian Negara Republik Indonesia.
d. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
e. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 
Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

C. Prinsip-prinsip dalam pembelaan negara

Pertahanan suatu negara harus ada, terutama bagi suatu negara yang sudah merdeka dan berdaulat. Di dalam penyelenggaraan pertahanan negara ini, bangsa Indonesia memiliki suatu prinsip bahwa kita memiliki hak dan kewajiban membea, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsari dari berbagai ancam, baik dari dalam maupun dari luar.

Maka dari, tidak ada seorang pun warga negara yang terbebas dari kewajiban untuk membela negara.
Menurut ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 mengenai pertahanan negara, bangsa Indonesia memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:


  1. Kemerdekaan merupakan hak bagi semua/segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
  2. Pemerintah negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  3. Hak dan kewajiban setiap warga negara adalah ikut serta dalam usaha pembelaan negara;
  4. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Baca : Kedudukan Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Dasar Negara
Load disqus comments

0 comments